Pontianak city is the capital of West Kalimantan Province, undergoing dynamic growth and development in various sectors. However, it is often hit by inundation or flooding, affecting region development, particularly economic structure. The effort that can be made is the Low Impact Development (LID) Approach to overcome flooding and inundation in urban areas while providing economic value benefits. This research analyzed the economic structure of Pontianak City with an analysis of LQ, Typology Klassen and Shifted Share to look at the growth of the base sector and the movement of economic structures. AHP analysis is used to look at the perspective of LID application in Pontianak City. The results showed that the water procurement, waste management, by products, and recycling sectors became one of the base sectors in Pontianak City. However, the results of shift-share analysis on the competitive advantage component (Cij) showed the sector was moving more slowly than the Provincial level. Policies are needed to accelerate the growth of the water management sector, one of which is a policy to overcome the problem of flooding and inundation in Pontianak city and concomitantly strengthen its economic structure. The results of the AHP analysis showed the selected form of LID application, namely water tanks, rain gardens, bioretention, filter strips, infiltration trenches, porous pavement, and infiltration wells that lead to small-scale or self-contained applications. Sensitivity analysis shows that the criteria for land needs are very sensitive and most affect other measures, namely cost, in determining LID application. Therefore, the commitment of the Pontianak City Government as a regulator, dynamic actor, and facilitator is needed to support policies and budgets that strengthen the economic structure of Pontianak City as well as a cross-sectoral working atmosphere and healthy investment to support the implementation of LID

Secara spesifik tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi stakeholder dalam peningkatan  Indeks Desa Mandiri (IDM)  di Kabupaten Sambas. Penelitian yang dilaksanakan antara Agustus 2019-Desember 2019 ini mengambil lokasi  pada 4 (empat) desa yang termasuk dalam prioritas peningkatan status kemandirian desa di Kabupaten Sambas tahun 2020. Desa yang dimaksud yakni: Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi; Desa Durian, Kecamatan Sambas;  Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas; dan  Desa Sebubus, Kecamatan Paloh. Hasil penelitian yang berciri kuantitatif ini menujukkan bahwa: pertama, tingkat partisipasi masyarakat umumnya tergolong “kuat” dan “sangat kuat”. Namun, kesediaan masyarakat untuk memberikan materi dalam rangka mendukung pembangunan desa masuk dalam ketegori “cukup”. Hal itu karena mereka menilai pendanaan di desa saat ini sudah cukup tersedia utamanya bersumber dari DD dan ADD; kedua, Tingkat partisipasi pemerintah tergolong “kuat” dan “sangat kuat”. Artinya indikator seperti penyiapan regulasi, keterlibatan pemerintah dalam penyusunan program, pendampingan dalam pelaksaan pembangunan, evaluasi menyangkut audit pemanfaatan DD dan ADD, serta pemanfaatan hasil pembangunan telah sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi,  indikator seperti  sejauh mana kemampuan pemerintah untuk membuka akses kerjasama  dengan investor dalam mengelola potensi di Desa masih perlu ditingkatkan atau dalam kategori “cukup”; dan ketiga, tingkat partisipasi  private sector secara umum masih tergolong “lemah” dan “cukup”. Mulai dari tahapan perencanaan hingga pemanfaatan hasil tingkat partisipasi private sector masih perlu ditingkatkan. Responden menilai CSR yang tersedia belum dirasakan dampaknya hingga ke tingkat desa.