This writing aims to describe the situation of digitizing legal education and its prospects during the Covid-19 pandemic. This paper aims to explain how the digitization of legal education can work in accordance with the era of the industrial revolution 4.0 and in the midst of the Covid-19 pandemic. The method used in this paper is the literature method, which relies on the use of reference books as study material to describe the theoretical framework as well as the limited space for movement during large-scale social restrictions. Utilization of the internet in education is not new. Many in various countries have used digitalization in education. However, in Indonesia before the pandemic its utilization was not optimal. The dependence of the community on the internet makes digitalization of education the only solution so that learning activities can still be carried out during the Covid-19 pandemic like this. There are facilities and infrastructure constraints that must be met in order to support learning activities. This writing was made to better understand the definition of digitalization of education, life in the era of the industrial revolution 4.0, the obstacles and challenges faced in this education digitization system, as well as the readiness of academic facilities and infrastructure in supporting the digitization of legal education.Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan situasi digitalisasi pendidikan hukum dan prosepeknya pada masa pandemi covid-19 ini. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana digitalisasi pendidikan hukum ini dapat berjalan sesuai dengan era revolusi industri 4.0 dan di tengah pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan, yakni bertumpu kepada penggunaan referensi pustaka sebagai bahan kajian untuk menggambarkan kerangka teoritisnya seriring terbatasnya ruang gerak pada masa pembatasan sosial berskala besar. Pendayagunaan internet dalam pendidikan bukanlah hal yang baru. Banyak di berbagai negara sudah menggunakan digitalisasi dalam pendidikan. Hanya saja, di Indonesia pada masa sebelum pandemi pendayagunaanya belum optimal. Ketergantungan masyarakat pada internet membuat digitalisasi pendidikan ini menjadi satu-satunya solusi agar kegiatan pembelajaran tetap dapat dilaksanakan dimasa pandemi covid-19 seperti ini. Adapun kendala sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran. Penulisan ini dibuat untuk lebih memahami kembali definisi dari digitalisasi pendidikan, kehidupan pada era revolusi industri 4.0, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam sistem digitalisasi pendidikan ini, serta kesiapan sarana dan prasarana akademik dalam mendukung digitalisasi pendidikan hukum.

This article aims to provide knowledge and assistance as a form of protection for the rights of women and children after divorce, as well as to determine the supporting factors and obstacles to their fulfillment. The approach used is participatory action research (PAR). The way this is done is by providing counseling and legal assistance. The results showed that effectively assisted subjects were able to: (a) Identify social problems in their environment, especially those related to household; (b) Knowing the rights as wife and ex-wife and the rights of children; (c) Share the experiences they get from life; (d) Solve problems with solutions they think are strategic; (e) They know very little that they need help and empowerment. Furthermore, the service team assisted the litigation process at the Soreang Religious Court and the Sumedang Religious Court. In practice, the fulfillment of the rights of women and children after divorce is supported by various factors. As a supporting factor for the fulfillment of the rights of women and children after divorce, among others (1) the good faith of the husband, (2) the decision of the panel of judges that includes the husband's obligations to his ex-wife in the event of a divorce, and (3) the husband has income and / or assets sufficient to meet the demands of the obligation. While the causative factors that hinder the protection of women's rights after divorce, especially in the case of divorce, include: (1) the absence of clear and firm rules against husbands who do not carry out the pledge of divorce, which creates legal uncertainty, (2) decisions that cannot be executed. (3) low legal awareness and legal knowledge in the community.

No abstract

No abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belum dipandang sebagai kejahatan, padahal kerap terjadi di banyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap isteri, anak, incest, pemasungan, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya. UU No. 30 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT pun belum terlalu dipahami oleh masyarakat. Penyuluhan hukum mengenai KDRT perlu dilakukan, khususnya bagi calon Kader Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) yang menjadi ujung tombak di masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga. Metode penyuluhan hukum ini dilakukan dengan metode komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan tahapan kegiatan pre test, penyuluhan hukum, post test dan rencana tindak lanjut pasca penyuluhan. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta penyuluhan hukum (calon kader motekar) mengalami peningkatan kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan motivasi untuk dapat melakukan upaya preventif dalam mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya.