Terwujudnya kota inklusif merupakan salah satu tujuan global dalam Sustainable Development Goals (SDGs) [2015][2016][2017][2018][2019][2020][2021][2022][2023][2024][2025][2026][2027][2028][2029][2030]. Kota inklusif merupakan sebuah prinsip untuk menciptakan ruang kota yang ramah bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas, yang merupakan salah satu kelompok marginal di perkotaan. Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai kota inklusif namun masih memerlukan peningkatan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk transportasi. Isu transportasi memegang peranan krusial karena transportasi mempengaruhi mobilitas dan integrasi warga dalam ruang kota. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akses penyandang disabilitas terhadap pelayanan dan fasilitas transportasi publik khususnya dalam transportasi publik kota yaitu Trans Kutaraja dan jalur pedestrian. Data dikumpulkan melalui pengisian instrumen tingkat akses penyandang disabilitas terhadap layanan dan fasilitas transportasi yang diikuti dengan wawancara dengan perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menilai akses ke pelayanan transportasi publik Trans Kutaraja dan jalur pedestrian masih kurang baik. Kondisi ini diakibatkan oleh kurang baiknya penerapan desain universal dan fasilitas akomodasi yang layak di halte dan jalur pedestrian yang belum ramah penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan hambatan fisik sehingga mereka sulit mengakses pelayanan dan fasilitas transportasi. Sulitnya mobilitas menghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari dan mengakibatkan penyandang disabilitas terasingkan dari ruang kota.

Banda Aceh has much revived and transformed into a better degree from the devastating tsunami disaster in 2004. Structural, infrastructure and social transformation have led to the economic growth of the city. One of the contributing factors to the growth is tourism. The number of tourists visiting Banda Aceh has increased progressively every year, with the most significant number coming from neighbouring countries such as Malaysia. To support the tourism development sector, Aceh needs a sufficient infrastructure, high-quality services and complete information about the disaster mitigation preparedness since most of the places of interest, namely the tsunami historical sites, are located in the tsunami-prone area. Lack of official information about the disaster mitigation preparedness becomes one of the critical issues that need to be provided by the government. This paper evaluates the readiness of Banda Aceh Government and its agencies in providing disaster mitigation information to tourists. Data was gathered from a series of interviews conducted with travel agents (tour guide) and Malaysian tourists in April 2019. This paper argues that in the emergence of special interest tourism called ‘disaster tourism’ or ‘dark tourism’ in Aceh’s tsunami-prone area, the availability of disaster mitigation guides or travel advice for tourists are still lacking and need urgent solutions. This paper addresses some practical recommendations for Banda Aceh Government to undertake the issues.

Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah dipengaruhi oleh peningkatan ekonomi, sosial dan penduduk yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan manusia maka semakin berkembang pula aktivitas manusia menyebabkan pertambahan intensitas pergerakannya. Bertambahnya pertumbuhan penduduk, sarana dan prasarana transportasi yang semakin meningkat tetap tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Melihat kondisi kinerja angkutan umum belum optimal dari segi kecepatan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh menerapkan Angkutan Umum Massal Bus Trans Koetaradja. Salah satu aspek yang penting dikaji adalah kelayakan finansial tarif angkutan Bus Trans Koetaradja. Dalam kajian kelayakan finansial tersebut, aspek biaya yang ditinjau adalah biaya operasional kendaraan (BOK). Kebijakan tarif dapat dipandang sebagai alat pengendali lalu

No abstract

Pasir Putih Beach located in Lamreh Village is a unique and distinctive tourist attraction which differs from the beaches in other regions. The existence of this beach has not been balanced with the availability of adequate facilities and infrastructure, to provide comfort and activity for tourists. The physical potential found on Pasir Putih Beach is the unique white sand with treesgrowing in the water, calm waves, existing local traditional fishing boat bases, photogenic spots, places which often used as camping sites and barbecues, it is far from the city noise, and close to other tourist objects such as Bukit Suharto Peak, Bukit Lamreh, and Ujung Kelindu. The non-physical potential found in Pasir Putih Beach is the friendly attitude, and the culture of the community. This study aims to identify existing conditions of tourism facilities and infrastructure in Pasir Putih Beach, the level of community participation in tourism development, and to identify strategies for developing tourism facilities and infrastructure. Primary data is obtained through the distribution of questionnaires, observations and interviews. Data analysis used descriptive analysis and SWOT. The results showed that the tourism facilities and infrastructure in Pasir Putih Beach were mostly in accordance with 12 indicators (52.17%). In the development of Pasir Putih Beach tourism, the level of community participation is still low, 72.95% of the community has never participated. The strategy for the development of tourism facilities and infrastructure in Pasir Putih Beach is to increase the quantity and quality of facilities and infrastructure, increase community participation/involvement in facilities and infrastructure maintenance activities, implement legal products in the development of facilities and infrastructure, and form partnerships that can strengthen collaboration in developing the infrastructure.