Access to justice for the poor is still a problem, not only because of the limitations in obtaining information caused by the lack of access to people, institutions or service providers that can facilitate the acquisition of justice, but also exacerbated by the legal character built by the state does not support this. At the end of his term as President, Susilo Bambang Yudhoyono issued Presidential Decree No. 51 of 2014 concerning Amendments to Presidential Decree No. 45 of 2011 concerning SARBAGITA Urban Spatial Planning, which basically changes the conservation status of Benoa Bay to a buffer zone or public use area. This change made the Benoa Bay reclamation plan which was considered to cause many problems. The problems examined in this study are the Presidential Decreethat transforms conservation areas into non-core zones and how the Balinese people struggle to protect their areas from reclamation plans. The issuance of Presidential Decree conserning SARBAGITA is strongly influenced by economic and political interests through this public policy without regard to the laws anymore others that have clearly regulated the Benoa Bay Area and do not involve local communities or indigenous peoples in making regulations that govern the lives of the wider community and do not pay attention to the consequences that will arise with the issuance of this Presidential Regulation. However, the cohesiveness of indigenous peoples, supported by community organizations, creates a great force to resist. Until now reclamation has not been carried out.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang restorative justice sebagai solusi mengatasi overkapasitas lapas di Indonesia. Penelitian tentang Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia terdapat  Penelitian hukum yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti dan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang relevan disebut yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil tingkatan restorative justice di Indonesia secara tegas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Sasaran akhir dari adanya teori peradilan restorative yakni agar lebih sedikit orang yang dipenjara; menghapus stigma atau cap dan merehabilitasi pelaku kejahatan menjadi manusia biasa; penjahat lebih mungkin untuk belajar dari kesalahan mereka dan menghindari membuat kesalahan yang sama lagi, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, pusat penahanan, pengadilan dan penjara; Karena korban telah memaafkan pelaku dan segera diberi ganti rugi, menyimpan uang negara tidak menimbulkan keinginan untuk balas dendam; membantu masyarakat memerangi kejahatan dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.

Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mencegah residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap serta mengetahui faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian adalah Deskriptif Kualitatif. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk tulisan yang kemudian akan diolah dan dianalisis. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: Tidak ada perbedaan pembinaan yang dilakukan untuk membina narapidana biasa maupun residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap. Pembinaan lebih difokuskan kepada pembinaan yang bersifat kemandirian dan kepribadian. Namun dalam pelaksanaannya telah sesuai dan memenuhi aturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan telah memperhatikan hak Warga Binaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah personil/ aparat pembina Lembaga Pemasyarakatan, administrasi keuangan dan sarana fisik. Sedangkan faktor eksternal adalah stigmatisasi masyarakat, sumber daya manusia, pemasaran hasil ketrampilan yang terbatas, dana, anggota masyarakat belum menerima kehadiran mantan narapidana di lingkungannya, dan belum tersedia lapangan pekerjaan bagi bekas narapidana.

This study aimed to determine ecological and social justice as the basis for protecting and preserving the marine environment in the Indonesian legal system. This research was empirical normative legal research. The subject of the study was the implementation of favourable legal provisions in every particular legal event that occurred in society to achieve the predetermined goals. If not careful in its application (still characterized by anthropocentrism), this political economy policy could conflict with the social ecology currently developing in Indonesia through the concept of a green economy and a blue economy. The characteristics of the socialism system in the political economy related to environmental justice after the amendment to the 45th Constitution began to shift in the era of globalization so that it began to respond to ecological modernization. However, due to colliding with the concept of socialism, the ecological justice system in the Indonesian legal system had the nuances of social-ecological justice. This concept would significantly affect the fairness of compensation for oil pollution by tanker accidents in Indonesia.

This legal research aims to determine the juridical analysis of polyandry marriages in terms of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research is a juridical-normative legal research. The research approach used is a statutory approach. The types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is a literature study technique. Furthermore, using data processing techniques that are deductive and analyzed using content analysis. The results showed that polyandry marriages are part of polygamy just like polygyny, but polyandry marriages are prohibited in Indonesia, while polygynous marriages are permitted under certain conditions. However, even so, polyandry marriages also still occur, although very rarely, which is caused by several factors, namely economic factors, distance factors and the unfulfilled inner living, age factors, lack of family harmony, lack of faith and weak understanding of religion as social control. and cultural factors. Based on a juridical analysis of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is not found any article that regulates permission for women or wives to have more than one husband or permission to do polyandry. The practice of polyandry is prohibited in Indonesia because it can have several impacts, namely the impact on offspring and the impact on the parties.