The marriage agreement in Indonesia, regulates the property in marriage and the possessions of married couples. Empirical facts show that the marital couple disputes are not only caused by differences in property, but also triggered by other causes. This study aims to find and analyze and provide an understanding that the marriage agreement should not only be done to regulate property but rather lead to the rights and obligations and interests maqashid shariah. To the government and the House of Representatives, should make renewal of the marriage agreement agreement, not only contains the agreement about the property alone, but firmly explained that married couples can make a marriage agreement outside the agreement on the property. Should be made a separate rule that contains explicitly about the marriage agreement by considering the side of utilities (benefit) and based on maqashid shari'ah, and from the side of legal certainty that leads to the guarantee of protection for married couples.

No abstract

This research background by the existence of Dewi Rengganis Batik which is the characteristic of Jatiurip Village, Krejengan District, Probolinggo Regency, where each batik motif tells about the figure of Dewi Rengganis who is the daughter of Prabu Brawijaya from the Majapahit Kingdom, but the batik has not been registered. This resulted in the owner of Batik Dewi Rengganis not getting legal protection. The results of this study using normative Legal Research with statute approach and conceptual approach are to provide an explanation and understanding of the importance of copyright registration to protect the copyrighted works of Batik Dewi Rengganis, and  describe  legal  protection  for  owners  of Batik Dewi Rengganis works in Jatiurip Village, Krejengan District Probolinggo Regency.

AbstrakPerkawinan dapat putus karena salah satu pihak Murtad, karena Murtad dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini majelis hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini menggunakan penelitian hukum yang mana kajian ini mendasarkan pada hukum positif, termasuk putusan hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila terdapat salah satu pihak yang Murtad, dapat berdampak pada perkawinan dan status hak waris anak. Oleh karena itu, perkawinan para pihak yang telah putus tidak mungkin bisa rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah yang baru. (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal) I. RELASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang mana dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan suatu akibat ikatan lahir bathin diantara keduanya. Perkawinan bukan saja menyangkut hubungan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan melainkan seluruh keluarga besar yang memiliki hubungan nasab keluarga. Selain itu perkawinan yang terjadi tidak hanya melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia (hablu min annas), melainkan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT (hablu min Allah).Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) di dalamnya telah ditentukan mengenai definisi atau pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 juga disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Terkait hal pencatatan dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Mengenai pencatatan perkawinan sebenarnya bukan hal yang secara tegas diatur sebagai syarat sahnya perkawinan namun memiliki akibat penting bagi hubungan suami istri, karena sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi, dan juga bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta pembuktian dalam bidang perkawinan. Adakalanya dalam suatu perkawinan itu timbul suatu masalah, apabila perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya kemudian salah satu pihak atau keduanya telah pindah agama, misalnya dari agama Islam ke non Islam, hal ini berakibat perkawinan tersebut tidak lag...

Many people assume that mudharabah savings in Islamic banks are the same as deposits in conventional banks. In contrast, mudharabah savings have their characteristics, one of which is adopting a revenue-sharing system in managing customer deposit funds. In this study, researchers used a normative method with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study are the discovery of mudharabah contract characteristics in depositing customer funds in Islamic banks which can be seen from 6 things, namely investment deposits, legal subjects or parties, profit sharing, business risk distribution, guarantees, and fund withdrawals by the Customer. Keywords: Mudharabah Agreement; Depositing Customer Funds; Islamic