Penelitian ini menjelaskan latar belakang lahirnya kebijakan reklamasi Pantai Utara Jakarta pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama, perubahan desain reklamasi dan pengaruh kelompok kepentingan dalam Reklamasi Jakarta. Kawasan Pantai Utara Jakarta ditetapkan menjadi kawasan andalan dalam Repelita VI yang kemudian melahirkan Keppres No.52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Keppres ini merupakan dasar hukum pelaksanaan reklamasi Jakarta termasuk pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama. Terdapat perubahan desain reklamasi menjadi 17 pulau-pulau yang dinamakan Pulau A sampai Q, yang dipengaruhi oleh Belanda lewat program JCDS yang berubah menjadi NCICD, Belanda memiliki kepentingan untuk meningkatkan ekspor negaranya dalam bidang pengelolaan air. Keterlibatan Belanda diantaranya dalam reklamasi Jakarta karena ada empat perusahaan Belanda memegang peran sebagai konsultan dan kontraktor yang dikontrak pengembang untuk menjalankan proyek reklamasi. Dalam pelaksanaan reklamasi ada upaya dari pengembang untuk menekan biaya kontribusi yang diusulkan naik menjadi 15% oleh Basuki Tjahaja Purnama. Sejak awal kebijakan reklamasi dijalankan untuk kepentingan bisnis, sebab daratan reklamasi diperuntukkan unuk membangun kawasan pemukiman kelas menengahatas dan kawasan bisnis. Pemerintah DKI Jakarta jauh sebelum Basuki Tjahaja Purnama sudah mendukung jalannya reklamasi karena reklamasi akan mendatangkan pemasukan yang besar bagi pemerintah DKI Jakarta, meskipun kebijakan tersebut kerap mengabaikan kepentingan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir. Kebijakan Reklamasi merupakan kebijakan yang membawa pemasukan besar bagi pemerintah maupun pelaku bisnis, sehingga dalam perumusan kebijakannya terjadi tarik-menarik kepentingan berbagai pihak. This study explains the background of the birth of the Jakarta North Coast reclamation policy during the reign of Basuki Tjahaja Purnama, changes in reclamation design, and the influence of interest groups in the Jakarta Reclamation. The Jakarta North Coast region was determined to be a mainstay during Repelita VI which later produced the Presidential Decree, commonly dubbed Keppres, No. 52 of 1995 concerning the Reclamation of the North Coast of Jakarta. This Keppres is the legal basis for the implementation of Jakarta reclamation, including during the reign of Basuki Tjahaja Purnama. There was a change in the reclamation design to 17 islands called Islands A to Q, which were influenced by the Netherlands through the JCDS program which was renamed to NCICD, the Netherlands has an interest in increasing its exports in water management. Among other things, the Dutch are involved in Jakarta reclamation because there are four Dutch companies holding roles as consultants and contractors employed by developers to carry out rec

Kegiatan kampanye politik merupakan inti dari demokrasi perwakilan, dimana untuk memenangkan kontestasi pemilihan umum (Pilkada, Pileg, Pilpres), seorang kandidat harus mencari dukungan masyarakat agar memilihnya. Kampanye merupakan upaya untuk memotivasi masyarakat dalam mendukung kandidat tertentu. Efektivitas dari kampanye sangat diperlukan dalam upaya mempengaruhi pilihan (voting) dari masyarakat pemilih. Dimana sebuah kampanye merupakan mekanisme yang dipakai voter dalam membuat keputusan dalam memilih. Permasalahannya secara empiris kampanye-kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik dan tim pemenangan seorang  kandidat, lebih didominasi oleh kampanye negatif dan kampanye hitam (hoak) dan masyarakat di tingkat akar rumput menjadi sasarannya, sehingga terjadi segregasi dan konflik yang cukup keras.  Pasca Pemilu 2014 dan 2019, efek dari kampanye negatif dan kampanye hitam tetap melekat di masyarakat, hal ini cukup mengkhawatirkan, karena dapat memecah belah rasa kesatuan sebagai bangsa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat yang diwakili oleh ibu-ibu PKK sebagai bagian dari agen perubahan dan pembaharu, yang akan bertugas menyuarakan kembali pengetahuan mengenai pemahaman kampanye positif, kampanye negatif dan kampanye hitam (hoak) kepada keluarga dan masyarakat di lingkungannya.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan upaya dalam melakukan komunisi efektif dalam penyelesaian solusi sampah non organik bagi ibu rumahtangga “Bank Sampah Asyik” 19, RW 19, Perumahan Bojong Baru, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah dilakukan oleh warga RW 19 dengan sistem pengelolaan sampah secara mandiri. Aktivitas mereka setiap harinya turut menyumbang limbah yang cukup signifikan, salah satunya sampah non organik, seperti botol air mineral, kardus, dan kertas yang diminati pemulung untuk dijual ke lapak terdekat. Namun sampah non organik lainnya, seperti plastik bekas belanja sayur (tas kresek), mika, emberan, dan lain-lain, tidak diambil pemulung karena nilai ekonomisnya sangat rendah. Karenanya muncul masalah sampah ini. Oleh karena itu perlu adanya kepedulian dari ibu-ibu rumah tangga, untuk meminimalkan sampah non organik yang ada di lingkungan RW 19, dengan cara 4R, yaitu reduction (pengurangan), reuse (pemakaian ulang), recycling  (pendauran ulang) dan  recovery (pemulihan). Dengan dilakukannya penyuluhan terhadap ibu-ibu rumah tangga yang menangani limbah sampah non organik, yaitu Bank Sampah Asyik 19, RW. 19, mereka sangat merasakan manfaatnhya dapat memberikan pemahaman bagi mereka, betapa pentingnya peningkatan aktifitas komunitas Bank Sampah Asyik 19, RW 19 dalam mengelola sampah non organik, untuk mendorong agar memanfaatkan pengelolaan sampah non organik sebagai upaya menjaga dan memelihara pelestarian lingkungan RW 19. Anggota komunitas Bank Sampah semula tidak semua mengetahui cara pemilihan sampah non organik (85,7), setelah dilakukan penyuluhan menjadi semua tahu (100 %). Kemudian anggota yang ikut serta dan aktif mengelolah Bank Sampah, terjadi peningkatan dari 64,3 % menjadi 78,6%. Artinya, penyuluhan yang dilakukan Dosen-dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP)  Jakarta berdampak positif terhadap pengolahan sampah non organik.

Makalah ini menganalisis gerakan politik Islam yang digagas dan diperjuangkan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dalam Pilpres 2019. Temuan penelitian menunjukkan gerakan politik Islam GNPF-Ulama dalam Pilpres 2019 mempunyai keterkaitan dengan gerakan Politik Islam dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, dimana GNPF-MUI menjalankan aksinya dengan Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI). GNPF-MUI mengubah nama menjadi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama). Latar gerakan politik GNPF-Ulama berkaitan dengan peristiwa ketidakadilan dalam hukum, yang mendasari kekecewaan terhadap pemerintah. Dalam menyikapi Pilpres, GNPF-Ulama menggelar Ijtima Ulama, menggagas Koalisi Keumatan dan mendorong Prabowo Subianto sebagai calon presiden didampingi dua nama Salim Segaf Al Jufri dan Ustaz Abdul Somad Batubara sebagai wakil presiden. Namun, Prabowo Subianto memilih Sandiaga Salahuddin Uno, sehingga gerakan politik GNPF-Ulama tidak dapat direalisasikan. GNPF-Ulama menggelar Ijtima Ulama kedua, mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dengan Pakta Integritas. Pasca pilpres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dinyatakan kalah, GNPF-Ulama merespon dengan menggelar Ijtima Ulama ketiga dan keempat, dengan tujuan memberi saran, menyikapi hasil pilpres yang dianggap penuh kecurangan. Kesimpulan, secara empiris gerakan politik Islam GNPF-Ulama mengalami kegagalan karena kurang matangnya komunikasi dengan umat Islam dan kurang kuatnya basis massa Islam yang mendukung gagasan dan perjuangan politik GNPF-Ulama.

No abstract