This study aims to study and analyze forms of sea transportation supervision in order to realize the safety and security of national shipping based on laws and regulations. This study uses a normative juridical approach with descriptive analysis. The data used is secondary data obtained through literature study, which is then analyzed qualitatively. Based on research, law enforcement implies that there is a demand for the ability to maintain and supervise compliance with certain legal provisions in the waters of Indonesia's national jurisdiction. Guidance in the shipping sector is controlled by the state and the guidance is carried out by the government, while shipping guidance consists of: regulation, supervision, and control. The factors that become obstacles in law enforcement for the safety of sea transportation service users can be carried out by conducting periodic seafarer resource training, and carried out seriously and seriously and with full responsibility for the creation of expertise and skills based on the certificate held by the captain, Ship Officers and Ship's Crew.

Pesatnya perkembangan teknologi di masa globalisasi ini berdampak kepada semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan media elektronik, penggunaan media elektronik memberikan dampak positif dan dampak negatif, salah satu dampak negatifnya kejahatan bisa semakin berkembang di dalam media elektronik misalnya kejahatan penipuan yang dilakukan oleh afiliator opsi biner dari aplikasi Binomo. Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dari afiliator opsi biner ilegal dengan melakukan tindak pidana penipuan, serta untuk mengetahui bagaimana keabsahan bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif, dengan menganilisis bahan hukum primer atau sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data sistem kartu, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa seorang afiliator opsi biner ilegal dapat diancam dengan Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta bukti elektronik dalam hukum acara pidana dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang ada di dalam UU ITE, dan jamin keasliannya oleh saksi ahli dalam bidang digital forensik.

Akibat pandemi covid-19, kegiatan PT. Pegadaian Cabang Karawang dalam hal pemberian kredit menjadi terhambat. Begitupula dengan Mitra Tim Abdimas Unsika, yang banyak mengalami hambatan sampai pada keadaan dimana kredit macet. Tujuan dilakukannya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini ialah pemberian informasi serta pemahaman kepada Mitra Tim Abdimas Unsika mengenai kebijakan relaksasi kredit serta aspek hukum yang membersamainya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020 yang dilaksanakan dengan cara hybrid. Lebih lanjut, pengabdian ini dilaksanakan dengan tahapan pre-test, sosialisasi, post-test, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukan terdapat perubahan yakni sebanyak 76% Mitra Tim Abdimas Unsika memiliki pemahaman tingkat pengetahuan dalam tingkatan sangat baik, serta 24 % pada tingkatan baik. Terdapat peningkatan pengetahuan Mitra Tim Abdimas Unsika dikarenakan telah diberikannya paparan informasi dalam bentuk sosialisasi yang di sampaikan oleh Devi Siti Hamzah Marpaung, SH., MH., selaku narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut.

Gender-based violence is more commonly assumed with women and girls than with men. Gender-based violence exists because of inequality in power relations and patriarchal culture embedded in society. Power can make a person feel entitled to act arbitrarily against others who are considered inferior. Behavior based on this kind of thinking allows a person to be violent towards others. Furthermore, this paper explains various theories of the crime of sexual violence when examined from a criminological perspective. The research method used in this paper is normative juridical through a case-based approach and legal system. The sources used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

<p><strong><em>Abstract </em></strong></p><p><em>The concept of criminal liability is when a person is legally responsible for certain actions that are subject to a sanction, because the act itself makes people responsible. According to Law No. 5 of 1999, three indicators determine unfair business competition, namely: 1. Business competition that is done dishonestly. 2. Business competition carried out by means of violating the law. 3. Business competition carried out by inhibiting competition among business actors. Factors that make the cause of unhealthy business competition in decision number 03 / KPPU-L / 2018 There are similarities in the Implementation Method Similarity in Bidding Documents of Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV. There are similarities in writing / typing errors in the bidding documents of Reported Party II, Reported Party III and Reported Party IV. There are similarities in the value of the Analysis Unit of Work Unit Price Quantity (Coefficient) in the bidding documents of Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV. belonging to Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV There are similarities in IP Address of Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV Commission Council Analysis. Criminal Law Liability Collusion in unfair business competition case study of decision number 03 / KPPU-L / 2018 that reported I, II, III, accounted for criminal law for their actions through the KPPU judge's decision to impose sanctions or fines according to KPPU regulations.</em></p><p><strong><em>Keywords: Criminal Law Liability, Business Competition</em></strong></p><p> </p><p><span class="fontstyle0"><strong>Abstrak</strong><br /></span></p><p><span class="fontstyle1">Konsep pertanggung jawab hukum pidana seseorang bertanggung jawab secara hukum atau perbuatan tertentu bahwa dikenakan suatu sanksi, karena perbuatan sendiri yang membuat orang bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: 1) Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, 2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum,<br />dan 3) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan </span><span class="fontstyle3">legis positivis</span><span class="fontstyle1">. Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif, yaitu</span> <span class="fontstyle0">suatu penelitian yang menjelaskan keadaan objek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum. Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan<br />menggunakan metode normatif kualitatif. Faktor yang menjadikan penyebab persaingan uasaha tidak sehat dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018 adalanya adanya kesamaan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Pertanggungjawaban hukum pidana persekongkolan dalam persaingan usaha tidak sehat pada studi kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018 bahwa Terlapor I, II, III bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya melalui putusan hakim KPPU dan dikenakan sanksi atau pidana denda yang sesuai dalam peraturan KPPU.<br /></span></p><p><strong><span class="fontstyle2">Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Persaingan Usaha</span> </strong></p>