<p class="Abstract"><em>Pertumbuhan penduduk di Kota Semarang yang terus meningkat </em><em>menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan </em><em>untuk pemukiman. Keterbatasan lahan dan </em><em>lemahnya </em><em>penegakan peraturan </em><em>atas</em><em> kepemilikan lahan memicu perubahan penggunaan lahan termasuk perubahan penggunaan lahan di daerah aliran sungai. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 </em><em>menyebutkan bahwa</em><em> DAS Beringin </em><em>merupakan </em><em>daerah penyangga dengan alokasi pembangunan fisik yang dibatasi</em><em>. </em><em>Akan tetapi saat ini warga memanfaatkan DAS sebagai permukiman. Perkembangan pe</em><em>r</em><em>mukiman di DAS mengurangi kemampuan DAS untuk menangkap air dan juga mengurangi kapasitas sungai karena meningkatnya sedimentasi. Kedua hal tersebut adalah penyebab utama dari adanya bencana banjir bandang (yang biasanya terjadi di musim hujan) di tujuh kelurahan yang ada di DAS Beringin. Kondisi ini diperparah dengan banjir rob yang terjadi di dua kelurahan yang terletak di pesisir. Pada </em><em>tahun </em><em>2012, pemerintah Kota Semarang mengembangkan Sistem Peramalan dan Peringatan Banjir sebagai salah satu Upaya Adaptasi Perubahan Iklim yang dikenal sebagai </em>Flood Early Warning System<em> (FEWS). Salah satu output penting dari FEWS adalah pengurangan r</em><em>e</em><em>siko bencana berbasis masyarakat. Proses partisipasi masyarakat dalam FEWS telah memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi karakteristik r</em><em>e</em><em>siko bencana, mengusulkan solusi untuk mengurangi r</em><em>e</em><em>siko banjir yang sesuai dengan kearifan lokal, meningkatkan kapasitas masyarakat dan mengatur diri mereka sendiri </em><em>melalui </em><em>kelompok siaga bencana </em><em>secara</em><em> mandiri.</em><em></em></p>

Abstrak: Perubahan iklim menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan dan perlu diantisipasi. Di Indonesia, termasuk di Kota Semarang, dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim juga terjadi. Kerusakan tambak dan hutan mangrove akibat abrasi dan kenaikan muka air laut secara terus menerus menjadi contoh dampak yang terjadi di Kota Semarang. Dampak perubahan iklim yang siginifikan diperparah dengan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait ancaman perubahan iklim. Hal ini akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan petani dari hasil tambak yang terus menerus menurun. Fakta tersebut melatarbelakangi Mercy Corps Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang dan Yayasan Bintari mengembangkan kegiatan yang bertujuan memperkuat perlindungan wilayah pesisir melalui pembangunan Alat Pemecah Ombak (APO) dalam Program "Peningkatan Ketahanan Masyarakat Pesisir Melaui Penguatan Ekosistem Mangrove dan Pengembangan Mata Pencaharian Berkelanjutan di Kota Semarang". Pembangunan alat pemecah ombak dalam bentuk APO ban dan bambu yang dikenal dengan istilah Hybrid Engineering (HE) selesai dilaksanakan pada tahun 2016. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah sebagai kajian monitoring pelaksanaan dan pembelajaran pembangunan APO terhadap masyarakat di kawasan pesisir Kota Semarang khususnya di Kecamatan Genuk dan Tugu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan campuran (mix method) kuantitatif dan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif sehingga kajian lebih menekankan pada analisis fakta-fakta terukur yang digambarkan dalam bentuk deskripsi yang didukung oleh informasi yang digali dari masyarakat melalui wawancara dan arsip-arsip pada laporan-laporan yang telah disusun sebelumnya yang memuat perkembangan pembangunan APO. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pembangunan APO banyak memberikan dampak positif,