AbstrakPenelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati berdasarkan PP RI Nomor 8 Tahun 2016; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana dl pengelolaan Dana Desa tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, dokumen pengelolaan Dana Keuangan Desa dan dianalisis dengan logika induktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan PP RI Nomor 8 Tahun 2016 dengan dibuktikan adanya peraturan desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang APBDES. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2017 telah dibentuk peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang APBDES. Pengelolaan Dana Desa telah dipertanggungjawabkan, seperti tertuang dalam LPJ Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan. Aspek pertanggungjawaban pidana, tidak diatur dalam PP RI Nomor 8 Tahun 2016.Pertanggungjawaban aspek pidana pengelolaan Dana Desa merujuk pada penyimpangan penggunaan sehingga masuk dalam kategori korupsi. Penyimpangan korupsi dapat dalam bentuk merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gravitikasi. Hal ini, tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa, Pertanggungjawaban Pidana�ABSTRACTThis study aims: (1) to know the management of Srikaton Village Fund, Jaken District, Pati Regency based on PP RI Number 8 of 2016; and (2) to know and analyze criminal liability in the management of the Village Fund. The method used is normative juridical approach with quantitative descriptive research specification. Data were collected from legislation, government regulations, the Fund's Village Fund management documents and were analyzed by inductive logic.The results show that the management of the Village Fund is in accordance with the Government Regulation No. 8 of 2016 with proven the existence of village regulations No. 4 of 2016 on the Amendment of Village Regulation No. 1 of 2016 on APBDES. In the following year, in 2017 a regional regulation No. 4 of 2017 on APBDES was established. Village Fund Management has been accounted for, as contained in LPJ Use of Financial Assistance Funds for Rural Infrastructure and Facilities Development. Aspects of criminal liability, not regulated in PP RI No. 8 of 2016.Accountability of criminal aspects of the management of the Village Fund refers to the deviation of use so that it is included in the category of corruption. The corruption irregularities can be in the form of harming state finances, bribery, fraud in office, extortion, fraud, conflicts of interest in procurement and gravity. There is no deviation in the management of Srikaton Village Fund, Jaken Sub-district, Pati Regency.Keywords: Village Fund management, criminal liability

The elderly who work in an informal sector tend to bear two layers of vulnerability: both body and mental functions that have been degenerated and the insecurities of the job. Status as an informal worker does have an impact on the uncertain income, also the absence of health benefits, pensions, or workers’ compensation. Even if the state guarantees social protections for the elderly, it still has a formidable challenge when it must to be provided for the elderly informal workers specifically, for example, a contribution-based pension that reaches more to the elderly formal workers. Thus, this study discusses the efforts in preventing the vulnerability of elderly informal workers, especially the elderly farmers who are chosen as a case’s subject in this study. Previous studies in a similar topic often emphasize the role of the state in preventing the vulnerability of elderly informal workers (a vertical scheme). In contrast to those studies, the argument of this study is the collaborative roles between the state and communities that are based on capability approach and social capital is able to prevent the vulnerability of elderly informal workers (vertical and horizontal synergy schemes). This study is written based on a case study research with the qualitative approach on the elderly farmers in Padamukti Village, Sukaresmi Subdistrict, Garut Regency, West Java, Indonesia.

Perubahan lingkungan akibat berkembangnya teknologi informasi, adanya digitalisasi, dan globalisasi membuat desa dituntut agar responsif dan adaptif tanpa kehilangan nilai-nilai karakteristiknya. Beberapa penelitian menyampaikan bahwa kapasitas kelembagaan desa menjadi hal penting guna menghadapi situasi di atas. Dengan demikian, penelitian ini membahas tentang kapasitas kelembagaan desa dalam menghadapi tantangan-tantangan di era kontemporer. Penelitian ini berargumen pentignnya menyusun strategi pemberdayaan kelembagaan desa guna pengembangan dan pembangunan desa di era kontemporer. Hasil penelitian ini adalah adanya beragam bentuk kendala kelembagaan dan bentuk program pemberdayaan yang dikategorikan dalam tiga aspek, yaitu tata laksana SDM (individu), tata laksana organisasional (kelompok), dan pengawasan (komunitas). Kesimpulan penelitian ini adalah dengan menyentuh seluruh jenjang dalam mekanisme pemberdayaan kelembagaan, baik jenjang individu, kelompok, maupun komunitas, dapat tumbuh struktur dan kultur kelembagaan desa yang transparan, akuntabel, profesional, dan responsif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang mandiri dan berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan, dalam jangka waktu terdekat, mempraktikkan program pemberdayaan yang mampu mengatasi isu pada jenjang individu berupa “responsibilitas personil perangkat-perangkat kelembagaan desa” karena lebih mendasar dalam hal kompleksitas isu, jumlah pemangku kepentingan, dan pendanaan.  Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Kata Kunci:kelembagaan desa, pemberdayaan desa, pembangunan desa.

Salah satu isu penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia adalah tata kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Memang, LKS merupakan bagian dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Indonesia, sehingga disebut salah satu ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sayangnya, LKS cenderung bermasalah secara internal maupun eksternal. Di sisi lain, pihak pemerintah Indonesia pun gencar mendorong LKS-LKS untuk terakreditasi. Maka, penelitian ini memilih tema tata kelola LKS di Indonesia. Secara terperinci, penelitian ini membahas strategi penguatan kapasitas tata kelola LKS pada aspek kolaborasi dan kemitraan. Dua aspek tersebut selaras dengan prioritas pemerintah Indonesia terhadap LKS kini, yaitu meningkatkan jejaring dan koordinasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penelitian ini berargumen strategi yang tepat dalam memperkuat kapasitas tata kelola LKS pada aspek kolaborasi dan kemitraan adalah strategi kapabilitas relasional. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif pada LKS-LKS di Kabupaten Garut.

This study discusses the dynamic of older adults’ interpersonal relationship in institutional residence. Several similar studies tended to analyze benefits of interpersonal relationship for older adults in institutional residence, types of social interaction between older adults in institutional residence, and common conversations between older adults in institutional residence. Those studies did not explore the ways to stimulate associative social interaction of older adults in institutional residence. Whereas, those ways are meaningful due to both older adults’ body and mental functions have degenerated, so it makes them vulnerable to interact. Therefore, this study aims to fill that lack. This study argues the older adults’ interpersonal relationship in institutional residence should be elaborated by contextual social interaction and persuasive strategy complementarily. This study uses a qualitative approach and conducted a case study at Jiwa Baru social protection residence, Garut, Indonesia. The finding is showed there are three context that form social interaction of older adults in institutional residence, namely personal instruments, structure, and culture; then, by understanding the process of social interaction was formed, can be formulized persuasive strategy to stimulate associative social interaction of older adults in institutional residence, e.g, persuaded by a closest friend, provide both a suitable assistance and care, create an interactive culture, and build a sense of community.