Ekonomi kreatif erat hubungannya dengan hak cipta karena perkembangan ekonomi kreatif berfokus kepada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi kepada penciptanya. Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini adalah perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa hak cipta fesyen terhadap ekonomi kreatif dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, membuat hak cipta fesyen rentan terkena pembajakan karena MEA memberlakukan pasar tunggal terhadap negara anggota ASEAN. Pembajakan mengakibatkan pencipta mengalami kerugian moril karena merasa hasil karyanya tidak dihargai dan kerugian materiil karena hasil karyanya telah tersebar namun tidak memberikan insentif kepada pencipta. Bentuk perlindungan hak cipta terhadap ekonomi kreatif dalam MEA terlihat dari kebijakan pemerintah memperbaharui UUHC dan pengesahan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif yang kemudian disingkat Perpres Bekraf. Bekraf bertugas untuk menetapkan kebijakan terhadap ekonomi kreatif. Pembaruan UUHC dan mengesahkan Perpres Bekraf diharapkan dapat memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif.

<p><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Eksistensi lembaga jaminan fidusia, digunakan untuk menampung kebutuhan masyarakat akan pentingnya tambahan modal berupa dana dalam melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dengan tetap menguasai benda modalnya itu digunakan dalam mempertahankan kegiatan usaha, sebagai agunan/jaminan memperoleh bantuan dana. Mengingat kedua lembaga jaminan yang ada dalam KUHPerdata yaitu gadai dan hipotek, tidak memberikan ruang dan tempat  bagi masyarakat yang mengembangkan usaha dengan perolehan dana dari lembaga keuangan. Legal standing debitor adanya prinsip fidusia, selama benda dijadikan objek jaminan, hak milik benda yang bersangkutan, diakui tetap ada pada debitor dan debitor selaku peminjam pakai benda. Sedangkan atas agunan yang bersangkutan, kreditor hanya sekedar mempunyai hak jaminan kebendaan dan bukan hak kepemilikan.<strong>Kaca Kunci:</strong> kedudukan hukum, debitor, objek fidusia</p><p align="left"><strong><em> </em></strong></p><p align="left"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><em><em>this existence of fiduciary guarantee institution, is used to accommodate the society's need for the additional capital in the form of funds in conducting business activities in the field of economy while retaining the capital is used in maintaining business activities, as collateral get funding. In view of the two existing guarantee institutions in the Civil Code that are mortgage and mortgage, it does not provide space and place for the people who develop the business with the acquisition of funds from financial institutions.</em></em><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td bgcolor="white" width="40" height="39"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div class="shape"><p>x</p></div></td></tr></tbody></table> </td></tr></tbody></table><em> legal standing of the debtor in controlling fiduciary fiduciary goods under the fiduciary guarantee law, it is understood that the principle that as long as the object is used as the object of guarantee, the property rights of the object is recognized, it is still present to the debtor and debtor as the borrower with the object. While for the collateral concerned, the creditor only has the right of material security and not the right of ownership.<strong>Keywords: legal standing</strong>,debtor, object fiduciary.</em>

Characteristics of Financial Technology as a Financial Institution that uses information technology to provide financial solutions by prioritizing compliance with the principles of prudence and risk management. The characteristics of Financial Technology institutions are getting a loan quickly; Makes Payment Easier; Make Loan Payments without Additional Fees. Peer to Peer Lending (P2P lending) system in providing financial services is done through information technology based. The financial services institution Peer to Peer Lending (P2P Lending) is a financial technology financial institution (Fintech). Financial Technology (Fintech) as a Literacy Source for Financing Micro, Small and Medium Enterprises; Financial Technology (Fintech) As a Facilitator in MSME Development; Financial Tecnology (Fintech) as a driver for Micro, Small and Medium Enterprises to Increase National Financial Inclusion. The Role of the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) As Regulations and Oversight of Financial Technology Institutions (Fintech) in Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Handoyo yang mana dibenarkan menurut hukum, kedua untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh oleh Handoyo untuk mendapatkan klaim atas kerugian yang diderita tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Handoyo tidak dibenarkan menurut hukum, karena PT Allianz tidak mengakui polis asuransi yang bersangkutan, karena dalam polis telah jelas disebutkan termasuk sebagai bentuk kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Hal ini berarti bahwa non disclosure of facts termasuk suatu kerugian yang dijamin oleh asuransi sebagaimana tercantum dalam polis asuransi, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak klaim tertanggung oleh PT Allianz. Kedua, upaya hukumnya adalah menyelesaikan secara damai permasalahan mengenai penolakan tersebut, karena PT Allianz tidak dapat membatalkan polis secara sepihak, karena telah terikat suatu perjanjian asuransi dengan Handoyo dan perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur asuransi dan syarat-syarat perjanjian asuransi, selain itu juga membebankan kepada PT Allianz untuk membayar klaim asuransi disertai dengan penggantian biaya, rugi dan bunga. Kata Kunci: asuransi, klaim, non disclosure of facts, polis, wanprestasi.

Financial technology is a business that provides financial services by utilizing cutting-edge software and technology. Online loan providers are financial service providers that operate online using information technology. They are well-known for having a simple process and are particularly useful in the current situation, where there is an urgent need, but no funds are available. In less than two years, dozens of financial technology companies have started lending online in Indonesia, far exceeding many people's expectations. However, when applying for credit, many consumers do not consider or care about the legality of online lending institutions. Based on the above description, this research aims to determine the main characteristics of illegal online loans in Indonesia, as well as the legal responsibility of illegal online loan providers to borrowers. The approach used in normative research refers to legal norms, which are laws, regulations, court decisions, and societal norms. The results of the studies showed that characteristics of illegal online loans in Indonesia are often associated with the word illegal because the online loan often has not been or is not authorized by the OJK; this happens because there are requirements that the online loan provider cannot meet. This online loan uses peer-to-peer landings and financial technology (Fintech), authorized in Regulation 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services governs fintech. Illegal online loan providers can be subject to several sanctions, including; administrative sanctions, criminal sanctions, and civil sanctions.