Pandemi Covid 19 telah membawa begitu banyak pengaruh bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Semua bermula dari diberlakukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia yang bermuara dengan ditutupnya berbagai jenis usaha yang tidak masuk ke dalam jenis usaha yang diperbolehkan beroperasi selama masa PSBB. Hal yang hampir sama juga terjadi di berbagai penjuru dunia, sehingga sangat berpengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Kurangnya pemesanan barang hasil industri dari luar negeri ataupun bahan –bahan impor sebagai bahan baku produksi, mengakibatkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja ataupun pengurangan karyawan di berbagai jenis industri, sehingga mengakibatkan problem ekonomi rumah tangga karyawan dari berbagai industri dan pabrik-pabrik, sehingga bermuara ke gugatan perceraian akibat faktor ekonomi keluarga. Dengan  banyaknya kasus perceraian di Indonesia di masa pandemi covid 19, maka secara otomatis berdampak kepada banyaknya duda atau janda baru sebagai akibat hasil dari proses siding perceraian. Oleh karenanya ,tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini supaya dapat menerima masukan dari peserta webinar untuk ditemukan solusi terhadap akibat dari proses perceraian dan  terkait dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang seharusnya perlu di revisi kembali di beberapa pasalnya, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam berbagai agama yang diakui di Indonesia, dan secara khusus tentang ketentuan mengenai perkawinan di dalam  ajaran Agama Islam.Adapun metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan metode seminar secara daring atau dinamakan Webinar Kata kunci : perceraian, pandemi, perkawinan

Kemacetan lalu lintas, pelayanan angkutan massa yang belum dianggap baik dan memadai, serta aktifitas yang padat, telah mendorong sebagian besar masyarakat perkotaan untuk memiliki sepeda motor. Jenis alat transportasi ini dinilai mampu memberi solusi terhadap mobilitas yang tinggi di perkotaan. Kondisi tersebut membuat populasi kendaraan jenis sepeda motor mengalami peningkatan yang cukup tajam. Namun hal ini tidak semata didasari oleh aktifitas di perkotaan. Desain yang menarik, harga, dan berbagai promosi yang dilakukan oleh pihak produsen juga turut memberi pengaruh yang besar. Keberadaaan sepeda motor yang begitu banyak juga telah mempengaruhi gaya hidup bagi masyarakat. Jalanan telah menjadi ranah baru bagi gaya hidup para pengguna sepeda motor. Maraknya komunitas atau perkumpulan pengendara motor dapat menjadi indikasi akan adanya hal tersebut. Komunitas-komunitas tersebut umumnya menuangkan identitasnya melalui berbagai macam atribut, pengubahan desain motor, hingga pada kegiatan bersama di jalanan. Namun terdapat fenomena yang menarik terkait identitas yang ditunjukkan oleh komunitas motor tersebut. Diantara pengubahan desain yang menghabiskan dana yang banyak agar terlihat mewah atau apik, terdapat sebuah gaya yang justru bertolak belakang. Aliran klub tersebut bernama komunitas rat bike. Secara khusus artikel ini akan membahas mengenai komunitas rat bike dan gaya hidup, dikaitkan dengan nilai-nilai estetika desain motor yang berlaku umum.

Children are basically good imitators. What's more, in the era of the digital world and the internet, children can more easily access shows on social media and exchange information via cell phones. With the ease of accessing the internet, it is not uncommon for children to commit acts that violate the law, such as theft, fights, and other criminal acts, so that the child is then subject to criminal proceedings. For children who are in conflict with this law, Indonesia actually already has rules for handling them, namely Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, it seems that the procedure for handling and protecting children who have problems with the law still needs to be socialized more intensely, because there are still many parties who have not implemented the provisions of the law. For example, the provision regarding children who commit crimes in their detention cells cannot be combined with adults, the fact is that in the field there are still cells whose detention cells are joined by adults. One of the aims and objectives of the community service activities carried out by lecturers at the Faculty of Law, Esa Unggul University, is to socialize the handling and protection of children who have problems with the law. It is hoped that after this socialization there will be no wrong handling procedures for children who have problems with the law, and also children who are in conflict with the law will get the rights as regulated in the legislation. Keywords:  child, unlawful act, handling. AbstrakAnak pada dasarnya adalah peniru yang baik. Terlebih lagi dalam era dunia digital dan internet ini anak bisa lebih mudah mengakses tontonan di media sosial dan bertukar informasi lewat ponsel. Dengan kemudahan mengakses internet tersebut membuat anak tidak jarang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti pencurian, tawuran, dan tindak pidana lainnya, sehingga anak kemudian di proses pidana. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini, Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan untuk penanganannya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun nampaknya prosedur penanganan dan perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini masih perlu di sosialisasikan lebih intens, karena masih banyak para pihak yang belum melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Misalnya ketentuan mengenai anak yang melakukan tindak pidana sel tahanannya tidak boleh digabung dengan orang dewasa, faktanya dilapangan masih ada yang sel tahanannya bergabung dengan orang dewasa. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul salah satu maksud dan tujuannya adalah ingin mensosialisikan mengenai penanganan dan perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Diharapkan setelah sosialisasi ini maka tidak ada prosedur penanganan yang salah terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan juga anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan. Kata kunci: anak, melanggar hukum, penanganan.