Pengembangan Wilayah Aceh Besar Melalui Sektor Unggulan: Persepsi Stakeholder

Abstract

Salah satu tujuan pengembangan wilayah adalah meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang masih belum maju dalam pengembangan wilayahnya jika dibandingkan dengan kota/kabupaten di sekitarnya. Pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar cukup penting dilakukan terutama memiliki sektor beragam dalam wilayah administratif yang sangat luas yaitu 404,35 Km2. Pengembangan dapat dilakukan melalui sektor unggulan wilayah yang menggambarkan potensi daya saing kompetitif dan spesialisasi dalam lingkup kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan daerah Kabupaten Aceh Besar, memetakan potensi dan peluangnya kemudian merekomendasikan pengembangan wilayahnya berdasarkan persepsi stakeholder. Data yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan hasil wawancara. Sektor unggulan ditetapkan dalam tiga tahapan analisis sektor ekonomi wilayah yaitu Location Quotient (LQ), Shift Share, dan Klassen Typology. Perumusan strategi didasarkan atas olahan hasil wawancara dan analisis SWOT. Hasil analisis sektor unggulan menunjukkan yang memiliki pertumbuhan serta kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar adalah kontruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor, sektor informasi dan komunikasi serta sektor real estate. Potensi utamanya adalah lokasinya yang strategis, namun kualitas SDM rendah sebagai kelemahan utamanya. Langkah pengembangan wilayah yang dapat dilakukan adalah membangun tenaga kerja memiliki kualitas kompetensi tinggi, mengembangkan inovasi teknologi BIM (Building Information Modelling), meningkatkan produksi komoditas yang berpotensi dan memiliki nilai jual tinggi, meningkatkan potensi SDM untuk memaksimalkan potensi, melakukan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan transportasi Kota Banda Aceh, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan informasi dan komunikasi, dan melakukan pengendalian pembangunan perumahan.