This study aims to describe the analysis, and interpret the Competencies of Civil Servants in carrying out governmental duties as a public service at the Bolaang Mongondow Utara Regency Secretariat. This type of research is Qualitative with a case study approach. The results showed that: The implementation of competency standards for Civil Servants in carrying out government duties as a public service at the Regional Secretariat of North Bolaang Mongondow Regency has not run as expected. This can be seen from the results data (1) the processes and procedures carried out have not fully met the process in accordance with the guidelines for rolling position in North Bolaang Mongondow Regency which is in accordance with the Minister of Administrative Reform and Bureaucracy Reform (PERMENPANRB) Number 38 of 2017 concerning Position Competency Standards State Civil Apparatus. (2). The procedure for rolling has already been stated in the Regent's decree, but the process is not yet understood and follows the stages and indicators that must be met that have not gone well as expected. (3). in the placement process there are officials who are not in accordance with their competencies to occupy the position because if viewed from the rules not in accordance with the guidelines the Managerial Competency indicator is measured from the level of education, structural training or management, and leadership experience this is contained in PP 11/2017 Article 55. ( 4) employee qualifications although it is recognized that the fulfillment of qualifications and competencies is still around 60% -70% according to the requirements. (5) meryt system is also not fully implemented, the quality factor of HR (Human Resources) seen from the level of education still needs to be improved especially at the S2 level , and the level of skills of employees who must follow Diklatpim according to the level of position they occupy must be appropriate and get attention. Keywords: Public Policy, Public Services, PNS Competence

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa proses implementasi program Bantuan Pangan Nontunai yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 di Kecamatan Tomohon Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik analisis data triangulasi / gabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan yang dilakukan dalam pemberian bantuan pangan nontunai sudah dilaksanakan namun dalam sumber dana, struktur birokrasi, verifikasi data, dan evaluasi implementasi masih terjadi ketimpangan hasil dari kebijakan pemberian bantuan pangan nontunai karena di dapati masyarakat yang benar miskin belum mendapat bantuan sedangkan masyarakat yang ekonominya sudah mampu masih tetap mendapat bantuan.Kata kunci : Kebijakan, Bantuan pangan nontunai, kesejahteraan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Implementasi kebijakan dan faktor-faktor determinan implementasi kebijakan Mapalus Kamtibmas Di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas belum melakukan komunikasi dan sosialisasi secara intensif tentang kebijakan Mapalus Kamtibmas, 2) Belum tersedia sumberdana yang memadai untuk menunjang implementasi kebijakan Mapalus Kamtibmas, 3) Implementer belum secara sungguh-sungguh memiliki komitmen mengimplementasikan kebijakan Mapalus Kamtibmas di desa Lalumpe, 4) implementer belum memahami dengan tepat tentang kebijakan Forum Mapalus Kamtibmas. Determinan implementasi kebijakan Mapalus Kamtibmas adalah: 1) Komitmen, 2).Sumberdaya dan sumberdana, 3) komunikasi dan sosialisasi. Untuk itu disarankan sebaiknya: 1) Pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas melakukan komunikasi dan sosialisasi secara intensif tentang kebijakan Mapalus Kamtibmas, 2) tersedia sumberdana yang memadai untuk menunjang implementasi kebijakan Mapalus Kamtibmas, 3) Implementer secara sungguh-sungguh memiliki komitmen mengimplementasikan kebijakan Mapalus Kamtibmas, 4) implementer memahami dengan tepat tentang kebijakan Forum Mapalus Kamtibmas.Kata Kunci: Implementasi, Determinan, Kebijakan Mapalus KAMTIBMAS

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi implementasi kebijakan pakta integritas di KPU Kabupaten Minahasa . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data adalah: Anggotaa KPU dan staf beserta dengan PPK, PPS dan KPPS. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: , 1). Rendahnya komitmen KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam mengimlementasikan pakta integritas 2). Kebijakan belum disosialisasikan atau dikomunikasikan secara tepat, benar dan menyeluruh kepada banyak implementer dan masyarakat, 3). Terjadi kesulitan teknis dalam mengimplementasikan pakta integritas, 4). Kondisi social budaya masyarakat yang belum mendukung implementasi pakta integritas, 5). Sikap dan perilaku implementer yang belummendukung implementasi pakta integritas, Untuk itu disarankan sebaiknya: 1). KPU, PPK, PPS dan KPPS berkomitmen untuk mengimlementasikan pakta integritas 2). Kebijakan disosialisasikan atau dikomunikasikan secara tepat, benar dan menyeluruh kepada implementer dan masyarakat, 3). Kesulitan teknis dalam mengimplementasikan pakta integritas perlu diantisipasi sebelum implementasi, 4).Diciptakan kondisi social budaya masyarakat yang mendukung implementasi pakta integritas, 5). Sikap dan perilaku implementer mendukung implementasi pakta integritas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan pendekatan perspektis kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan serta aspirasi 51masyarakat. Partisipasi masyarakat dikaji dari peluang, hambatan dan keikutsertaan dalam memutuskan prioritas kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum melakukan proses identifikasi kebutuhan dan prioritas di tingkat jaga, bproses identifikasi belum memenuhi prinsip keterwakilan sebagai syarat terpenuhinya aspirasi secara kolektif, keterwakilan belum terpenuhi dalam tiap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, Waktu pelaksanaan yang belum menyesuaikan dengan aktifitas rutin masyarakat, masyarakat belum memahami tentang kebutuhan perencanaan dan kompetensi berkomunikasi, dilakukan sosialisasi edukatif terkait perencanaan pembangunan oleh pihak berwenang,rendahnya partisipasi warga karena pembangunan belum berdampak positif terhadap warga Kecamatan Tareran dalam belum memenuhi tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.