terhadap Cost Reduction Penelitian ini mencoba mengungkap makna cost reduction dalam perspektif pengusaha mikro Betawi perantauan. Fenomenologi digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa pengusaha mikro Betawi perantauan memaknai cost reduction sebagai cara menghemat biaya untuk menghasilkan produk. Mereka berupaya menjaga keberlangsungan usaha dengan mempertimbangkan aspek pelanggan. Selain itu, eksistensi usaha juga dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kebudayaan Betawi, Gorontalo, dan agama Islam. Hal ini ditemukan ketika mereka meyakini bahwa tidak semua konten pengeluaran dapat diartikan sebagai biaya yang harus dihindarkan atau dilakukan efisiensi.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pelaku usaha mikro dan kecil sektor ritel barang harian di kelurahan Dutulanaa, kecamatan Limboto telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) tentang persediaan pada usaha mereka dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif serta perbandingan penerapan SAK EMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM tentang persediaan belum sepenuhnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil. Masih terdapat beberapa poin yang tidak diterapkan. Adapun perbandingan penerapan SAK EMKM pada usaha mikro & kecil menunjukkan hasil bahwa usaha kecil lebih unggul jika dibandingkan dengan usaha mikro dengan persentase penerapan sebesar 60,67% atau berada pada rentang kategori Cukup Menerapkan sementara untuk usaha mikro hanya sebesar 40,76% atau Sebagian Kecil Menerapkan.

This study aims at testing the influence of tax amnesty program toward the effectiveness of tax revenue at KPP in Indonesia. The data sources in this data are secondary data of tax revenue from all KPP in Indonesia in 2015 and 2016. The samples used in this data are tax revenue from 341 KPP offices. The data analysis methods are descriptive analysis and verification analysis. The hypothesis in this study is tested using paired sample t-test. It shows that tax amnesty does not significantly influence the effectiveness of tax revenue in KPP in Indonesia. The test reveals that out of 341 KPP offices, there are only 53 KPP offices (16%) whose tax revenue is effective, whereas the revenue from 288 KPP offices (84%) is not yet effective.

Aktivitas penangkapan ikan di Indonesia didominasi oleh nelayan kecil. Perikanan skala kecil menyediakan mata pencaharian dan ketahanan pangan bagi nelayan skala kecil dan masyarakat lokal di wilayah pesisir yang sebagian besar tergantung pada sumber daya perikanan laut. Ikan yang merupakan pangan sumber protein memiliki kelemahan yaitu tidak dapat bertahan lama. Komoditas ini cepat mengalami kerusakan sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut. Permasalahan dalam kegiatan pengabdian ini adalah persediaan ikan yang berlebihan ketika nelayan pulang membawa hasil tangkapan ikan, dan juga ketika produksi hasil tangkapan ikan harganya tidak mampu memenuhi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan tersebut, karena harga jual di pasar turun. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan demondtrasi membuat abon ikan. Khalayak sasaran yang dituju oleh kegiatan ini adalah nelayan dan istri nelayan   di desa Huangobotu kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Telaga Jaya. Sampel pada penelitian ini sebanyak 98 responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Secara simultan kesadaran dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.