ABSTRAK

This study aims to see how the role of local wisdom in reducing the risk of Mount Slamet disaster. Besides the research is also going to discuss about the factors that hinder the wisdom of the local in the reduction of the risk of disaster in Mount Slamet. The method used is qualitative with data collection techniques using interviews, literature study and observation. The research results found that: 1). The role of local wisdom which is manifested and represented by the caretaker is still quite low formally. 2) Factors that hinder the role of local wisdom in disaster risk reduction are the carrying capacity of regulations which do not leave room for key officers. The conclusions of the research are: 1) Formally the role of caretaker as the embodiment of local wisdom is still low, but informally it is acknowledged by the community. 2). The factor that affects / hinders the role of local wisdom is regulation, namely Law Number 24 of 2007 which does not reinforce the role of the mountain caretaker as local wisdom. The resulting recommendation is the need for recognition of the role of local wisdom by Mount Slamet's spokesmen in disaster risk reduction, both formally and informally.

This study discusses social development based on religiosity and programmatic politics. Both are discussed in depth in this research so that readers can find descriptions and analysis points from various points of view. The urgency in this research is to find out that social development must be accompanied by innovation, citizen participation and the central role of the creator, namely the Tanjung Village Government. The construction of the Islamic Center in the village of Tanjung is a trigger for increasing religiosity, ease of access to educational facilities and in the long term will give birth to social piety and improve the quality of human resources in the surrounding community. The results of the research show that social development innovations involving external partners will produce optimal results but with the condition that there is active participation of its citizens. Good development starts from the aspirations of the residents and has been programmed, therefore the Head of the Tanjung Er Suwardi village is trying to make it happen, a good image as the figure behind the success of development will stick with him so that he will be able to be re-elected in the next Pilkades. This research has deficiencies that can be refined through further research by focusing more on the negative impacts of social development in order to further enrich the reader's knowledge that social development can also have undesirable impacts.

Kinerja pelayanan publik di tengah pandemi selalu menajdi perhatian bersama karena hal tersebut dapat menjadi tolak ukur kesiapan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewajibannya di tengah masa pandemi. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja Disdukcapil Kabupaten Karawang dalam melakukan pelayanan E-KTP di tengah kondisi pandemi. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan wawancara terhadap stakeholder sebagai  sumber utama. Selain itu sumber data sekunder yang digunakan adalah menyebarkan kuesioner secara online kepada masyarakat yang sedang atau sudah pernah melakukan perekaman E-KTP di masa pandemi. Data tersebut untuk selanjutnya dianalisis sesuai indikator yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Karawang sudah cukup baik dengan kesiapan pegawai yang ada dalam menghadapi perubahan kondisi pandemi. Namun masyarakat masih belum cukup puas perihal sarana dan prasana yang ada, terutama terhadap website yang digunakan dalam alur proses perekaman E-KTP yang baru dan masih belum membuat masyarakat puas karen masih dianggap berbelit-belit.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh kebijakan sekolah gratis terhadap peran serta orang tua dan peningkatan prestasi sekolah. Serta sejauh mana peran Komite Sekolah dalam menjalankan peran sertanya dalam manajemen penyelenggaraan sekolah di tingkat pendidikan dasar dalam rangka merealisasikan kebijakan sekolah gratis. Dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survey ternyata didapatkan hasil bahwa Penggunaan dana BOS di Kabupaten Pemalang sudah mengacu pada ketentuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana BOS tidak bisa membiayai penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan, selain itu peran serta Orang Tua sudah terlihat tentang pengetahuan perihal adanya dana BOS. Maka dari itu penelitian ini merekomendasikan agar sekolah selalu mengumumkan daftar komponen yg boleh dan yg tidak boleh dibiayai oleh dana bos serta penggunaan dana bos di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/ madrasah.