Online credit lending or referred to as “Fintech” is now developing in Indonesian society and is considered as a solution to get loans without collateral for consumptive purposes. The development of Fintech certainly requires supervision by the Financial Services Authority (OJK). This research is a normative research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. This study also uses primary, secondary , and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this research is the study of legal documentation, then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results show that: 1). Online credit loan or fintech business arrangements according to positive law in Indonesia are regulated by Bank Indonesia Regulation, No 18/40 / PBI / 2016 and No 19/12 / PBI / 2017, Member of the Board of Governors Regulation No. 19/14 / PADG / 2017 and No 19/15 / PADG / 2017. 2), the form of supervision carried out by the Financial Services Authority (OJK) of the online credit business is an integrated and coordinated supervision system between legal structures such as the Police, BI. OJK, and Investment Alert Task Force

The development of the capital market in Indonesia has increased from time to time but this development is not without obstacles. The obstacle that often arises is the occurrence of fraudulent practices in the capital market involving legal subjects in the capital market itself. Therefore, it is necessary to optimize supervision by the OJK in the Capital Market sector to minimize this fraudulent practice. The type of research used in this research is Normative Research with a statutory approach (Statute Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), Case Approach (Case Approach), and Analysis Approach (Analytical Approach). This study also uses legal materials which consist of primary legal materials, namely legal materials in the form of Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market and OJK laws and regulations, secondary legal materials, namely literature related to the issues raised in this study and materials. Tertiary Law consists of a legal dictionary and encyclopedia. Legal material collection techniques used in this research is a Documentation Study with Legal Material Analysis, namely Qualitative Descriptive Analysis.       The results of this study are Optimization of Supervision by the Financial Services Authority in the Capital Market according to positive law in Indonesia, namely Revising Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets. Revised Law Number 21 the Year 2011 concerning the Financial Services Authority. The supervisory mechanism carried out by the OJK is to use a system of supervisory tools and supervisory action covering various checks such as securities transactions, securities agency compliance, investment management compliance, issuer compliance, and professional and supporting institutions compliance

Mergers and Acquisitions is a legal phenomenon that occurs in companies incorporated as legal entities including financial institutions. Mergers and Acquisitions aim to strengthen institutional structures and strengthen cooperative capital in the hope of improving member welfare. The legal aspects of Mergers and Acquisitions on cooperatives emphasize the legality aspect, the reasons for Mergers and Acquisitions, the processes and their legal consequences. It's just that the Acquisition in the future must be calculated and regulated in legislation because not many cooperatives are doing it Acquisition is needed as one business strategy to develop cooperatives to exist in the middle of society.

Legalitas kontrak bisnis sering kali menjadi masalah seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak seperti yang berkaitan dengan kesepakatan, kecakapan hukum para pihak, obyek hukum yang diperjanjikan dan kausa yang halal sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ternyata dalam hukum Agama Hindu diatur juga tentang keabsahan atau legalitas kontrak/perjanjian bisnis yaitu dalam kitab Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti (Compedium Hukum Hindu) Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan mengembangkan konsep-konsep hukum khususnya Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi Hindu sehingga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan praktisi dalam mendalami hukum bisnis maupun hukum agama khususnya Hukum Agama Hindu. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif. Legalitas kontrak bisnis menurut hukum nasional terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sahnya suatu perjanjian, sedangkan legalitas kontrak dalam Kitab Manusmerti atau Manawa Dharmasastra diatur di dalam Pasal 163, Pasal 164, Pasal 168.

Para pebisnis lebih tertarik menggunakan Alternatif  Dispute Resolution  (ADR) dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa bisnis dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa sehingga akan tercapai Win-Win Solution, dalam penyelesaian sengketa bisnis. Tujuan Program Pengabdian Masyarakat kemitraan ini diharapkan masyarakat yang ada di Desa Gelogor,Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat akan meningkat pemahamannya tentang Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis. Hasilnya Perangkat Desa yang ada Di Desa Gelogor Kediri Lobar  belum memiliki pemahaman yang komperhensif tentang tehnik Mediasi khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis sehingga diperlukan Penyuluhan Hukum tentang Mediasi ini.