AbstrakProvinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah berbasiskan kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau. Provinsi ini memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja dan Vietnam. Provinsi Kepulauan Riau berbeda dengan provinsi-provinsi kepulauan lainnya, karena letak provinsi yang dilintasi Selat Malaka. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi ini memilki jalur lintas perdagangan internasional dari Amerika, Eropa, dan Asia, selain sumber daya laut nasional yang sangat berlimpah yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mensejahterahkan masyarakat di provinsi tersebut. Akan tetapi, sumber daya laut nasional tersebut belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat dan pada tahun 2013 disebutkan bahwa angka kemiskinan tetap tinggi. Penurunan angka kemiskinan hanya terjadi di daerah perkotaan yang notabene merupakan daratan, sementara di daerah pedesaan justru meningkat. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kepulauan Riau belum memaksimalkan kewenangannya untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Asia, viz. Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia, Cambodia, and Vietnam. It Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Sumber Daya Laut Nasional Abstract Riau Islands Province is an island-based region consisting of a group of islands. The Province has a very strategic geographic location due to bordering the neighboring countries in Southeast

This paper aims to revisit the procedures for internal dispute resolution of political parties through political party courts. Reformulation is the stage of law enforcement in abstracto by the legislature or is limited to the formulation of provisions and substances that will be regulated in law in accordance with the situation and conditions, both present and future. The political party court is an important institution in the law enforcement process that has a mixed-function, namely as a regulator, administrator, and even adjudicator with a quasi-judicial nature. Internal dispute resolution brought to the political party court is to ensure the freedom of political parties, as well as to limit government interference which can lock in the freedom and role of political parties as one of the institutions needed to exercise people's sovereignty. Thus, it is urgent to have the idea of ​​reformulating the procedural arrangements of the political party court which are in accordance with the principles of justice and can be accounted for. This is an answer to the problems of political party disputes so that these dispute cases can be accommodated through strict and perfect regulations.KEYWORDS: Reformulation, Political Party Court, Dispute Resolution, Political Parties.

As the capital of Indonesia, DKI Jakarta is classified as having the highest population density, resulting in emergent problems in transportation- specifically traffic congestion. The use of basements may be a potential alternative in solving congestion problems in DKI Jakarta. In terms of licensing the use of underground space, used by PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRT) as the responsibility of MRT infrastructure implementation and procurement, the authorized licensing is governed through regulation. From a legal perspective, a central issue may be the lack of clear legislation regarding the use of the basement. Therefore, an analysis of the governor’s licensing mechanism is required, as well as the governor’s issue of conformity with regulations, in addition to the legislation pertaining to the crypt. With normative juridical research, this article argues that those authorized to grant permits for the use of basements in an area are public officials, rather than the laws and regulations. The results of the study indicate that the mechanism of licensing the use of basements has been in accordance with the laws, as are the regulations through the regional authority to implement the regional autonomy. Keywords: Underground, Power of Local Government, Permissions

Anak merupakan sumberdaya manusia bagi pembangunan dan penentu suatu bangsa. Berkaitan dengan pemenuhan ruang untuk mendukung minat dan bakat anak ke hal yang lebih positif dan bisa menambah ruang kreatifitas bagi anak tentunya pemerintah juga perlu mendukung tidak hanya berasal dari orang tua saja. Karena dengan adanya dukungan dari seluruh pihak maka minat dan bakat anak bisa berkembang dengan baik didukung dengan berbagai saranan dan prasarana baik yang disediakan oleh orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah setempat. Adapun peran yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah setempat adalah dengan memberikan ruang bagi seluruh masyarakat diberbagai kalangan, salah satunya ruang terbuka hijau berupa alun-alun, sarana olah raga dan tempat bermain bagi anak yang ramah terhadap anak. Alasan pemerintah daerah memiliki peran dalam pemenuhanhak anak melalui ruang terbuka hijau ini tercantum dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bahwa setidaknya pemerintah bisa memberikan sedikitnya 20% dari luasan wilayahnya untuk pemenuhan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam beraktivitas secara positif misalnya, di alun-alun kota. Penelitian ni menggunakan metode penelitian legal studies dimana mengungkap masalah yang ada di amasyarakat dengan kemudian memberikan solusi. Pada dasarnya dalam setiap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah telah mengarah pada pemenuhan hak ruang terbuka hijau baik public mapun privat baik berupa regulasi maupun program-program yang pro terhadap kepentingan anak. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan program karena masih belum maksimalnya partisipasi dari seluruh stakeholder terutama untuk kondisi di Kabupaten Jember, sedangkan untuk di Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan bisa dikategorikan sebagai pemerintah kabupaten yang secara partifsipatif dalam hal pemenuhan ruang terbuk ahijau bagi anak, karena hampir rata di setiap program yang dilaksanakan selalu melibatkan peran dari seluruh stakeholder terkait.

This paper aims to discuss Indonesia's current legal framework of citizenship following its more pervasive demand to adopt dual citizenship. It argues that several issues regarding citizenship law in Indonesia have been relatively problematic, mainly related to the change of citizenship status contentiously experienced by Arcandra Tahar, Gloria Natapraja, and Djoko Tjandra to the increasing demand for dual citizenship. On the other hand, in this context, Indonesia's diasporas have voiced this interest in legal reform, resulting in more flexible opportunities and supporting transboundary businesses, as they have encountered some challenges due to restricted citizenship regulations. Using legal research, this study showed that citizenship had become a strategic issue with far-reaching implications. While Indonesia adopts a limited scale of dual citizenship and the vigour for dual citizenship has increased, the flexibility over dual citizenship requires further study of national security and citizens' loyalty to Indonesia. This paper suggested in adopting India’s OCI model for Indonesia’s citizenship policies as ample opportunities for this country’s citizens with foreign status to continue enjoying and accessing their rights in Indonesia, except in the political field. This measure subsequently would be a step forward to adapt citizenship regulations to globalisation while still paying attention to the nationalism concern.