Pengembangan desa wisata membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam seluruh tahapan pengembangan dimulai dari perecanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Akan tetapi pada kenyataannya sering kali masyarakat justru tidak dilibatkan, partisipasinya malah terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menggunakan strategi pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kedungbanteng tepatnya di Desa Melung kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara, serta observasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata terlihat masih dominan, padahal bila mengacu kepada tata kelola pemerintah seharusnya hanya menjadi fasilitator, sedangkan pelaksanaan dan pengawasan diserahkan kepada masyarakat. Pengembangan Kebijakan desa wisata berbasis masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sangat perlu sekali diterapkan agar masyarakat merasakan dan mendapatkan manfaat dari adanya desa wisata. Kata Kunci: Kebijakan, Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat. ABSTRACT The development of a tourist village requires the participation of local communities in all stages of development starting from planning, implementation and supervision. However, in reality, people are often not involved, their participation is neglected. This study aims to examine the extent of the involvement of local communities in the development of tourist villages using a tourism village development strategy that prioritizes the participation of local communities. This research was conducted in Kedungbanteng District, precisely in Melung Village, Banyumas Regency. Data was collected by means of literature study, interviews, and observation. While the analytical method used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the government's role in the development of tourist villages is still dominant, even though when referring to governance, the government should only be a facilitator, while the implementation and supervision is left to the community. The development of community-based tourism village policies as an effort to empower the community really needs to be implemented so that people feel and benefit from the existence of a tourist village. Keywords: Policy, Tourism Village, Community Empowerment

It is diaccompanied by the condition of Indonesia where the literature movement in the ability of students to read in the world of education and society is still relatively minimal. One that can be done through the school literacy movement is one form of government awareness of the importance of building a culture of literacy in the world of education in order to create a culture of reading and writing in the school environment as an effort to realize lifelong education. The main and most basic activities are directed at increasing interest in reading. The values of character education can be conveyed implicitly in every learning process, especially in Indonesian language learning. The use of digital literacy is also able to lead students to be able to capture and retrieve information from the internet with teacher monitoring. It is able to broaden students horizons in taking knowledge broadly and facilitate students to be creative freely with maximum monitoring and supervision.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang Efektivitas Pelayanan Informasi melalui Website (www.dpmptsp.tegalkab.id) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi putaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelayanan informasi perizinan secara online di DPMPTSP Kabupaten Tegal terlihat belum berjalan secara efektif karena kurangnya sarana prasarana, terbatasnya biaya dan masih sedikitnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi. Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik, Perizinan. ABSTRACT The purpose of this study is to discuss the effectiveness of information services through the website (www.dpmptsp.tegalkab.id) at the Tegal Regency Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP). The research method used is descriptive method with a qualitative approach with data collection techniques through observation, literature studies and interviews. The results of the study show that the effectiveness of online licensing information services at the Tegal Regency DPMPTSP does not appear to be running effectively due to the lack of infrastructure, limited costs and the lack of human resources with special expertise in the field of information technology. Keywords: Effectiveness, Public Service, Permissions.