Abstract. The research aims to analyse the degree of fiscal dependence of local government upon the central government in the regency of Mimika, one of Indonesia's eastern regencies. The ratio of fiscal decentralization is used to calculate the local government's ability to increase its regional revenue in order to support development initiatives in all sectors (Malmudi, 2010)

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), tenaga kerja dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series periode 2010 – 2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, tenaga kerja dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi PapuaKata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja, Pendidikan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh PMA, PMDN dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2012-2016. Data yang digunakan merupakan data sekunder dalam bentuk time series, bersumber dari BPS dan BPKAD Provinsi Papua. Metode analis data yang di pakai ialah analisis jalur yang dikenal dengan path analysis. Path analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas(eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh langsung PMA terhadap PDRB ialah sebesar 1.214 sedangkan pengaruh tidak langsung ialah sebesar 24.11, sehingga besar pengaruh total PMA terhadap PDRB ialah 24.108. Sedangkan untuk variabel Belanja Langsung memiliki pengaruh langsung sebesar 18.812, sedangkan untuk pengaruh tidak langsung tidak memiliki koefisien, maka pengaruh total belanja langsung terhadap PDRB sebesar 18.812. Penanaman modal asing (PMA) mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Papua. Maka semakin tinggi nilai penanaman modal asing maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) mempengaruhi pertumbuhan Provinsi Papua. Maka semakin tinggi nilai penanaman modal dalam negeri ekonomi (PDRB) maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Belanja Langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua, serta berdasarkan hasil penelitian penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja langsung.Kata Kunci: Penanaman Modal, Belanja Langsung, Pertumbuhan Ekonomi

The purpose of this study is to analyze the effect of Deposit Interest Rate Regional Development Bank, Bank Deposit Interest Rate Government, Inflation, Economic Growth (Real GDP), and the money supply of the rupiah per US dollar. The study uses panel data regression analysis with the model Random Effects Model (REM) method and Pooled EGLS (cross section random effects). The results show that factors of interest rate Regional Development Bank, the interest rate on deposits Bank government, the level of inflation, economic growth, money supply have the simultaneous and significant impact on the rupiah per US dollar. While the partial test results show that the interest rate on deposits BPD and the amount of money circulating have a significant negative effect on the rupiah per US dollar. While variable economic growth (GDP) has insignificant negative impact on the rupiah per US dollar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah guna menunjang kemandirian keuangan daerah Provinsi Papua, dan bagaimana tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat. Data yang digunakan merupakan data sekunder diperoleh dari publikasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Metode analisis yang digunakan meliputi Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.  Hasil analisis menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Provinsi Papua selama lima tahun terakhir belum mencapai 10 persen atau hanya sebesar 8,47 persen sehingga dapat dikategorikan masih sangat kurang.  Tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap transfer dana dari pusat adalah rendah yakni mencapai sepuluh kali lipat, rata-rata setiap tahunnya mencapai 11,81 persen.Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Kemampuan Fiskal