Terwujudnya kota inklusif merupakan salah satu tujuan global dalam Sustainable Development Goals (SDGs) [2015][2016][2017][2018][2019][2020][2021][2022][2023][2024][2025][2026][2027][2028][2029][2030]. Kota inklusif merupakan sebuah prinsip untuk menciptakan ruang kota yang ramah bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas, yang merupakan salah satu kelompok marginal di perkotaan. Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai kota inklusif namun masih memerlukan peningkatan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk transportasi. Isu transportasi memegang peranan krusial karena transportasi mempengaruhi mobilitas dan integrasi warga dalam ruang kota. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akses penyandang disabilitas terhadap pelayanan dan fasilitas transportasi publik khususnya dalam transportasi publik kota yaitu Trans Kutaraja dan jalur pedestrian. Data dikumpulkan melalui pengisian instrumen tingkat akses penyandang disabilitas terhadap layanan dan fasilitas transportasi yang diikuti dengan wawancara dengan perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menilai akses ke pelayanan transportasi publik Trans Kutaraja dan jalur pedestrian masih kurang baik. Kondisi ini diakibatkan oleh kurang baiknya penerapan desain universal dan fasilitas akomodasi yang layak di halte dan jalur pedestrian yang belum ramah penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan hambatan fisik sehingga mereka sulit mengakses pelayanan dan fasilitas transportasi. Sulitnya mobilitas menghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari dan mengakibatkan penyandang disabilitas terasingkan dari ruang kota.

Salah satu tujuan pengembangan wilayah adalah meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang masih belum cukup maju dalam pengembangan wilayahnya jika dibandikan dengan kota/kabupaten tetangganya. Pengembangan wilayah melalui sektor yang ada cukup penting terutama Kabupaten Aceh Besar memiliki sektor beragam dalam wilayah administratif yang sangat luas yaitu 404,35 Km2. Pengembangan dapat dilakukan melalui sektor unggulan wilayah yang menggambarkan potensi daya saing kompetitif dan spesialisasi dalam lingkup kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan daerah Kabupaten Aceh Besar, memetakan potensi dan peluangnya kemudian merekomendasikan pengembangan wilayahnya berdasarkan persepsi stakeholder. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data PDRB Kabupaten dan data primer berupa hasil wawancara. Sektor unggulan ditetapkan berdasarkan tiga tahapan analisis sektor ekonomi wilayah yaitu Location Quotient (LQ), Shift Share, analisis Klassen Typology. Kemudian pemetaan strategi dilakukan berdasarkan olahan hasil wawancara dan analisis SWOT. Hasil analisis sektor unggulan yang memiliki pertumbuhan serta konstribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar adalah kontruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor, sektor informasi dan komunikasi serta sektor real estat. Hasil dari analisis SWOT yang didapat berdasarkan pengolahan data sekunder dan wawancara dengan perwakilan stakeholder adalah sasaran pembangunan yang harus diprioritaskan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor antara lain, sektor konstruksi dengan mengembangkan inovasi teknologi BIM (Building Information Modelling), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan meningkatkan produksi komoditas yang berpotensi dan memiliki nilai jual tinggi, sektor transportasi dan pergudangan dengan melakukan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan transportasi Kota Banda Aceh, kemudian sektor informasi dan komunikasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan informasi dan komunikasi, serta sektor real estat dengan melakukan pengendalian pembangunan perumahan agar jumlahnya tetap terkontrol. Kata kunci : pengembangan wilayah, sektor unggulan

Salah satu tujuan pengembangan wilayah adalah meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang masih belum maju dalam pengembangan wilayahnya jika dibandingkan dengan kota/kabupaten di sekitarnya. Pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar cukup penting dilakukan terutama memiliki sektor beragam dalam wilayah administratif yang sangat luas yaitu 404,35 Km2. Pengembangan dapat dilakukan melalui sektor unggulan wilayah yang menggambarkan potensi daya saing kompetitif dan spesialisasi dalam lingkup kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan daerah Kabupaten Aceh Besar, memetakan potensi dan peluangnya kemudian merekomendasikan pengembangan wilayahnya berdasarkan persepsi stakeholder. Data yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan hasil wawancara. Sektor unggulan ditetapkan dalam tiga tahapan analisis sektor ekonomi wilayah yaitu Location Quotient (LQ), Shift Share, dan Klassen Typology. Perumusan strategi didasarkan atas olahan hasil wawancara dan analisis SWOT. Hasil analisis sektor unggulan menunjukkan yang memiliki pertumbuhan serta kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar adalah kontruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor, sektor informasi dan komunikasi serta sektor real estate. Potensi utamanya adalah lokasinya yang strategis, namun kualitas SDM rendah sebagai kelemahan utamanya. Langkah pengembangan wilayah yang dapat dilakukan adalah membangun tenaga kerja memiliki kualitas kompetensi tinggi, mengembangkan inovasi teknologi BIM (Building Information Modelling), meningkatkan produksi komoditas yang berpotensi dan memiliki nilai jual tinggi, meningkatkan potensi SDM untuk memaksimalkan potensi, melakukan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan transportasi Kota Banda Aceh, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan informasi dan komunikasi, dan melakukan pengendalian pembangunan perumahan.