<p>Currently, auction can be done through internet media a.k.a. e-auction. E-auction sells the goods by offering written prices without the presence of participants conducted through an internet-based auction application. This internet-based auction is similar with conventional one. The difference is in case of face-to-face which will affect the originality of Auction Treatise. Treatise is the official report of auction issued by Auction Officer. This paper aims at analyzing the validity of treatise as an authentic document in e-auction. This is a normative juridical writing by analyzing the validity of e-auction treatise reviewed with legislation related to internet-based auction. The results indicate that the treatise in e-auction is authentic since it follows the principles written in Article 1868 of the Civil Code. However, in PMK Number 90/PMK.06/2016 and Vendu Reglement concerning the recitation of the chief of Auction Treatise can be done using Lex Specialis Derogat Legi Generalis principles. The e-auction treatise also has valid proof as long as there is no lawsuit filing.</p><p>Saat ini, lelang dapat dilakukan melalui media internet atau e-auction. E-auction adalah penjualan barang dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet. Lelang berbasis internet ini sama seperti pelaksanaan lelang konvensional. Perbedaanya terletak dalam hal tatap muka yang nantinya akan berpengaruh terhadap keotentikan Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah berita acara<br />pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Makalah ini mеngаnаlіsis kеаbsаhаn аktа Rіsаlаh Lеlаng sеbаgаі аktа оtеntіk dаlаm pеlаksаnааn lеlаng еlеktrоnіk. Penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis keabsahan Risalah Lelnag elektronik yang dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lelang melalui internet. Hasil menunjukkan bahwa Risalah Lelang dalam lelang internet merupakan akta otentik karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Namun dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2016 dan Vendu Reglement tentang pembacaan Kepala Risalah Lelang tersebut dapat terselesaikan dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Risalah Lelang dalam lelang melalui media internet juga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak ada yang melakukan gugatan.</p>

This study aims to analyze the legal considerations used by the head of the district court in the adjudicate the auction of execution. The other purpose is to analyze the legal implications related to the enactment of the Security Rights Law and the Minister of Finance’s Regulation on Instructions for Auction Implementation. This study uses normative juridical research with a statute approach and a case approach. The results show that there are three basic considerations used by the head of the district court in determining the object's limit value over the auction of security rights execution. The juridical implication that the head of the district court is wrong in applying Article 6 of the Security Rights Law. The determination of the limit value by the head of the district court contrary to the principle of the judge being passive and waiting.

The purpose of this article is to discuss the authority of the notary in making a certificate of inheritance and legal force for the certificate of inheritance for Indonesian citizens after the enactment of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. The study uses a normative juridical method with a legislative approach and analytical approach. The legislative approach is used to analyze problems caused by inconsistencies in norms of the relevant laws and regulations in making a certificate of inheritance. The analytical approach is used to analyze the meaning contained in the terms used in legislation regarding the drafting of a certificate of inherit- ance conceptually. Notaries have strong authority in making certificate of inheritance for Indonesian citizens without discriminating between population groups. The certificate of inheritance made by a Notary has perfect legal force.

This study discussed the urgency of notary honorarium arrangements and reconstruction of notary honorarium arrangements besides making an authentic deed. The study utilized normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach with grammatical interpretation analysis. The urgency of determining the notary's honorarium was related to the philosophical, juridical, economic and sociological urgency. Giving an honorarium to a notary in addition to his authority in an authentic deed was very necessary because it provided legal protection for the rights that a notary should receive for the services that had been provided. The determination of the honorarium aimed to provide legal protection and legal certainty to notaries.

Notaris merupakan pejabat umum yang berhak untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya karena Notaris diangkat oleh pemerintah khusus untuk pembuatan akta tersebut.Akta Otentik dibuat berdasarkan kepentingan para pihak guna mendapatkan alat bukti yang sempurna yang nantinya dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti apabila terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan. Selain pembuatannya yang berdasarkan atas permintaan para pihak akta otentik juga dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Semua akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dihadapan hukum sehingga jika ada yang meragukan akta tersebut maka harus dibuktikan sebaliknya dalam Pengadilan. Walaupun Notaris mempunyai hak untuk membuat akta otentik, namun apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam Tehnik Pembuatan Akta atau yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dapat merugikan para pihak maka notaris dapat digugat.Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Bahan hukum yangdipergunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahanhukum primer, dan bahan hukum sekunder.kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai akibat hukum darikelalaianterhadap pembuatan akta otentik maka Notaris dapatdikenai sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban dan tanggung gugatNotaris secara perdata danadministratif dari organisasi Notaris. Sedangkan untuk proses  pemanggilan notaris yang ditengarai melakukan perbuatan melawan hukum diatur dalam Permenkumham Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.