Sejak diundangkannya hingga saat ini, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kini telah berlaku selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Dalam kurun waktu itu, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah digunakan untuk menjerat dan mempidana kepada banyak pelaku tindak pidana korupsi.Adanya ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang sebagian kalangan telah membelenggu kebebasan hakim. Hal ini disebabkan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus jika telah terbukti suatu perbuatan dilakukan oleh terdakwa. Sebagai contoh, jika seorang terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), meskipun banyak hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa, maka hakim tetap harus berpedoman pada ancaman pidana minimum khusus dari pasal 2 ayat (1) tersebut, yaitu 4 (empat) tahun.Di satu sisi ancaman pidana minimum khusus dianggap membelenggu kebebasan hakim, namun di sisi yang lain ancaman pidana minimum khusus ini akan mencegah disparitas dalam penjatuhan pidana. Disparitas dalam penjatuhan pidana ini sering dijumpai pada tindak pidana yang dijerat dengan KUHP.

Most of the criminal law reforms outside the Criminal Code currently use a special minimum criminal threat as an instrument of punishment. The formulation of the problem that will be discussed in this study is as follows, How to create a pattern of punishment that is not oriented to the mere imposition of imprisonment and does not cause problems in its application? The conclusion is that imprisonment is still considered effective in preventing and fostering criminals, but it is time for us to think about making policies that are not oriented only to the imprisonment of perpetrators. According to the author's suggestion, law enforcement officers must be more courageous in taking a stand regarding restorative justice efforts, prosecutors and judges have also begun to dare to impose demands and decisions whose criminal threats are in the form of alternatives. Legislators must apply the bottom-up principle in the preparation of criminal legislation. Keywords: Criminal System Reform, Imprisonment

The article describes the criminal act of fraud committed online by using normative juridical methods, accompanied by literature as data collection to be analyzed descriptively in finding comprehensive research results. The study results indicate that the development of crime has penetrated the virtual world and requires prevention and countermeasures through the ITE Law and Cyber Police Law Enforcement.

T The purpose of this study is to determine the criminal responsibility of the perpetrators of online fraud. The research method used in this study uses a normative juridical method. The results of descriptive analysis had found that this fraudulent crime can be charged with Article 378 of the Criminal Code as a criminal act of fraud or Article 28 paragraph (1) of the ITE Law regarding the regulation regarding the spread of false and misleading news and has an impact on the loss of others.