With the separation of the management of the hajj funds of the Ministry of Religion to the BPKH, it still leaves some differences in view, related to the amount of the initial deposit charged by Jemaah who are members of the waiting list with a vulnerable period of 5 -25 years. In addition, there is also a debate related to the use of initial deposit funds for the pilgrims to be dispatched, because BPKH until now must optimize the pilgrimage funds. The community still understands if the initial deposit fund deposited for them is an investment that should be able to continue to grow and be enjoyed by each congregation. The longer the congregation waits for the pilgrimage, the understanding is that the funds returned to the congregation in the form of optimizing the initial deposit must be even higher. But some views assume, the affairs of the pilgrimage are not a matter of investment, but purely to worship God. Related to the length of timing a person goes on the pilgrimage is purely based on the Jemaah departure quota that is limited by the government of Saudi Arabia to Indonesia. In this perspective, researchers feel the need for a study related to Hajj fund entities in formal law and sharia law and finance. Thus it is hoped that this research can answer the current assumptions.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana hubungan mesjid, lembaga sekolah, dan pasar dalam meningkatkan pendidikan di masyarakat. Penelitian ini mengunakan metode Observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepala sekolah serta wali murid SMP Quba Kota Sorong. Adapun observasi dilakukan pada lingkungan sekolah, pasar, serta mesjid yang menjadi awal sekolah tersebut dibangun. Adapun hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa di kota Sorong terdapat sebuah pasar dengan nama pasar Central. Pasar tersebut letaknya berdekatan dengan mesjid Quba. Keberadaan mesjid Quba di sekitar pasar Central memiliki peranan yang sangat penting bagi orang-orang yang sedang berniaga di pasar. Pasar dan mesjid tidak dapat dipisahkan keduanya saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Selain pasar dan mesjid, terdapat lembaga pendidikan yang barada di dekat lingkungan pasar tersebut, di kenal dengan nama SMP Quba. Walaupun letaknya berdampingan dengan pasar yang dikenal dengan keramainya setiap hati ini tidak menggurangi ataupun menggangu aktifitas belajar mengajar yang terjadi pada lembaga pendidikan tersebut Dengan melihat dari fungsi sekolah, maka SMP Quba yang berada disekitar pasar dan mesjid merupakan suatu kesatuan realitas kehidupan yang mampu menjadikan masyarakaynya menjadi masyarakat madani.

<p>Abstract<br />This article aims to find out why a marriage agreement should be registered to the Department of Population and Civil Registration, and find out what if the marriage agreement is not registered. This research is a descriptive empirical legal research. The types of data used consist of primary data, secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The location of this research is in the Department of Population and Civil Registration of Surakarta. Data collection techniques used are interviews and literature study. Analysis of data used is with the data collection stage in the study sites and analyzed more thoroughly, then after presented the verification and drawn a conclusion. Based on the results of the study the conclusions are derived, First, the marriage agreement needs to be registered because the marriage agreement is an orderly administration of population, to fulfill the principle of publicity and binding on third parties, as a means of verification and judge consideration in court, as a measure of public legal awareness. Second, a marriage agreements which is not registered to the Department of Population and Civil Registration will apply only to the party that created it, and will not bind on any third party.</p><p>Keywords: Legal Power; Marriage Agreement; Registration of Marriage Agreement.</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui  perjanjian perkawinan harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengetahui apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian dan dianalisis secara lebih teliti, kemudian setelah tersaji dilakukan verifikasi dan ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, perjanjian perkawinan perlu dicatatkan karena perjanjian perkawinan sebagai tertib administrasi kependudukan, untuk memenuhi asas publisitas dan mengikat pihak ketiga, sebagai alat pembuktian dan pertimbangan hakim didalam persidangan, sebagai alat ukur kesadaran hukum masyarakat. Kedua, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan berlaku bagi pihak yang membuatnya, dan<br />tidak mengikat pihak ketiga.</p><p>Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Perjanjian Perkawinan; Pencatatan Perjanjian Perkawinan</p>

<p>Abstract<br />This article aims to determine about legal protection for consumers of securities companies that purchase shares of public listed company that committed acts of corruption. This article using a normative prespective<br />legal research with statue approach. Legal materials that used include primary and secondary legal material obtained by data collection techniques based on literature study with analysis techniques with deductive logic, explain a general thing then drawing it into more specific conclusions. The result of this study explains that there is a legal protection in the form of efforts that can be done by the investors as explained in the Chapter VI Article 28 through Article 30 of Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority (FSA) and also through the predetermined Internal Dispute (IDR) mechanism by FSA. If the mechanism unsuccessfully, then they can do an alternative dispute resolution through an Alternative Dispute Settlement Institution in the Financial Services Sector as regulated in POJK Number 1 / POJK.07 / 2013. As a customer, it is expected to find out more about their rights and obligations in the capital market sector before deciding to invest their funds through a securities company. FSA also needs to provide more education regarding the rights and obligations of financial service businesses and financial service consumers. In addition, it is expected that the FSA can have a greater role related to the protection of consumers and society.<br />Keywords: Protaction; Securities Companies; Consumers of Securities Companies.</p><p>Abstrak<br />Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan efek yang melakukan pembelian saham korporasi terbuka yang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dengan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu  menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Hasil dari kajian ini adalah adanya perlindungan hukum berupa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagaimana dijelaskan pada Bab VI Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan juga melalui mekanisme Standar Internal Dispute (IDR) yang telah ditentukan oleh OJK. Jika melalui mekanisme tersebut belum menemui titik terang maka dapat melakukan alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/ POJK.07/2013. Sebagai nasabah diharapkan untuk lebih mencari tahu kembali terkait hak-hak dan kewajibannya selaku nasabah di sektor pasar modal sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dananya melalui perusahaan efek. OJK juga perlu memberikan edukasi lebih terkait hak dan kewajiban baik pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen jasa keuangan, selain itu OJK diharapkan dapat memiliki peranan yang lebih besar lagi terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.<br />Kata kunci: Perlindungan; Perusahaan Efek; Konsumen Perusahaan Efek.</p>