Kebijakan pembangunan wilayah tahun 2020-2024 juga dijabarkan dalam tujuh (7) wilayah pembangunan, salah satunya Wilayah Papua. Dalam upaya pengembangan Pulau Papua, RPJMN tahun 2020-2024 menyebutkan arahan pengembangan komoditas unggulan di Provinsi Papua berupa kopi. Hal ini juga didukung oleh kondisi produktivitas yang baik pada ketiga komoditas tersebut. Dengan melihat kondisi produktivitas komoditas kopi yang menjadi prioritas pengembangan industry, maka tujuan dari kajian ini adalah memetakan risiko yang mungkin timbul karena adanya pengembangan industri manufaktur berbasis pengolahan kopi sebagai bagian dari analisis kelayakan pengembangan industry. Metode yang digunakan dalam kajian risiko ini adalah metode House of Risk. Metode ini mengacu pada integrasi aktivitas – aktivitas dalam supply chain. Metode yang diusulkan oleh ini merupakan gabungan dari metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan House of Quality (HOQ). Konsep FMEA diadopsi dalam mengkuantifikasi model risiko dan HOQ digunakan untuk memprioritaskan penyebab risiko (risk agents) mana yang dapat ditanganani terlebih dahulu. Selain itu, konsep HOQ digunakan pula dalam memilih preventive action yang paling efektif dilakukan dalam rangka minimasi dampak terhadap risiko tersebut. Pengolahan data dengan House of Risk 1 menghasilkan penyebab risiko yang secara signifikan, dimana pada HOR 1 dihasilkan nilai ARP yang tertinggi terdapat pada risiko yang berkaitan dengan kepemilikan lahan oleh masyarakat adat Papua. Hal ini dikenal dengan hak ulayat, dimana hak ulayat sampai saat ini belum ada penyelesaian yang sistematis terdokumentasi terkait dengan prosedur pendirian industry. Hasil ini selaras dengan hasil prioritas mitigasi risiko dimana pemerintah sebagai stakeholder utama perlu membuat model kebijakan yang dapat menjembatani kepentingan investor dan masyarakat adat sebagai pemilik lahan.

<span lang="ZH-CN">Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) merupakan salah satu amanat untuk perlindungan pertanian pangan berkelanjutan </span><span lang="EN-US">berdasarkan </span><span lang="ZH-CN">U</span><span lang="EN-US">ndang-Undang Nomor</span><span lang="ZH-CN"> 41 Tahun 2009. Namun</span><span lang="EN-US">,</span><span lang="ZH-CN"> masih belum </span><span lang="EN-US">ditemukan</span><span lang="ZH-CN"> model pengembangan KP2B</span><span lang="EN-US"> dalam implementasinya</span><span lang="ZH-CN">. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah </span><span lang="EN-US">cenderung</span><span lang="ZH-CN"> hanya dapat menentukan luas KP2B dalam bentuk tabular. Padahal</span><span lang="EN-US">,</span><span lang="ZH-CN"> diperlukan persebaran KP2B secara spasial</span><span lang="EN-US"> untuk kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah untuk menjamin akurasi pengendalian</span><span lang="ZH-CN">. Ketidakjelasan persebaran KP2B secara spasial</span><span lang="ZH-CN">menjadi salah satu permasalahan dalam </span><span lang="EN-US">rencana </span><span lang="ZH-CN">peruntukan pemanfaatan ruang</span><span lang="EN-US">yang mengarah pada semakin sulitnya pengendalian</span><span lang="EN-US">p</span><span lang="ZH-CN">erubahan peruntukan sawah ke bukan sawah. Sehingga, diperlukan model persebaran KP2B sebagai cara dalam pengendalian alih fungsi peruntukan sawah abad</span><span lang="EN-US">i</span><span lang="ZH-CN"> untuk mewujudkan kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan. </span><span lang="EN-US">Penelitian ini bertujuan untuk</span><span lang="ZH-CN"> melakukan prediksi KP2B Jawa Timur melalui metode <em>cellular automata</em>. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui</span><span lang="EN-US"> tiga</span><span lang="ZH-CN"> tahapan: (1) Menentukan sawah potensial untuk KP2B Jawa Timur; (2) Menghitung luas minimal sawah produktif Jawa Timur;</span><span lang="EN-US"> dan</span><span lang="ZH-CN"> (3) Membangun model spasial KP2B Jawa Timur. </span><span lang="EN-US">Hasil</span><span lang="ZH-CN"> penelitian ini menunjukkan bahwa lahan potensial untuk pengembangan KP2B adalah sebesar 852.892,82 </span><span lang="EN-US">h</span><span lang="ZH-CN">a</span><span lang="EN-US">. Dengan</span><span lang="EN-US">k</span><span lang="ZH-CN">ebutuhan pangan minimum sebesar 4.983.888,5 </span><span lang="EN-US">t</span><span lang="ZH-CN">on</span><span lang="EN-US">, maka</span><span lang="ZH-CN"> kebutuhan sawah minimum adalah seluas 767.617,01 </span><span lang="EN-US">h</span><span lang="ZH-CN">a. Model KP2B dibangun melalui metode <em>cellular automata</em> dan telah dilakukan validasi dengan tingkat akurasi sebesar 87%.</span>

Adaptive-inclusive toilet design strategy was needed to respond the local unique toileting culture of Surabaya people, especially the urban migrants. The urban migrants in Surabaya live insecurely/unsafely in the slums because of the potential of Kampung's eviction/demolition. Because of their limited economic condition and anxieties about sustainable land occupation, they constructed temporary shelters from the recycled materials. To answer the needs of the migrants' sanitation, an inclusive portable toilet was produced based on the design principles and their toileting culture. The project involved several steps such as literature review, interview and photo documentation, socialization of healthy toileting culture, participative design workshop, and design development. The program was related to UNDK and supported by UBCHEA grant