Promosi sekolah merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengkomunikasikan produk pendidikan kepada konsumen atau calon siswa. Kegiatan promosi memerlukan kebijakan-kebijakan strategis agar dapat memaksimalkan hasil promosi, karenanya analisis terhadap pemilihan media promosi yang tepat perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peringkat prioritas media promosi sekolah dengan mengimplementasikan  metode Multi Objective Optimization on The Basic of Ratio (MOORA) dalam sistem pendukung keputusan dengan studi kasus pada SMK Airlangga Balikpapan. MOORA digunakan dalam proses perhitungan yang menghasilkan keluaran berupa peringkat media promosi untuk direkomendasikan kepada tim promosi sekolah sebagai pertimbangan pemilihan media promosi yang tepat. Kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas media promosi sekolah meliputi biaya pembuatan media, waktu promosi, jangkauan penyebaran media, kelengkapan informasi dan fleksibilitas. Alternatif media promosi yang digunakan dalam penelitian ini adalah brosur, poster, baliho, spanduk dan iklan koran. Berdasarkan hasil penelitian, metode MOORA dapat diterapkan pada sistem pendukung keputusan pemilihan media promosi sekolah dan dapat menghasilkan keluaran berupa peringkat prioritas media promosi sekolah.

ABSTRAK Indonesia menganut sistem publikasi negatif dalam kegiatan pendaftaran tanah, dimana negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat. Hal ini sekilas menggambarkan kondisi tidak dijaminnya kepastian hukum dalam kegiatan pendaftaran tanah, sehingga banyak pihak yang menginginkan agar pemerintah mengganti kebijakan pendaftaran tanah kearah Stelsel Positif. Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan tujuan agar didapatkan pemahaman secara filosofis tentang sistem publikasi pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada dasarnya sistem publikasi negatif yang dianut Indonesia bukanlah sistem publikasi yang tidak menjamin kepastian hukum. Hal ini karena sistem publikasi negatif tersebut tidak berlaku untuk selamanya, tetapi hanya berlaku selama 5 tahun. Sistem publikasi negatif di Indonesia tetap menganut unsur positif, dimana pemerintah akan menjamin kebenaran data yang disajikan setelah 5 tahun tanah didaftarakan. Pembatasan tersebut justru bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah sejati, sehingga dimungkinkan adanya gugatan oleh pihak yang merasa berhak dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkanya sertipikat secara sah. Secara filosofis, system ini sangat sesuai dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana tanah harus diperoleh dengan itikad baik, diduduki secara nyata dan memeliharanya. Lebih lanjut ketentuan tersebut disempurnakan oleh hukum pertanahan nasional yaitu dengan mendaftarakan hak, untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Sebaiknya pihak yang merasa berhak atas tanah, benar-benar menguasai tanahnya secara nyata, menjaga dan melakukan pendaftaran hak, sehingga perlindungan dan kepastian hukum diperoleh meskipun dengan stelsel negatif. Kata kunci: kepastian hukum; pendaftaran tanah; perlindungan hukum; sistem publikasi.   ABSTRACT Indonesia adheres to a negative publication system in land registration activities, where the state does not guarantee the accuracy of the data presented in the certificate. This at first glance illustrates the condition where legal certainty is not guaranteed in land registration activities, so that many parties want the government to change the land registration policy towards a positive system. The author is interested in further research with the aim of obtaining a philosophical understanding of the land registration publication system prevailing in Indonesia. This research is a normative legal research using secondary data. The results of the analysis show that basically the negative publication system adopted by Indonesia is not a publication system that does not guarantee legal certainty. This is because the negative publication system is not valid forever, but is only valid for 5 years. The negative publication system in Indonesia still adheres to a positive element, where the government will guarantee the correctness of the data presented after 5 years of registration of the land.  This restriction aims to provide legal protection for the true land owner, so that it is possible for a claim by parties who feel they are entitled to within 5 years of the legally issued certificate. In this way, legal certainty as the objective of land registration is achieved. Philosophically, this system is in accordance with the legal values that live in society, where land must be obtained in good faith, occupy it in real terms and maintain it. This provision is further enhanced by the national land law, namely by registering rights to obtain legal certainty and protection. It is better if those who feel entitled to land really control their land in real terms and register the rights, so that protection and legal certainty are obtained even with a negative system. Keywords: land registration; legal certainty; legal protection; publication system.

Dijaminnya kepastian hukum terhadap penguasaan hak atas tanah merupakan hal yang sangat urgen terutama dalam alam bernegara dewasa ini. Untuk itulah pemerintah mengatur pendaftaran tanah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan dilakukannya pendaftaran hak atas tanah, maka pemegang hak memperoleh sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Berkaitan dengan hal tersebut maka sistem publikasi negatif dianut dalam sistem pendaftaran tanah yang bertujuan untuk melindungi pemegang hak sejati. Namun di sisi lain sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia juga mengandung unsur positif sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dunia usaha merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari persaingan usaha. Ada pelaku usaha yang bersaing secara sehat dan ada pula pelaku usaha yang bersaing dengan cara tidak sehat. Disinilah pentingnya kehadiran hukum persaingan usaha dalam suatu negara. Di Indonesia hukum persaingan usaha tertuang dalam Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Larangan-rangan dalam undang-undang tersebut secara tidak langsung memberi dampak terlindunginya kepentigan-kepentingan konsumen. Perlu konsistensi dalam penegakan hukum persaingan usaha tersebut agar tujuan melindungi konsumen dapat tercapai secara maksimal.

Indonesian business competition law is contained in Act Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. One of the backgrounds of the birth of this Act was the pressure of the IMF (International Monetary Fund) as part of Letter of Intent (LOI) at that time. As a result, the embodiment of Islamic values in the drafting of the Law has not been carried out at all. This can be seen from the provisions of the exception of Article 50 especially exceptions to small businessman. This research is juridical normative research by qualitative analytical method, and the data that the author use is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Ideal law is a law that is created in accordance with the noble values of its people, and should be accommodating the religious values embraced by the people. There is a need for the renewal of Indonesian business competition law by incorporating Islamic values in order to achieve Indonesian business competition law that reflects the values of Godliness, and at the same time can reflect the values of Pancasila Economic System.