Trans Koetaradja bus is managed by the government of Aceh Province to improve the urban public transport system. In order to appeal people to use this bus, the local government provides subsidy and applies the free fare, until today. It is expected that, when the subsidy is revoked in a few years ahead, people will get accustomed to use this bus. This research was conducted to observe public perceptions on the desired fare through ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) analysis. Primary data was collected by doing survey over distributing questionnaires to the citizen. The bus corridors observed were on corridors I, III, and IV. The results showed that, the ATP-WTP of students were above the operator's proposed tariff for all corridors. However, to attract those students to use the bus, it is recommended that the operator's proposed tariff (IDR 2,000 for each corridor) should be applied. For the general public category (PNS/TNI/Polri, Private Employees, Housewives, and other communities), the proposed tariff for each corridors were in between the average value of ATP-WTP. In that sense, tariff determination can be applied based on the average WTP value. However, the operator's proposed tariff for the public is still also feasible, subject to improving the level of services. AbstrakBus Trans Koetaradja dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi Aceh untuk memperbaiki sistem angkutan umum perkotaan. Untuk menarik minat masyarakat dalam menggunakan bus tersebut, pemerintah daerah memberikan subsidi dan menggratiskan bus tersebut bagi masyarakat. Setelah subsidi nantinya dicabut, diharapkan masyarakat sudah terbiasa menggunakan bus ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui minat masyarakat dalam menggunakan bus saat ini dan mengetahui persepsi masyarakat mengenai tarif yang diinginkan dengan menggunakan analisis terhadap ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP). Pengambilan data primer dilakukan dengan survei penyebaran kuesioner terhadap masyarakat. Koridor bus yang ditinjau adalah pada koridor I, III, dan IV. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai ATP-WTP mahasiswa/pelajar berada di atas tarif usulan pengelola untuk ketiga koridor. Namun demikian, untuk menarik minat mahasiswa/pelajar, sebaiknya tarif usulan pengelola (Rp 2.000,00 untuk setiap koridor) dapat diterapkan. Untuk kategori masyarakat umum (PNS/TNI/Polri, Pegawai Swasta, Ibu Rumah Tangga, dan masyarakat lainnya), tarif usulan pengelola berada di antara nilai ATP-WTP rata-rata. Dalam hal ini, penetapan tarif dapat dilakukan berdasarkan nilai WTP rata-rata. Akan tetapi, tarif usulan pengelola untuk masyarakat umum juga masih layak diterapkan, dengan syarat dilakukan perbaikan tingkat pelayanan.

Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah dipengaruhi oleh peningkatan ekonomi, sosial dan penduduk yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan manusia maka semakin berkembang pula aktivitas manusia menyebabkan pertambahan intensitas pergerakannya. Bertambahnya pertumbuhan penduduk, sarana dan prasarana transportasi yang semakin meningkat tetap tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Melihat kondisi kinerja angkutan umum belum optimal dari segi kecepatan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh menerapkan Angkutan Umum Massal Bus Trans Koetaradja. Salah satu aspek yang penting dikaji adalah kelayakan finansial tarif angkutan Bus Trans Koetaradja. Dalam kajian kelayakan finansial tersebut, aspek biaya yang ditinjau adalah biaya operasional kendaraan (BOK). Kebijakan tarif dapat dipandang sebagai alat pengendali lalu