Kemiskinan bukan hanya dimaknai sebagai persoalan deprivasi ekonomi semata, namun menyentuh krisis multidimensi. Masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu kelompokmiskin terbesar di Indonesia. Sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan hutan negara dan sekitar 10,2 juta diantaranya dikategorikan miskin dimana 71,06% menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Kondisi sosial ekonomi ini ditambah sulitnya masyarakat dalam mengakses hutan sering memercikkan dan menyalakan konflik kawasan hutan (konflik tenurial). Kebanyakan masyarakat sekitar hutan tidak memiliki perlindungan hukum baik terhadap legalitas maupun akses sumber daya hutan. Kebijakan Perhutanan Sosial muncul sebagai salah satu elemen dari reforma agraria, yang merupakan kebijakan yang digulirkan pemerintah untuk memastikan legalitas aset dan redistribusi tanah yang dikenal dengan kebijakan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), serta memastikan legalitas akses melalui kebijakan Perhutanan Sosial. Terdapat nexus yang menunjukkan korelasi positif yang diklaim oleh pemerintah bahwa kebijakan Perhutanan Sosial mampu menjadi alternatif kebijakan pengurangan angka kemiskinan. Perhutanan Sosial yang dilaksanakan secara klaster pada akhirnya akan menumbuhkan pusat ekonomi domestik sehingga kesempatan kerja terbuka luas dan penurunan kemiskinan akan signifikan. Keberadaan skema Perhutanan Sosial telah menjadi bagian integral dari pembangunan desa, pengentasan warga miskin, sekaligus membangun kemandirian sosial-ekonomi warga miskin di dalam dan sekitar hutan. Data rasio gini menunjukkan bahwa rasio gini tahun 2018 menunjukkan nilai lebih rendah yaitu 0,389 dari tahun 2017 sebesar 0,391. Sedangkan jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 9,82% di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 10,12%.

Data menjadi hal krusial yang dapat memobilisasi penanganan penegakan hukum secaracepat, tepat, akurat, akuntabel, dan berbasis bukti. Ketersediaan data merupakan salah satufaktor yang mendasari pengambilan kebijakan berbasis bukti. Dalam penanganan kasuskebakaran hutan dan lahan (karhutla), dibutuhkan data yang dapat digunakan dalampembuktian di persidangan. Salah satu data yang dapat dijadikan bukti ilmiah (scientificevidence) dalam kasus karhutla adalah data spasial yang didukung oleh analisis interpretasidata lainnya. Pendekatan perolehan data spasial ini, melalui tawaran teknologi yang perludiadopsi. Teknologi yang dimaksud dengan menggunakan interpretasi penginderaan jauh(inderaja) dan sistem informasi geografis (SIG), yang didukung data dari pengamatan visuallangsung melalui drone. Kehadiran teknologi ini, sangat penting untuk digunakan sebagaipengumpulan data spasial karhutla yang meliputi data pre fire, on fire, dan post fire. Ketigadata tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti dan pendukung buktiilmiah penegakan hukum, pencegahan, mitigasi, perencanaan, perhitungan kerugian, maupunpemulihan lingkungan. Terkait hal tersebut, perlu adanya inisiasi pengumpulan danmanajemen data karhutla yaitu pre-fire, on-fire, dan post-fire melalui pendekatan teknologiinderaja, SIG, dan penggunaan drone yang saat ini belum maksimal dilakukan. Pilihan yangdapat dijadikan pertimbangan, yaitu: (1) membentuk tim kerja khusus sebagai pengumpuldata spasial karhutla sekaligus sebagai interpreter, (2) melakukan kerja sama teknis denganpihak yang mempunyai keahlian dalam bidang spasial (LAPAN, BBPT, maupun pihak terkaitlainnya), dan (3) meningkatkan kompetensi penyidik LHK di bidang spasial.Kata Kunci: data, kebakaran hutan dan lahan, pre fire, on fire, post fire, kebijakan berbasisbukti

Background: DNA damage caused by excessive ultraviolet B (UVB) radiation on the skin triggers the response to inflammatory and immunosuppression. The bixin from Bixa orellana L. has been proven to be able to inhibit cyclo-oxygenase. Objective: to verify whether the bixin lotion has the effect to offer protection against inflammation and immunosuppression due to acute UVB irradiation in shaved BALB /c mice. Methods: Protection against inflammation and immunosuppression, respectively were studied in 4 groups of mice. Each group was treated respectively with topical application of base lotion as a control; bixin lotion doses of 0.5 mg; 2.5 mg and 125 mg, for 10 days prior to and during the UVB irradiation. The Inflammation was induced by UVB irradiation, 360 mJ/cm2 once a day for 3 consecutive days, whereas the immunosuppression was induced by UVB irradiation, 360 mJ/cm2 once a day for 5 consecutive days. The inflammatory response was measured as an increase in middorsal skinfold thickness at the peak response. The immune response was measured as the contact hypersensitivity (CHS) response to oxasolon sensitization. Results: The results indicated that in concentration range used, bixin lotion significantly decreased the middorsal skinfold thickness at 72 hours after UVB radiation (p <0.05) compared to the control, but there was no significant difference between couples of the dose of bixin. Bixin lotion was also capable to restore the suppression of CHS from 34.22% in the control group to 11.4%; 0.5% and 0% at doses of 0.5; 2.5 and 125 mg respectively (p <0.05). Conclusion: Bixin lotion has the potential to reduce the inflammatory edema reaction and the suppression of CHS of mice induced by UVB radiation. Bangladesh Journal of Medical Science Vol.18(1) 2019 p.107-111