ABSTRAKKabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat, yang dikenal masyarakat sebagai kawasan "mini market" bencana di Indonesia, sehingga layaknya masyarakat berupaya untuk dapat hidup selaras dengan berbagai potensi bencana alam yang ada dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana. Memahami mekanisme masyarakat lokal dalam mengenali bencana adalah langkah awal yang perlu dilakukan untuk dapat menciptakan sistem mitigasi bencana berbasis masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara mendalam dan validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Kabupaten Garut memiliki mekanisme dalam mengenali potensi terjadinya bencana, yaitu dengan menemukenali berbagai gejala yang terjadi sesuai dengan jenis bencana yang berpotensi terjadi. Kepercayaan, pengetahuan, kesadaran dan perilaku yang dimiliki oleh masyarakat lokal merupakan asset, terutama dalam upaya pencegahan terjadinya bencana (mitigasi bencana). Namun demikian, terkait kepercayaan dan ritual yang dulu dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya pencegahan bencana, saat ini mulai luntur dan ditinggalkan karena dinilai bertentangan denagn keyakinan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat setempat.Kata kunci: mitigasi bencana, kearifan lokal, pengetahuan lokal, desa tanggap bencana ABSTRACT Garut Regency is one of the districts in the province of West Java, which is known to the public as a "mini market" area of disasters in Indonesia, so that people like to try to live in harmony with the various potential natural disasters that exist and have the capacity to increase capacity in dealing with disasters. Understanding the mechanisms of local communities in recognizing disasters is the first step that needs to be done to create a community-based disaster mitigation system. The research method used is descriptive analysis and qualitative approaches with primary and secondary data sources through in-depth interview techniques and data validation is done by triangulating sources. The results showed that the people of Garut Regency had a mechanism in recognizing the potential for disasters, namely by identifying various symptoms that occur according to the type of disaster that has the potential to occur. Trust, knowledge, awareness and behavior owned by local communities are assets, especially in efforts to prevent disasters (disaster mitigation). However, related to the beliefs and rituals that were once carried out by the community as a disaster prevention effort, nowadays it has begun to fade and be abandoned because it is considered to be contrary to the majority religious beliefs adopted by the local community.

Desa Cinta Mulya terletak di Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan di Kecamatan Jatinangor secara tidak langsung membawa dampak kepada lingkungan Desa Cinta Mulya. Salah satu permasalahan yang dihadapi di lingkungan Desa Cinta Mulya adalah pengelolaan sampah yang belum memadai. Tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir serta pengetahuan masyarakat akan pengelolaan sampah yang minim, menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tercemar. Maka dari itu, perlu adanya kegiatan untuk meningkatkan kesadaran warga akan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Metode yang digunakan pada kegiatan ini merupakan metode Participatory Rural Appraisal, kemudian ditunjang dengan kegiatan workshop selama dua hari yang ditujukan bagi warga Desa Cinta Mulya terkhusus kaum ibu, karang taruna dan anak-anak. Kegiatan ini juga melibatkan core group atau tokoh masyarakat yang diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan yang telah didapat. Kegiatan dengan anak-anak dilakukan dengan menarik, melalui pembuatan kreasi tempat sampah serta pemaparan materi mengenai sampah organik dan non-organik. Hasil dari kegiatan ini didapatkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat mengenai pengelolaan sampah serta kebersihan lingkungan.

Electronic-Based Government System (SPBE). SPBE has also been implemented in Bekasi City thanks to the issuance of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning SPBE. In 2020, Bekasi City did not yet have a Mayor's Regulation as a technical guide for implementing SPBE and has not conducted an independent evaluation of SPBE within the Bekasi City Government. This study aims to examine and measure the extent to which the maturity level of Bekasi City is implemented in SPBE. The research method uses a descriptive method with a qualitative approach, and the evaluation process is carried out following PermenPAN-RB Number 5 of 2018 concerning SPBE Evaluation Guidelines. The data collection techniques were carried out through observation, interviews, literature studies, documentation, and SWOT analysis. This study indicates that the City of Bekasi obtained an SPBE Index Value of 3.36 and was categorized as Good. Several aspects have not been optimized, namely the Internal Policy of SPBE Governance Aspects, Institutional Aspects, Strategy and Planning Aspects, and Information and Communication Technology Aspects that need further improvement. The results of the SWOT analysis also show that Bekasi City has Strengths and Opportunities that can outperform existing Weaknesses and Threats so that it has a good impact on the continuation of SPBE implementation in Bekasi City. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diterapkan di Kota Bekasi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Pada tahun 2020, Kota Bekasi belum memiliki Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk teknis pelaksanaan SPBE dan belum melakukan evaluasi mandiri terhadap SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengukur sejauh mana tingkat kematangan Kota Bekasi dalam menerapkan SPBE. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan proses evaluasi dilakukan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan didukung dengan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi memperoleh Nilai Indeks SPBE sebesar 3.36 dan dikategorikan Baik. Terdapat beberapa aspek yang masih belum dioptimalkan yaitu pada Aspek Kebijakan Intenal Tata Kelola SPBE, Aspek Kelembagaan, Aspek Strategi dan Perencanaan, dan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga perlu ditingkatkan dan dilakukan perbaikan lebih lanjut. Hasil analisis SWOT yang dilakukan juga menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki Kekuatan dan Peluang yang dapat mengungguli Kekurangan dan Ancaman yang ada, sehingga berdampak baik bagi kelanjutan pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi.

This study aims to determine the process of application for usage rights on private land by foreign citizan in Indonesia which is in accordance with the Regulations in force in Indonesia that have been established by law No. 5 of 1960 concerning the rules of the basic principles of agrarian, and also Government Regulation No. 40 of 1996 concerning right to build, right to use, and right to use, as well as registration of land which is regulated in Government Regulation No. 24 of 1997. This research is based on normative legal research that is technical or applied. This research approach also uses a law approach and a case approach that has/is happening. Types of data in this study are primary and secondary legal materials. This data collection technique is carried out in the form of literature study and data analysis techniques used are deduction with the syllogism method. The results of this study indicate that foreign nationals residing in Indonesia can have rights to use land in Indonesia in the form of building use rights, use rights and business use rights, in which foreign citizens are given time limits in owning or using on land in Indonesia, so that there is no occurrence of foreign nationals who can own or buy land in Indonesia on behalf of these foreigners, we know that land in Indonesia is only intended for Indonesian citizens.

Pulau Serangan bisa dikatakan sebagai satu-satunya hasil reklamasi terbesar di Bali yang memiliki berbagai daya tarik wisata seperti adanya Pura Sakenan sebagai salah satu Pura Dhang Khayangan, wisata pantai dan bahari, watersport, budidaya terumbu karang dan rumput laut serta budidaya penyu sehingga Pulau Serangan dikenal dengan sebutan “Pulau Penyu”. Tulisan dengan metode penulisan kualitatif deskriptif ini disajikan dengan tujuan untuk mengidentifikasi penerapan mitigasi bencana pada arsitektur dan lingkungan Pulau Serangan pascareklamasi. Hasil analisa didapatkan temuan bahwa wilayah yang paling padat ditinggali penduduk di Pulau Serangan adalah wilayah permukiman penduduk yang berada di sisi barat laut yang notabene wilayah yang paling aman namun tetap beresiko terjadinya bencana gempa disertai tsunami. Penerapan arsitektur dan lingkungan tanggap bencana, Pulau Serangan telah menerapkannya dengan baik terbukti dengan adanya Bangunan Tempat Evakuasi Sementara Tsunami (TES) sekaligus sehari-hari difungsikan sebagai Pasar Desa. Keberadaan TES Tsunami ini sangat vital baik dari sisi tata letak, kapasitas yang bisa ditampung serta sistem evakuasinya. Integrasi lingkungan terhadap keberadaan TES Tsunami ini perlu ditingkatkan seperti penempatan sistem petanda diperbanyak, penempatan zona greenbelt berupa hutan mangrove yang berhadapan dengan laut lepas serta penempatan bebatuan sebagai penahan gelombang air laut juga perlu diperbanyak sehingga dapat mereduksi kecepatan tsunami apabila terjadi sekaligus menjaga ekosistem laut dan darat.