ABSTRAKKeputusan pemerintah dalam PP.No.26/2012 yang menetapkan wilayah Tanjung Lesung Pandeglang Banten sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata harus menjadi prioritas bersama. Dalam konteks ini kepentingan Nasional tentunya membawa perubahan dan signifikansi kepada daerah baik dalam bidang ekonomi dan budaya. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana sesungguhnya perencanaan strategi Humas Pemprov Banten pasca ditetapkannya PP tersebut dengan fokus pada model perencanaan strategi Public Relations dari Ronald D. Smith yang terdiri atas empat fase yang dimulai dengan fase Formative Research, Strategy, Tactics dan Evaluative Research. Pada setiap fase tersebut terdapat tahapan-tahapan perencanaan PR yang mana pada setiap tahapan tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam sebagai tehnik pengambilan data. Hasil pengolahan data memberikan jawaban bagaimana sesungguhnya peran dari Humas Pemprov Banten sangat kecil dan tidak banyak memiliki kontribusi dalam pelaksanaan KEK ini. Hal ini terjadi karena definisi dan perspektif Humas itu sendiri tidak sama dengan fungsi Humas yang telah kita kenal dalam dunia kerja. Peran Humas Pemprov Banten hanya sebagai pencatat seremonial dan penghubung media tanpa ada suatu kewenangan yang besar dalam menysusun dan mengembangkan pesan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemprov Banten dalam menyelenggarakan dan mengaplikasikan PP tersebut kurang maksimal. Oleh karenanya harus ada terobosan dan perubahan paradigma tentang fungsi dan peran Humas itu sendiri di lingkungan Pemprov Banten Kata-kata kunci: Perencanaan, Strategi, Humas Pemprov Banten, Kawasan Ekonomi Khusus, Pariwisata, Tanjung Lesung. PUBLIC RELATIONS STRATEGY PLANNING OF BANTEN PROVINCIAL GOVERNMENT AFTER THE ESTABLISHMENT OF TANJUNG LESUNG TOURISM SPECIAL ECONOMIC ZONES ABSTRACT

No abstract

The rapid spread of information on the dangers of Covid-19 through social media is not directly proportional to the accuracy of the truth of the current news. People believe in various categories of hoax news developed in the community that cannot be justified. The public must control information literacy in this uncertain condition. This study examined information literacy about the dangers of Covid-19 in the community in Serang City, Banten Province. Method research used a quantitative approach with survey methods and also field observations. The sample in this study was 100 respondents spread over six sub-districts in Serang City. The study results showed that 75% of the people of Serang City used social media, meaning that the people of Serang City had the characteristics of an information society and were technology literate. People as many as 42% stated that they obtained most of the news related to Covid-19 from Facebook. It also discovered that people of 10% of Serang City's people could not choose and analyze news related to Covid-19, whether it was a hoax or genuine. People tended to share the news they received without checking first. News related to the dangers of Covid-19, which the government spread on conventional media and social media, did not change people's patterns and attitudes much. People were more likely to believe in beliefs and cultural values that were considered correct. This condition concludes that information literacy about the dangers of Covid-19 in the people of Serang City still needs improvements.

ABSTRAKKeputusan pemerintah dalam PP.No.26/2012 yang menetapkan wilayah Tanjung Lesung Pandeglang Banten sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata harus menjadi prioritas bersama. Dalam konteks ini kepentingan Nasional tentunya membawa perubahan dan signifikansi kepada daerah baik dalam bidang ekonomi dan budaya. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana sesungguhnya perencanaan strategi Humas Pemprov Banten pasca ditetapkannya PP tersebut dengan fokus pada model perencanaan strategi Public Relations dari Ronald D. Smith yang terdiri atas empat fase yang dimulai dengan fase Formative Research, Strategy, Tactics dan Evaluative Research. Pada setiap fase tersebut terdapat tahapan-tahapan perencanaan PR yang mana pada setiap tahapan tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam sebagai tehnik pengambilan data. Hasil pengolahan data memberikan jawaban bagaimana sesungguhnya peran dari Humas Pemprov Banten sangat kecil dan tidak banyak memiliki kontribusi dalam pelaksanaan KEK ini. Hal ini terjadi karena definisi dan perspektif Humas itu sendiri tidak sama dengan fungsi Humas yang telah kita kenal dalam dunia kerja. Peran Humas Pemprov Banten hanya sebagai pencatat seremonial dan penghubung media tanpa ada suatu kewenangan yang besar dalam menysusun dan mengembangkan pesan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemprov Banten dalam menyelenggarakan dan mengaplikasikan PP tersebut kurang maksimal. Oleh karenanya harus ada terobosan dan perubahan paradigma tentang fungsi dan peran Humas itu sendiri di lingkungan Pemprov Banten Kata-kata kunci: Perencanaan, Strategi, Humas Pemprov Banten, Kawasan Ekonomi Khusus, Pariwisata, Tanjung Lesung. PUBLIC RELATIONS STRATEGY PLANNING OF BANTEN PROVINCIAL GOVERNMENT AFTER THE ESTABLISHMENT OF TANJUNG LESUNG TOURISM SPECIAL ECONOMIC ZONES ABSTRACT

The background of this research is that the population in Banten Province ranks 5th most populous in Indonesia reaching 12,203,148 people with the 3rd fastest population growth rate in Indonesia reaching 2.07% during 2015-2016. The progress of human development in Banten in 2017 experienced a slowdown marked by the growth of HDI (Human Development Index) which reached 0.65%, lower than the growth in 2016 which reached 0.98%. HDI is an important indicator to measure success in an effort to build quality of life for people (people / residents). This study aims to determine the communication strategy used by the Banten Province BKKBN Representative in controlling the population in Banten Province. This study uses a case study method and a qualitative approach to the Concept of Development Strategy according to the Academy for Educational Development (AED) 1985 and the theory of preparation of action by John Greene. The strategy used by the Banten Province BKKBN Representative is a strategy that is relevant to the theory of preparation of action, this theory of the preparation of actions examines the way we organize knowledge in the mind and use it to form a message.