Belum adanya bukti kepemilikan tanah  (sertifikat) terhadap suatu hak atas tanah menyebabkan belum terwujudnya tertib hukum dan tertib administrasi sehingga hal ini dapat memicu terjadinya sengketa hak atas tanah. Masyarakat kurang memahami arti pentingnya melakukan legalitas formal terkait dengan kepemilikan tanah, hal ini mengakibatkan sering terjadi sengketa hak atas tanah, sebagai akibat dari tidak dilakukannya kegiatan legalits formal terhadap tanah yang ia miliki sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang beralaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarkat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya legaitas formal dalam kepemilikan tanah. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah  dan diskusi. Dalam kegiatan ini, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi tidak begitu banyak karena kondisi pandemi covid 19. Pelaksanaan  kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta sesuai dengan protokol kesehatan. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, hal ini terlihat dari keaktifan mereka dalam mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dan kasus-kasus hukum yang mereka hadapi kepada tim penyuluh terutama yang terkait dengan legalitas formal kepemilikan hak atas tanah. Sehingga dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi tersebut dapat menambah informasi, merubah pola pikir dan sikap masyarakat Desa Senteluk akan pentingnya melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya

Penelitian ini bertujuan mengkaji keberadaan wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan keberadaan dan aktifitas pertambangan rakyat tersebut. Adapun Jenis penelitiannya adalah penelitian normatif empris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberdaaan wilayah petambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena sampai saat ini lokasi yang dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan pertambangan rakyat belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat dan para pelaku kegiatan pertambangan rakyat tidak memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) dalam melaksankan kegiatan pertambangan rakyat dan Adapun langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait dengan keberadaan dan aktifitas pertambangan rakyat yaitu melakukan sosialisasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pertambangan Mineral dan Batubara serta sosialisasi berkaitan dengan dampak negatif dari adanya kegiatan pertamabangan rakyat bagi lingkungan dan kesehatan dan melakukan penertiban bagi pelaku pertambangan rakyat.

The purpose of this study was to analyze the strength of the deed of subsidized housing ownership credit without the approval of the bank. The type of research is using normative legal research with statutory and conceptual approaches to the method. The results of the research conducted concluded that the power of the subsidized mortgage loan transfer deed made by the subsidized mortgage debtor to a third party (buyer) without the approval of the bank, only binds the subsidized mortgage debtor with a third party (buyer). Meanwhile, the bank is not bound by the transfer. So that the consequence is that the bank does not recognize the transfer of subsidized housing loans made by subsidized mortgage debtors to third parties, and does not eliminate the obligation of subsidized mortgage debtors to pay off their debts to the bank until the agreed period of time, even though the next payment is up to the credit period. ends done by a third party (buyer). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan akta peralihan kredit kepemilikan rumah subsidi tanpa persetujuan pihak bank. Adapun jenis penelitiannya adalah menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa Kekuatan akta peralihan kredit kepemilikan rumah subsidi yang dibuat oleh debitur KPR subsidi kepada pihak ketiga (pembeli) tanpa persetujuan dari pihak bank, hanya mengikat pihak debitur KPR subsidi dengan pihak ketiga (pembeli). Sedangkan bagi pihak bank tidak terikat terkait dengan peralihan tersebut. Sehingga konsekuensinya bank tidak mengakui terjadinya peralihan kredit kepemilikan rumah subsidi yang dibuat oleh debitur KPR subsidi kepada pihak ketiga, dan tidak menghapuskan kewajiban debitur KPR subsidi untuk melunasi hutangnya kepada pihak bank sampai dengan jangka waktu yang telah disepakti, meskipun pembayaran berikutnya sampai dengan jangka waktu kredit berakhir dilakukan oleh pihak ketiga (pembeli).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang dapat ditingkatkan hak ekonominya sebagai daerah basiss keparawisataan dan konsep hukum perlindungan dan pengelolaan Indikasi Geografis yang mendukung industri parawisata agar tercipta kemakmuran masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian ini yaitu yuridis emperis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Ternggara Barat. Hasil penelitian ini adalah bahwa Produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang mempunyai hak ekonomis dan dapat dimanfaatkan sebagai  daerah basis keparawisataan untuk menarik wisatawan, yaitu Salah satu produk yang sangat potensial untuk di daftarkan indikasi geografis di Lombok Tengah adalah tembakau, kerajinan ketak, dan anyaman/ tali temali. Konsep hukum perlindungan Indikasi Geografis yang paling tepat untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Tengah telah memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis, akan tetap dalam pelaksanaannya belum efektif, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan Indikasi Geografis dan manfaat dari adanya Pendaftaran IG sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai implikasi dari meningkatkan pertumbuhan sektor Industri Pariwisata.

The development of the capital market in Indonesia has increased from time to time but this development is not without obstacles. The obstacle that often arises is the occurrence of fraudulent practices in the capital market involving legal subjects in the capital market itself. Therefore, it is necessary to optimize supervision by the OJK in the Capital Market sector to minimize this fraudulent practice. The type of research used in this research is Normative Research with a statutory approach (Statute Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), Case Approach (Case Approach), and Analysis Approach (Analytical Approach). This study also uses legal materials which consist of primary legal materials, namely legal materials in the form of Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market and OJK laws and regulations, secondary legal materials, namely literature related to the issues raised in this study and materials. Tertiary Law consists of a legal dictionary and encyclopedia. Legal material collection techniques used in this research is a Documentation Study with Legal Material Analysis, namely Qualitative Descriptive Analysis.       The results of this study are Optimization of Supervision by the Financial Services Authority in the Capital Market according to positive law in Indonesia, namely Revising Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets. Revised Law Number 21 the Year 2011 concerning the Financial Services Authority. The supervisory mechanism carried out by the OJK is to use a system of supervisory tools and supervisory action covering various checks such as securities transactions, securities agency compliance, investment management compliance, issuer compliance, and professional and supporting institutions compliance