Penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang  menganalisa tentang: 1)Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mata pencarian  Masyarakat Dusun Ruamongan Desa Taikako Kecamatan Sikakap kabupaten Kepulauan Mentawai, 2)Permaasalahan  perubahan mata pencaharian Masyarakat Dusun Ruamonga Desa Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, 3) Pendapatan masyarakat Dusun Ruamonga setelah berubah mata pencaharian dari nelayan ke petani. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dusun Ruamonga Desa Taikako Kabupaten Kepulauan Mentawai. Informan Penelitian diambil secara Snowball Sampling kepala Desa sebagai Key Informan Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Faktor yang mempengaruhi perubahan mata pencarian Masyarakat Dusun Ruamonga Desa Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yaitu faktor bencana alam seperti Gempa dan Tsunami, kurangnya pendapatan, kurangnya perhatian pemerintah terhdap para nelayan yang berada di Dusun Ruamoga Desa Taikako, adanya hasil yang tidak sesuai dengan  tangkapan  pengeluaran alat memancing, usia yang semakin tua, dan faktor iklim seperti ombak, angin, badai, dan hujan.2) Masalah perubahan  yang didapat oleh masyarakat Dusun Ruamonga yaitu masih banyak kepemikikan lahanyang sempit untuk  membuka perkebunan baru seperti perkebunan pisang hal ini disebabkan karena jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah karna banyaknya penduduk yang datang tinggal dilokasih tersebut sehingga terjadi penyusutan lahan usaha tani untuk keperluan non pertanian, keterbatasannya teknologi yang diharapka oleh masyarakat dusun ruamonga dari pemerintah setempat terutamna sebagai besar yang dialami masyarakat dusun ruamonga, rendahnya  pendidikan formal  terhadap para petani yang ada di  dusun ruamonga, masyarakat belum mampu menciptakan pekerjaan diluar usaha tani, dan belum mampu mengambil resiko kerja.3) Pendapatan yang didapat oleh masyarakat Dusun Ruamonga Desa Taikako yaitu dulunya pendapatan masyarakat Rp.250.000/ hari tetapi sekarang meningkat menjadi Rp.600.000 sampai dengan 1.200.0000 perharinya sehingga masyarakat dusun ruamongah merubah mata pencahariannya dari nelayan ke petani.

Sumber daya air memiliki peran yang besar bagi sektor pertanian. Air sebagai renewable resources digunakan untuk memenuhi produksi pertanian. Peningkatan produktivitas air pertanian memiliki peran yang penting dalam menghadapi kelangkaan dan kopetisi penggunaan sumber daya air, pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dan ketahanan pangan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kuantitas dan produktivitas sumber daya air pertanian di Indonesia secara umum. Berdasarkan data luas pertanian Indonesia tahun 2009-2013, luas sawah irigasi di Indonesia mencapai 4,81 juta Ha setara dengan laju peningkatan 9%. Apabila sawah irigasi ini dibandingkan dengan luas baku irigasi sebesar 12.335.832 Ha, maka persentase sawah irigasi hanya sekitar 38%, kondisi ini menggambarkan bahwa pemanfaatan air irigasi masih relatif rendah. Dilihat dari hasil data ketersedian air yang ada di 7 pulau-pulau besar yang ada di Indonesia Pulau Jawa mengalami permasalahan paling tinggi  dimana terlihat dari tingginya tingkat kebutuhan air tidak sebanding dengan ketersediaan air yang ada, sehingga akan berdampak kepada ketahanan pangan dan juga kondisi kesejahteraan masyarakat khususnya petani, dengan hal tersebut ada strategi dalam  dalam upaya peningkatan  penyediaan air dan produktivitas air yaitu dengan cara konservasi ekosistem hidrologis daerah aliran sungai (DAS), peningkatan efisiensi pemanfaatan air pertanian, redistribusi aset infrastruktur irigasi dengan mekanisme pendanaan dan insentif yang sesuai serta adanya harmonisasi antar sektor dan wilayahsetempat dalam pengelolaan sumber daya air pertanian.Water resources have a large role for the agricultural sector. Water as renewable resources is used to fulfill agricultural production. Increasing productivity of agricultural water has an important role in dealing with scarcity and competition in the use of water resources, prevention of environmental damage and food security. This paper aims to have a general view of quantity of agricultural water resources in Indonesia. Based on data on Indonesia's agricultural area in the year 2009-2013, irrigated paddy fields in Indonesia reached 4.81 million Ha, equivalent to the rate of 9% increase. If this irrigated rice field is compared to the irrigated raw area of 12,335,832 Ha, then the percentage of irrigated paddy fields is only around 38%, this condition illustrates that the utilization of irrigation water is still relatively low. Judging from the results of water availability data in 7 major islands in Indonesia that Java Island experiences the highest problems, which can be seen from the high level of water demand that is not proportional to the availability of water, so that it will affect food security and the condition of community welfare especially farmers, with this in mind there is an inner strategy in an effort to increase water supply and water productivity, namely by conserving watershed hydrological ecosystems , increasing efficiency of agricultural water utilization, redistributing irrigation infrastructure assets with appropriate funding mechanisms and incentives and harmonizing between sectors and regions in the management of agricultural water resources.

The Settlement Area in Kampung Aur is a densely populated settlement located on the banks of the Deli River in Medan. Until now there has not been a more appropriate solution to the arrangement of the area and its residents although there are in several cities there have been several types of solutions to the problem of densely populated settlements ranging from forced evictions, the construction of new settlements in the form of flat / flat and village improvement programs. That said, the government began to realize that the problem could not be solved by a one-way system. There must be communication with slum dwellers. This then encourages the authors to make an arrangement of the area and its residents with an approach to the behavior of citizens and the types of settlements at this time. This study aims to produce a design of the area and settlements that can accommodate social and cultural aspects of society through the approach of environmental behavior and types of settlements. To achieve this goal, participatory observation will be carried out in every dominant community in the location. Through this observation it will be seen how the environmental settings and behavior work in Kampung Aur. Data on environmental and behavioral settings will then be processed to produce Kampung Aur design completion criteria. From this study it was found that there are two dominant tribes in Kampung Aur, namely Chinese and Minang.

<p>The purpose of this study is to develop and implement and produce valid and practical assessment tools for critical thinking skills in disaster geography learning. Assessment tools are said to be valid if they have been declared appropriate to be used to measure the process and learning outcomes of disaster geography by geography education experts and education evaluation experts. In the research design this development follows the development model according to plomp which consists of three phases. In this study only took the prototyping phase (prototype phase). The instrument used in this study is an assessment that has been designed beforehand in the form of selfassessment assessment, assessment of colleagues and critical thinking assessment. After the device was made, three trials were conducted which consisted of one-on-one (individual) trials, small group trials, and large group trials. The results obtained in this study are limited to the results of trials in small groups by evaluating previously designed assessments</p>

Pengawasan yang dilakukan Dinas pendidikan Kabupaten Tangerang untuk Mencegah tindak pidana korupsi di Lembaga Pendidikan tetap berdasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pelaksanaan dari pengawasan tersebut dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Daerah (PEMDA) di samping itu Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang juga menjalankan pengawasan horizontal, pengawasan Vertikal, pengawasan Eksternal, pengawasan Internal,pengawasan preventif, pengawasan a-Priori, pengawasan a-Posteriori, serta prinsip-prinsip dari pengawasan serta melaksanakan sistem pengawasan. yang dijalankan terus menerus dalam pelaksanaan tugas-tugas kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Dengan adanya keterbatasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di bidang pendidikan, sementara semakin berkembangnya, kuantitas dan kualitas tindak pidana pendidikan, maka penulis perlu menyarankan pada Pemerintah dan DPR. Untuk membuat undang-undang khusus tentang tindak pidana korupsi di bidang pendidikan. Dalam pembuatan undang-undang tersebut. Dengan ikut memperdayakan pakar-pakar hukum dari Perguruan Tinggi dan kalangan pakar hukum lainnya serta mengikut sertakan toko-toko dari masyarakat yang ahli dalam pembuatan undang-undang tersebut. Kata Kunci : Pengawasan, Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Pendidikan