AbstrakUpaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani secara umum seperti orang dewasa. Anak-anak tersebut melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sehingga anak mengalami putus sekolah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan fondasi perlindungan anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diwujudkan melalui Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar pengadilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum diselesaikan melalui jalur diversi dan sebagian lainnya diproses menggunakan berdasarkan KUHAP atau jalur pidana. Hal lainnya meskipun sudah menerapkan jalur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun belum ada keseragaman atau kesamaan model diversi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Abstract Efforts to provide protection against Children in conflict with the law in the Criminal

ABSTRAK

Akselerasi pembangunan daerah perkotaan akan berakibat pada peningkatan kebutuhan akan sandang, pangan, papan, beserta prasarana dan sarana penunjangnya yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kebutuhan investasi. Disamping itu investasi diperlukan umtuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan agar tetap dapat bersaing dalam pasar global.Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, tujuan pembangunan Kota Tegal tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yang ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata baik spirituil maupun materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu upaya pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa didasarkan pada otonomi yang semakin nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dalam rangka untuk lebih meningkatkan aspek pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar alun-alun dan Jl. Pancasila kota Tegal merupakan upaya pemerintah kota Tegal untuk mengatur keberadaan PKL yang selama ini dianggap menggangu ketertiban umum.