Seorang pemimpin memiliki peran strategis dalam memimpin organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin diharapkan memiliki gaya komunikasi yang bisa diterima oleh semua anggota elemen organisasi. Padahal, gaya retorika komunikasi seorang pemimpin dipengaruhi oleh berbagai situasi dinamis yang dihadapinya dalam memimpin organisasi, sehingga adakalanya dia tampil dengan gaya komunikasi yang temperamental atau marah-marah. Penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam gaya retorika pemimpin organisasi yang juga pejabat publik dan bersikap tempramental dalam berkomunikasi kepada khalayaknya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan teori retorika Aristoteles dan social judgement theory sebagai pisau analisisnya. Temuan studi ini adalah, pejabat publik menggunakan gaya retorika deliberative dalam berkomunikasi dengan khalayaknya di ruang publik. Sebagian audience bisa menerima gaya retorika pejabat publik tersebut (latitude of acceptance), namun ada yang menolak (latitude of rejection), dan ada yang menyatakan tidak menghiraukannya (latitude of noncommitment).

Penelitian ini membahas pemberitaan-pemberitaan yang tidak sensitif gender di media massa Indonesia. Media massa memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Di sisi lain, media massa mampu mempengaruhi pikiran masyarakat dalam setiap pemberitaannya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terhadap pemimpin redaksi di media massa dan wartawan senior di Jakarta. Data tambahan diperoleh melalui artikel-artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional, buku, pemberitaan media massa dan data lain yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menemukan, media massa di Indonesia, terutama media online baik di Jakarta dan di luar Jakarta, masih terjebak pada istilah-istilah yang tidak sensitif gender dan hasil pemberitaan yang dituliskan juga menstigma kelompok gender nonbiner seperti kelompok LGBTQ, sehingga kelompok minoritas tersebut masih dianggap negative di lingkungan masyarakat.

Masalah yang mengemuka dari penelitian ini ialah bagaimana media massa New York Post sebagai salah satu media cetak dan online terkemuka di Amerika Serikat membentuk realitas dan dilema partisipasi atlet transgender dalam olahraga professional. Studi ini bertujuan mengetahui bentuk pemberitaan atlet transgender yang dimuat oleh New York Post melalui salah satu teks berita tentang kemenangan atlet sepeda transgender asal Kanada, Rachel McKannon pada kejuaraan internasional yang memicu kontroversi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing model Pan dan Kosicki. Penelitian ini memaparkan pembingkaian berita yang dilakukan oleh New York Post untuk membentuk realitas seputar partisipasi atlet transgender di dunia olahraga. Berita itu dianalisis dengan empat struktur framing, sintaksis, skrip, tematik dan retoris untuk mendapatkan gambaran ide umum yang ingin dikemukakan dalam sebuah teks berita melalui struktur-struktur Framing. Penelitian menemukan bingkai media masih mengkonsrtruksi kehadiran transgender dalam dunia olahraga sebagai sebuah masalah. Pemberitaan New York Post seolah membingkai kehadiran atlet transgender sebagai ancaman terhadap olahraga perempuan. Kendati demikian, media masih memberikan ruang bagi diskursus transgender dalam dunia olahraga, seperti mengemukakan upaya-upaya badan olahraga untuk mengakomodasi hak-hak transgender sebagai manusia untuk ikut berkompetisi dalam olahraga tanpa menampik adanya potensi permasalahan dalam partisipasi transgender dalam sebuah kompetisi olahraga.

Artikel ini membahas tentang implementasi kepentingan publik dalam pembuatan dan pelaksanaan  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b) dan membandingkannya dengan India dan Rusia, terkait dengan penggunaan regualasi tersebut sebagai dasar pemutusan jaringan internet. Untuk mengkaji undang-undang tersebut penulis melakukan perbandingan dengan undang-undang serupa pada negara India dan Rusia. India memiliki pasal yang sama multi tafsir juga sedangkan untuk Rusia memiliki kriteria tertentu dalam pemutusan jaringan internet.  Hasil dari analisa,  Indonesia perlu melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b) karena regulasi tersebut belum memenuhi kepentingan publik dan multi tafsir, selain itu regulasi tersebut juga belum memiliki kriteria-kriteria dalam pelaksanaan pemutusan jaringan internet.

Setiap negara memiliki regulasi dalam mengatur kebebasan pers, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kebebasan pers di Indonesia dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal dan Undang Undang Nomor No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di Malaysia, kebebasan pers diatur dalam Kontitusi Federal Pasal 10, dan di Thailand diatur dalam undang-undang pengaturan media yang dibuat oleh Majelis Persiapan Reformasi Nasional. Studi ini bertujuan untuk memahami kebebasan pers di tiga negara anggota ASEAN itu. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Data diperoleh dari sumber sekundea seperti dari berbagai jurnal nasional dan internasional, buku, artikel, berita, maupun dokumen pendukung lainnya. Temuan penelitian adalah, dari ketiga negara tersebut, kebebasan pers di Indonesia relative lebih baik daripada Malaysia, dan Thailad. Indonesia menempati peringkat 113 dalam indeks kebebasan pers dari seluruh dunia, sedangkan Malaysia di urutan 119, dan Thailand di urutan 137.