Jarak antara nilai agama dan hukum (peraturan perundang-undangan) merupakan salah satu variabel mengukur relasi antara negara dan agama. Putusan pengadilan menjadi juga variabel untuk melihat nilai-nilai agama dibalik hukum diposisikan sebagai validitas dalam penilaian terhadap suatu perkara. Artikel ini membahas: 1. Relasi agama dan negara dalam diskursus Fiqh Siyasah dan Ilmu Hukum. 2. Jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif dan konvensi internasional. 3. Agama sebagai sumber hukum dan aktualisasinya dalam putusan pengadilan. Artikel ini menyimpulkan, Indonesia memiliki model yang khas dalam relasi negara dan agama: tidak berjarak terlalu jauh dari agama dan tidak terlalu dekat dengan agama. Indonesia memfasilitasi besar-besaran kebutuhan agama manapun, baik melalui produk hukum, kebijakan sampai anggaran keuangan negara. Fasilitasi negara dilakukan dalam 2 ranah: urusan publik dan privat (keperdataan). Jaminan kebebasan beragama menghasilkan banyak organisasi keagamaan mempromosikan kebutuhan dan mengajukannya kepada negara dan mempromosikan nilai-nilai agamanya untuk diadopsi dalam hukum nasional—yang keseluruhannya itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Alhasil, hukum nasional banyak dipengaruhi dan diadopsi dari nilai-nilai agama. Dalam penutup kami menyimpulkan (dalam hukum publik): transfer nilai agama ke dalam hukum nasional menimbulkan “derelegiusasi”: yakni pelucutan sifat metafisis dan nilai transedental yang melekat dalam ajaran agama. Ketika dialihkan menjadi hukum nasional—kepatuhan terhadap aturan itu tidak lagi disebabkan dengan alasan ilahiyah-apokaliptik, tetapi patuh karena sifat otoritas hukum (sanksi hukum dan lainnya). Hubungan negara dan agama dalam putusan pengadilan.

Penyalahgunaan narkoba terus menjadi perhatian, karena sampai saat ini berbagai jenis penyalahgunaan dan perilaku penyalah guna semakin bervariatif. Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menghadirkan suatu sanksi tindakan (maatregel) yang diwujudkan dengan sistem rehabilitasi. Meskipun demikian, sistem rehabilitasi tersebut masih dihadapkan oleh berbagai tantangan, mulai dari konsep, pendekatan, hingga infrastruktur sarana prasarana. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensitas rumah rehabilitasi dan dihubungkan dengan konsep keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah rehabilitasi merupakan langkah yang tepat guna mewujudkan suatu pencegahan dan penyembuhan terhadap mereka para penyalaguna narkotika. Sinerginitas antar lembaga yang juga memiliki kewenangan dalam hal melakukan upaya pencegahan dan penindakan peredaran narkotika. BNN sebagai liding sektor dalam penerapan rehabilitasi dan Kejaksaan sebagai fasilitator dalam upaya rehabilitasi pelaku narkotika dengan konsep rumah rehab. Akhirnya adalah Kepolisian, BNN dan Kejaksaan akan terhindar dari hal-hal perebutan kewenangan terhadap proses rehabilitasi. Penciptaan rumah rehabilitasi telah membawa dampak positif terhadap sosial masyarakat. Konsep ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif karena dilakukan dengan berbasis pemulihan dan keadilan.

The draft criminal code (RKUHP) has again received a sandstone in its ratification. This is due to several articles that are judged by some people. One of them is about the re-entry of the Article of contempt for the head of state which again reaped polemics in the community. So that with the re-regulation of the article, it is feared by many circles to be a form of defiance of the constitution and violations of free speech which eventually enter into violations of human rights. With the emergence of the article, there has been a lot of polarization in the community between those who support the existence of the article and the contras to the article. To discuss this, normative legal research methods with a conceptual approach, a statutory approach and a historical approach are used. The results of the study show that the reappointment of the article of contempt for the head of the nation's values is not contradictory because the article falls into the category of rechtdelicten. This contempt clause is present because the President and Vice President are icons of the country that can have an impact on the potential for division of society and also harm to other countries.

The Article 22 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia grants an exclusive authority to the president enacted as "legal dictatorial power", meaning that the President holds a sovereign authority to create and form regulations or laws independently without needing to discuss with the House of Representatives (DPR). The authority is to stipulate Government Regulation in Lieu of Law (Perppu). It refers to the president’s authority basis to run the regulation over the running government whose primary aims are to guarantee and to protect the citizen’s welfare. On the other hand, in respect of Indonesian constitutional system that adheres to the concept of decentralization, local governments also have the right to determine a situation/condition in response to the global pandemic situation. As a matter of the fact, so many overlaps are found in the exercise of policies and regulations under the authority of central and regional governments. Thus, the current research is aimed to strengthen the role of President as the head of state in dealing with the global pandemic issue and in applying lockdown with its all mechanisms. Practically, the research was carried out by means of normative legal research method associated with statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. Furthermore, the research had found that the President appeared to be the supreme power holder over central governments, equipped with strong legitimacy in running the lockdown in accordance with juridical and empirical perspectives on the effectiveness of pandemic handling

Management rights are one of the rights that exist in Indonesian land law, but their existence has not yet received strong and special legitimacy at the statutory level. The existence of the Job Creation Law strengthens the status of management rights, because management rights have a strategic role in development in Indonesia, especially regarding their use and bringing economic benefits. However, the presence of the Constitutional Court Decision 91/PUU-XVIII/2020 suspended the implementation of the Job Creation Law, particularly regarding strategic policies. The Constitutional Court's decision did not clearly explain what the strategic policy meant. For that matter, in this paper, we will discuss: 1. Provisions on Management Rights Prior to the Job Creation Act. 2. Provisions on Management Rights in the Job Creation Law are Strategic Policies. The method used in discussing this is a normative research method, with primary legal materials consisting of statutory regulations and secondary legal materials consisting of literature. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach.