The politics of post-New Order era is marked by many changes. One of the changes is the more importance of the role of candidate in the election. This research aims to answer three key questions: (1) How is the involvement of celebrities in Indonesia's Legislative Elections in post New Order era? (2) Why there are tendency that many celebrities involved in Indonesia's national elections? (2) What are the impacts of the involvement of celebrities in Indonesia's elections? This research uses qualitative approach. The research was held in April-May 2014. The technique of collecting data is literature study method by collecting reference and secondary data. While the method of data analysis used is qualitative analysis technique which uses the data reduction and data presentation analysis. This study shows that, first, there is change in the model of celebrities' involvement in Indonesia's Legislative Elections. Second, the involvement of the celebrities is caused by the change in the Indonesia legislative election system, the change in the Indonesia's voters voting behavior, and the more pragmatist of most of the political parties. Third, the impact of the involvement of celebrities in Indonesia's elections is on the confidence of the public to the celebrity politicians' competence.

Although the number of countries that have adopted e-voting has decreased lately, the number of academic publications on e-voting adoption has increased in the last two years. To date, there is no coherent narrative in the existing literature that explains the progress of the research on e-voting adoption. This article aims to answer the following research question: “How has research on the topic of e-voting adoption progressed over the last 15 years?” The article provides a semi-systematic review of 78 studies that were conducted from 2005 to 2020. In this article, I argue that although the studies on e-voting adoption are dominated by a single case study, by research in the United States, and by the positivist paradigm, scholars have employed the term “e-voting adoption” diversely and the research on e-voting adoption has evolved to address more specific research questions. Recommendations for the future agenda of research on e-voting adoption are also discussed.

ABSTRAK Artikel ini mengelaborasi praktik adopsi e-voting dalam Pilkades di Kabupaten MusiRawas, Sumatera Selatan, dari 2013 sampai awal 2015. Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan: mengapa Pemerintah Musi Rawas mengadopsi e-voting dalam Pilkades? Lebih spesifik, apa motif dari kebijakan adopsi e-voting di Pilkades di Musi Rawas? Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan antara Februari sampai Maret 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data utama dari riset ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan data berita dari media massa. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Bupati Musi Rawas dan informan-informan lain yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga melakukan observasi di tiga desa yang melaksanakan Pilkades dengan e-voting, yaitu: Desa Wonokerto, Desa Pelawe, dan Desa BTS Ulu. Observasi dilakukan untuk membandingkan informasi hasil wawancara dengan praktik pelaksanaan e-voting di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa motif pertama dari adopsi e-voting dalam Pilkades adalah untuk mengurangi kecurangan-kecurangan. Motivasi kedua adalah untuk membuat pemilihan kepala desa lebih efisien dalam hal waktu dan uang dan membuat pemilih lebih mudah untuk memilih. Hanya saja, Pemerintah Musi Rawas perlu memperhatikan aspek teknis pelaksanaan agar tetap membuat Pilkades berjalan sesuai prinsip pemilu yang ideal.

Kajian tentang representasi politik sejauh ini terbagi ke dalam sejumlah kelompok. Kelompok pertama adalah kajian representasi politik yang memfokuskan diri pada representasi politik sebagai sebuah konsep dan teori. Ada dua hal penting yang ditekankan karya-karya dalam kelompok ini. Hal pertama yaitu apa dan bagaimana (termasuk juga tipe) bekerjanya representasi politik dahulu, kini, dan yang akan datang serta bagaimana seharusnya representasi politik didefinisikan

ABSTRAKPilkada calon tunggal tahun 2017 yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017 menyisakan sebuah fenomena politik yang menarik. Dari 101 daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang menyelenggarakan Pilkada, ada 9 (sembilan) daerah yang Pilkada-nya terdiri dari calon tunggal. Kasus paling menarik adalah Pilkada di Pati. Dibandingkan dengan delapan daerah lain, jumlah suara yang diperoleh oleh pilihan "kotak kosong" di Pati adalah yang tertinggi di antara daerah lain. Selain itu, tidak seperti tujuh daerah lain, di Pati ada sebuah kelompok yang menyuarakan pilihan "kotak kosong" seperti di Kabupaten Buton. Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan: "Bagaimana peran dan strategi dari kelompok "kotak kosong" dalam Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Pati Tahun 2017?" Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data: wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan berita dari internet. Penelitian ini menemukan bahwa peran dari kelompok "kotak kosong" adalah memfokuskan pada isu yang spesifik dan menguntungkan anggota mereka, meningkatkan level mereka, dan menggunakan kekuasaan mereka. Selain itu, kelompok "kotak kosong" menggunakan strategi, seperti menggunakan strategi lobi, membuka akses ke pembuat kebijakan dan memobilisasi sumber daya mereka, memobilisasi pemilih, mengontrol informasi kepada pemilih, dan melakukan advokasi.Kata Kunci: peran dan strategi, kelompok kepentingan, Pati, Pilkada calon tunggal ROLE AND STRATEGIES OF GROUP OF "KOTAK KOSONG" IN PATI SINGLE CANDIDATE LOCAL ELECTION 2017 ABSTRACT