Interfaith marriage has no right to obtain the estate when faith is different from that in this case the heir to the heir to the Muslims. However, when the beneficiary is not a Muslim (non-Muslims), and their heirs and successors religion (non-Muslim), they are still entitled to inherit. It is based on blood relationship between the heir to the heir, as provided for in Article 832 of the Civil Code and Article 171 c Compilation of Islamic Law (KHI), while the factors that impede the rights of inheritance of children born of interfaith marriage is not the unification of the governing the beneficiary because in reality there is pluralism of inheritance law, so that problem solving inheritance rights of children born out of wedlock different religions each party subject to different laws are based on religious or customary law. AbstrakPerkawinan beda agama tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan ketika iman berbeda dari yang dalam hal ini pewaris pewaris untuk umat Islam. Namun, ketika penerima manfaat bukan Muslim (non-Muslim), dan ahli waris dan penggantinya agama (non-Muslim), mereka masih berhak mewarisi. Hal ini didasarkan pada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan faktor-faktor yang menghambat hak-hak warisan anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama. bukan penyatuan pemerintahan penerima karena pada kenyataannya ada pluralisme hukum waris, sehingga penyelesaian masalah hak waris anak-anak yang lahir di luar nikah agama yang berbeda masing-masing pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama atau hukum adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi di BPN Kota Makassar dan Bagaimana Peranan mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif dalam menyelesaikan suatu kasus atau sengketa antara para pihak yang sedang berperkara, berkonflik atau dalam bahasa umumnya adalah musyawarah untuk memutuskan suatu keputusan antara para pihak yang sedang berperkara, berkonflik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan jenis penelitian normatif-empiris, menggunakan 3 (tiga) tipe pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan peraturan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi di BPN Kota Makassar dan bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi, agar keberadaan mediator dalam menjalankan perannya dapat diterima baik oleh para pihak yang telah menunjuknya demi tercapainya kesepakatan para pihak untuk berdamai demi meminimalisir penumpukan perkara di pengadilan. Dan sebagai saran dari permasalahan dalam bidang pertanahan untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 agar persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara non litigasi atau tanpa proses hukum di pengadilan karena model penyelesaian ini tidak memakan waktu yang lama, proses cepat dan biaya yang kecil.

An agreement is a legal relationship between one person and another person or several persons in order to accomplish a certain thing that has been agreed upon. The Agreement becomes the Law for the parties who make and comply with the content of the agreement. In principle, the treaty embraces the principle of contractual freedom, but that freedom has certain limitations that cannot be violated for the sake of justice, usefulness and legal certainty. The purpose of this research is to describe juridically the wetness and consequences of the illegal cell phone sale and purchase agreement. This research method uses normative legal research type using secondary data and is analyzed based on juridical descriptive. The results of this study argue that the absence of a mobile phone sale agreement is illegal because it does not meet the legal requirements of the agreement which is lawful under the applicable positive law and that the agreement is declared void by law and is considered to be a non-binding agreement.

The arbitral tribunal may be applied to the object of civil disputes of land, whether lands that have land rights or land that have no rights. Mechanisms and procedures of land arbitration agencies are very simple as arbitration courts in trade disputes and banking only need to be added a phase of data analysis and consideration to find a synchronization between data and information, between juridical data and physical data, in order to get a fair and right decision. AbstrakPengadilan arbitrase dapat diterapkan pada objek sengketa perdata tanah, apakah tanah yang memiliki hak atas tanah atau tanah yang tidak memiliki hak. Mekanisme dan prosedur agen arbitrase tanah sangat sederhana karena pengadilan arbitrase dalam sengketa perdagangan dan perbankan hanya perlu menambahkan fase analisis data dan pertimbangan untuk menemukan sinkronisasi antara data dan informasi, antara data yuridis dan data fisik, untuk mendapatkan keputusan yang adil dan benar. Kata kunci: Sengketa Tanah; Arbitrase;

Interfaith marriage has no right to obtain the estate when faith is different from that in this case the heir to the heir to the Muslims. However, when the beneficiary is not a Muslim (non-Muslims), and their heirs and successors religion (non-Muslim), they are still entitled to inherit. It is based on blood relationship between the heir to the heir, as provided for in Article 832 of the Civil Code and Article 171 c Compilation of Islamic Law (KHI), while the factors that impede the rights of inheritance of children born of interfaith marriage is not the unification of the governing the beneficiary because in reality there is pluralism of inheritance law, so that problem solving inheritance rights of children born out of wedlock different religions each party subject to different laws are based on religious or customary law. AbstrakPerkawinan beda agama tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan ketika iman berbeda dari yang dalam hal ini pewaris pewaris untuk umat Islam. Namun, ketika penerima manfaat bukan Muslim (non-Muslim), dan ahli waris dan penggantinya agama (non-Muslim), mereka masih berhak mewarisi. Hal ini didasarkan pada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan faktor-faktor yang menghambat hak-hak warisan anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama. bukan penyatuan pemerintahan penerima karena pada kenyataannya ada pluralisme hukum waris, sehingga penyelesaian masalah hak waris anak-anak yang lahir di luar nikah agama yang berbeda masing-masing pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama atau hukum adat.