Secara yuridis, hak berserikat (union rights) yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh sebagai diakui sebagai hak dasar manusia dan diterima sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), diatur dalam instrumen internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 (DUHAM PBB 1948). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh ke dalam hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Istilah “pendekatan” adalah sesuatu yang dekat atau dekat (tindakan, usaha). Pendekatan yuridis yang ditempuh dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris adalah salah satu yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Implementasi instrumen internasional prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh yang diatur dalam Konvensi, Rekomendasi dan Resolusi ILO telah menjadi bagian sistem hukum nasional Indonesia, yang bentuk pengesahannya dilaksanakan melalui ratifikasi Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi (Konvensi No. 87) dan Konvensi tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama (Konvensi No. 98), dan/atau melalui transplantasi hukum terhadap Rekomendasi tentang Kesepakatan-Kesepakatan Bersama tahun 1951 (Rekomendasi No. 91), Rekomendasi tentang Konsiliasi dan Arbitrase secara Sukarela tahun 1951 (Rekomendasi No. 92), Rekomendasi (Rekomendasi No. 163), Resolusi tahun 1952 tentang Independensi dari Gerakan Serikat Buruh, Resolusi tahun 1970 tentang Hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hubungannya dengan Kebebasan Sipil.

Perekonomian global sedang mengalami pelemahan akibat merebaknya wabah Covid-19 yang melanda sebagian besar populasi negara di dunia. Untuk mengekang penyebaran virus, negara-negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 kini fokus untuk menahan penyebaran virus dan dampak sosial ekonominya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imunitas Pejabat dalam penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat mutlak atau tidak. Berdasarkan fokus penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, kajian hukum yang relevan, dan literatur lainnya. Pendekatan perundang-undangan menjadi dasar penulisan ini, dengan fokus mengkaji undang-undang dalam kaitannya dengan isu-isu utama yang diangkat (core issues). Kesimpulan dari artikel ini adalah Perppu 1/2020 tidak serta merta memberikan kekebalan mutlak kepada penyelenggara Perppu, namun bersifat terbatas (bersyarat) dan proses hukum tetap berjalan agar tidak melanggar aturan hukum. Pejabat, Perppu Pendahuluan Perekonomian global sedang mengalami pelemahan akibat merebaknya epidemi Covid-19 yang melanda populasi sebagian besar negara di dunia. Jika ingin mengekang penyebaran virus, negara-negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 kini fokus untuk menahan penyebaran virus dan dampak sosial ekonominya berbagai upaya dilakukan.

Omnibus Law is a method of legislation that combines various types of laws into one specific law to resolve statutory problems. One of the products of the Omnibus Law is the birth of the work copyright law which has caused a lot of polemics because it is considered a new legal policy in the formation of law in Indonesia. The purpose of this study is to examine the omnibus law, especially the Job Creation Act from the perspective of the sociology of law. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data was collected using a literature study. The results showed that the drafting of the Omnibus Law on the Job Creation Act did not heed sociological principles so it received resistance or rejection from the community component. One of the objectives of the establishment of the Omnibus Law on Job Creation is to support the economy and make it easier for investors to invest. This is very vulnerable to corrupt practices, therefore the government is urged to pay attention to the problem of eradicating corruption and related to human rights.

The Badui tribe is one of the indigenous tribes in Indonesia that still survives to this day. Geographically, the Badui tribe is close to the national capital. However, this does not necessarily make the Badui tribe eliminate the customs and laws that apply to the tribe, so it often clashes with positive law in Indonesia. This study aims to identify the clash of Badui habits with positive Indonesian law. The qualitative approach method was used to collect data and analysis. Data were collected by observation and literature study. The results show that the clash between the habits that develop in the Badui community and the provisions of positive law is a factual condition that occurs in society. For this reason, it is essential to carry out legal acculturation so that the Badui Customary Law can run in harmony with positive Indonesian law.

The stipulation of the Omnibus Law on the Job Creation Act as a regulation that regulates various sectors aims to improve the investment climate and willingness to establish a business in Indonesia in order to create wider job opportunities so that it can absorb more of the workforce. But in fact, the enactment of the Job Creation Law has actually caused a lot of turmoil and demonstrations in various regions in Indonesia because there are articles that are considered contradictory and can degrade rights and welfare, ignore environmental sustainability and the sustainability of living together. The purpose of this research is to look at the implementation of the Job Creation Act after it is legal as a law. This study uses a juridical-normative qualitative method with a statutory approach, a conceptual approach and a historical approach. The results of this study show that there are at least 7 sectors or clusters that get enough attention because the contents of the articles in them are said to be quite controversial. These clusters include the Investment and Business Activity Ecosystem Improvement cluster, the Employment Cluster Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives, Enterprises, Micro, Small and Medium Enterprises, the Ease of Doing Business cluster, the Research and Innovation Support cluster, the Land Acquisition cluster, and the Government Administration Implementation cluster.