No abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pola perilaku kebersihan masyarakat perkotaan dalam kondisi lingkungan bersih dan kotor. Gambaran pola perilaku kebersihan tersebut bermanfaat dalam memberikan sumbangan teoritik berupa model yang dapat menjelaskan tentang pola perilaku kebersihan di suatu wilayah, yang mengarah pada munculnya kondisi lingkungan yang bersih atau kotor. Faktor-faktor psikologis yang berasal dari individu pelaku dan faktor sosiofisik yang terkait dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan intervensi secara tepat guna menciptakan lingkungan hunian manusia yang bersih dan sehat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana peneliti bertindak sebagai primary instrument, mengamati, mengawasi, dan terlibat langsung dalam peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi sehari-hari di perkotaan. Pengamatan dilakukan di 8 (delapan) lokasi. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan kategori-kategori yang ada dan melakukan theoretical sampling dari kelompok-kelompok yang berbeda guna memaksimalkan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penghuni secara kolektif terhadap sampah yang terjadi secara terus menerus dari hari ke hari merupakan proses yang membentuk pola perilaku kebersihan yang relatif menetap. Rangkaian tindakan kolektif yang selaras dengan motif bersama (memelihara kebersihan lingkungan) yang berdampak lingkungan bersih, membentuk pola perilaku kebersihan "Y". Dengan demikian program kebersihan dapat dinyatakan sebagai pembentukan pola perilaku kebersihan "Y". Sebaliknya rangkaian tindakan kolektif yang tidak selaras dengan motif bersama dan berdampak lingkungan kotor membentuk pola perilaku yang dinyatakan sebagai pola perilaku kebersihan "X".

The universal defense system positions defense affairs as the joint task of all components of the nation. A good defense system will form a regional or global regional balance. Appropriate governance in empowering defense areas in the framework of forming a defense system as a form of state responsibility towards the people in guaranteeing sovereignty. This study uses the theory of polycentric governance which is conceptualized on empowering defense areas to create a universal defense system. The research method in this study used qualitative by digging up secondary data as a database for analysis carried out by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study are that the governance of the empowerment of defense areas can be carried out in a polycentric manner involving many actors formed by the existence of overall polycentric governance rules, problem characteristics and heterogeneity. Furthermore, in the stages of polycentric governance, the empowerment of defense areas starts with the formation of a structure that creates collaboration between actors and in the end, a pattern of regular interaction that is polycentric is formed.