Kehadiran Komisi Informasi Aceh yang dibentuk berdasarkan amanah Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang  keterbukaan Informasi Publik merupakan ruang yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimiliki oleh Badan Publik di Aceh. Dalam pelaksanaannya, tentu ada masalah sejauhmana kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menerima dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik di Aceh. Ternyata kewenangan Komisi Informasi Aceh telah diatur secara tegas baik di dalam UU KIP maupaun PERKI PPSIP. Disebutkan bahwa kewenangan Komisi Informasi Aceh terdiri atas kewenangan absolut dan relatif. Kewenagan absolut Komisi Informasi Aceh adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa informasi publik. Sementara kewenangan relatif itu terdiri atas kewenangan untuk mengadili sengekta informasi yang terjadi pada Badan Publik tingkat Provinsi dan lembaga hirarkhis Pusat yang ada di Aceh. Komisi Informasi Aceh juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota, sejauh Komisi Informasi Kabupaten/Kota di Aceh belum terbentuk.The existence of Aceh Information Commission which was established due to the Law No.14 of 2008 about Public Information Transparency (UU KIP) is a huge space for society to access public information about any Public Agencies in Aceh. In doing so, there are surely some obstacles about how far the commission can accept and solve any problems of Public Information in Aceh. It turns out that the authorization of this commissions has been clearly stated both in the Law of Public Information Transparency and Regulations of Public Information Transparency No.1 of 2013 about the Procedure of Solving the Disputes in Public Information. It is mentioned in the Regulations that the Public Information Commission has the absolute authority and relative authority. The absolute authorities of Aceh Information Commission are to accept, check, adjudicate, and decide the disputes in public information. Whereas the relative authorities are the authority to adjudicate the information disputes occurred in the Public Agencies in the Province and Regional Offices in Aceh. Aceh Information Commission is also authorized to solve the disputes occurred in the offices in the regencies only when there is no Information Commission available in the regencies.

This research investigates the Ombudsman recommendations as the improvement of the maladministration’s prevention and the efforts that against government agencies which do not implemented their duties. This juridical-normative research uses four kinds of approach like statute, historical, conceptual and comparative approach. The Ombuds-man’s existence after 19 years establishment can be said hasn’t fully work as that institution expectation. The responsibility to accept all complaint about maladminis-tration especially in public services just relied only by issues the recommendations about conclusions and suggestions. Ombudsman doesn’t has the authority to execute the result of their investigations, so that the rules of recommendation’s implementation are weak. The 2016-2020 period’s recommendation haven’t implemented optimal enough. Therefore, recommendations as the improvement of the maladministration’s prevention need to equalizing the perspective and detailed the implementation rules, so that a stronger legal protection about the position and also the function of its recommen-dations can be achieving prosperity.

This study aims to analyse and final the ideal legal design of the accountability concept to legislative organ in particular Regional House of Representatives (DPRK). One of The authority of DPRK is stated in Article 24 paragraph (1) of Law Number 11 of 2006 on the Government of Aceh states that: "DPRK has the duty and authority to form district/city qanuns which are discussed with the regents/mayors for mutual approval". In that law, that has not been formulated specific forms of accountability of the legislative organ. In genuine, when the DPRK has not carried out its duties and functions effectively in the field of legislation, there has no legal consequences can be given. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approach. The outcomes of this study indicate that, the concept of legislative accountability relates to two aspects, that is political and managerial accountability. This accountability should have electoral implications on the performance of the DPRK in carrying out its functions in the field of legislation. The implementation of legislative accountability on the performance of DPRK in the field of legislation has legal and political consequences.

Penelitian ini membahas mengenai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang telah memberikan warna baru dalam perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar ratio legis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar ratio legis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah karena tidak adanya kepastian hukum dari norma yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, baik mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu kapan debitor dapat dikatakan cidera janji serta tidak memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditor dan debitor.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimanakah implementasi Qanun tentang Taman Pendidikan Al-Quran di Kabupaten Simeulu. Apakah yang menjadi kendala yuridis dan sosiologis pemerintah kabupaten dalam melaksanakan qanun tersebut? Qanun ini memerintahkan agar pemerintah kabupaten membangun Taman Pendidikan Al-Quran pada setiap desa. Pemerintah kabupaten juga diperintahkan agar dibangun sarana dan prasarana yang refresentatif. Dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, kajian ini menunjukkan bahwa implementasi dari perintah Qanun Nomor 31 Tahun 2012 belum terealisasi dengan baik, karena pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran hanya sebagian kecil desa saja. Perintah pembuatan peraturan bupati juga belum terlaksana. Terdapat beberapa kendala tidak jalannya perintah dari qanun tersebut, antara lain peraturan bupati belum dibuat karena ketidaksiapan peraturan yang menjadi acuan dalam menjalankan qanun itu. Tidak adanya kepastian honorarium para tenaga pengajar, menjadi satu kendala tersendiri, sehingga menjadi penyebab tidak jalannya Taman Pendidikan Al-Quran yang sudah ada sebelumnya. The Implementation of Qanun Regarding Taman Pendidikan Al-Qur’an In Simeulue District  This study aims to determine the implementation of the Qanun on Al-Quran Education Park in Simeulu District. Will the existence of the qanun create juridical and sociological obstacles in its implementation? This Qanun ordered the district government to build Al-Quran Education Parks in each village and build representative facilities and infrastructure. This research uses empirical juridical methods. The results showed that the implementation of the Qanun No. 31/2012 had not been realized properly, because the construction of the Al-Quran Education Park was only in some villages. The order to make regents' regulations also has not been implemented. There are several obstacles in the non-functioning of the qanun, including the absence of a regent regulation which will become a reference in implementing the qanun. The lack of certainty in funding for teaching staff is also an obstacle in running the Al-Quran Education Park.