Village funds have not been used optimally for village development. Some cases of misappropriation of village funds occur due to a lack of accountability in the use of village funds as well as the lack of supervision from related parties. The lack of competency in the use of village funds is also the reason for the occurrence of cases of abuse and corruption of village funds. This study focuses on aspects of accountability and supervision of village funds using literature. The results of this study produce an ideal model of accountability for the use of village funds ranging from supervision to use so that the village is expected to be more maximal in using village funds for development.

This article aims to examine aspects of legal certainty and justice in the application of the death penalty in Indonesia, as well as the concept of legal and fair deadlines for executions. Using normative judicial methods, this article shows that current law does not reliably and fairly determine when the death penalty should be executed. Due to time constraints, the legal certainty and justice of those sentenced to death are not guaranteed. Therefore, it is necessary to revise the laws and regulations for execution in the basic criminal law, public criminal law, and statutory law.

Dampak dari perkembangan paham positivisme terhadap Indonesia dengan munculah kekakuan kekakuan hukum yang dianggap bahwa hukum itu tidak mampu menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Hal ini menandakan, hukum hanya merupakan alat (tool) yang diposisikan sebagai kuda penarik beban sesuai dengan keinginan sang majikan, yaitu punguasa yang mempunyai kewenangan dan pengusaha sebagai   pemilik modal. Kondisi semacam ini akan membawa konsekuensi yang tidak baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia saat ini maupun masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rule of law dalam perkspektif critical legal studies. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung system  hubungan-hubungan yang oppressive dan tidak egaliter. Hasil penelitian menunjukkan Teori kritis bekerja untuk mengembangkan alternatif lain yang radikal, dan untuk menjajagi peran hukum dalam menciptakan   hubungan politik, ekonomi dan dan sosial yang dapat mendorong terciptanya emansipasi kemanusiaan. Pemikiran tentang critical legal studies diharapkan dipakai oleh para penegak hukum di Indonesia dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas peluang dan tantangan pendidikan karakter di era digital. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan studi pustaka dan triangulasi. Pendidikan karakter di era digital memiliki berbagai tantangan dan peluang. Penelitian membuktikan bahwa era digital memberikan kesempatan positif untuk menerapkan pendidikan karakter. Tantangan dalam era pendidikan jarak jauh bagaimana mengajar siswa untuk memberikan materi pendidikan karakter di era digital. Pembuat kebijakan pendidikan perlu memainkan peran aktif dalam pengembangan pembelajaran karakter berkelanjutan secara digital untuk memastikan penerapan pembelajaran karakter melalui media digital yang efektif.

Penegakan hukum adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keseriusan tinggi, komitmen dan semangat menegakkan keadilan yang utuh namun di era pos-truth memerluakn kejelian dan ketekunan dalam menjalankannya. Paradigma hukum positivistik sering mengalami kebuntuan dalam penafsiran untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai profetik dalam hampir disiplin ilmu menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan terlebih oleh penegak hukum. Penegak hukum akhirnya bukanlah seorang yang sekedar digerakkan oleh pasal-pasal dalam perundang-undangan, tetapi harus mengkontekstualisasi dan mengobyektifikasi nilai-nilai  yang ada dalam teks terhadap fakta-fakta yang berkembang sehingga keberadaan teks yang mati tersebut selaras dengan semangat konteks yang selalu dinamis, hidup dan tidak bermakna tunggal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Paradigma profetik memberikan solusi bahwa persoalan krusial dalam penegakan hukum di Indonesia. Ilmu hukum profetik sebagai paradigma alternatif atas pendikotomian paradigma antara basis epistemogis Islam dalam ilmu hukum tersebut dengan ilmu hukum itu sendiri sehingga hukum yang berkeadilan semakin mendekati kenyataan.