Local governments implement e-government programs as a form of bureaucratic reform to achieve good governance. However, the implementation of E-government in South Halmahera Regency, geographically an archipelagic area, has its challenges, which the authors make as problems in this study. To assist research analysis using e-government theory. This research is qualitative research with a descriptive approach to analyzing the N-VIVO 12 Plus software. Based on the findings, the South Halmahera district has implemented e-government to a low degree with various challenges, including the distribution of telecommunications technology network infrastructure is not evenly distributed, limited budget support, lack of telecommunications infrastructure, lack of skilled resources, limited supply of electricity networks, lack of training and knowledge transformation of the apparatus, limited public knowledge, low socialization of e-government programs, not maximal collaboration and synergy between stakeholders. In implementing e-government, it is considered to have benefits, while to encourage the strengthening of e-government implementation, the South Halmahera government has planned the Labuha Smart City.

Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kota Tidore Kepulaun dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membangun suatu kerjasama dalam pengelolaan sumberaya lokal dibidang pertanian, Perikanan dan kelauatan serta Pariwisata dengan melibatkan sejumlah stakeholder dengan tujuan untuk membentuk pola hubungan dan jejaring yang efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen yang behubungan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan Metode Social Network Analysis (SNA) yang dijelaskan secara deskriptif.             Hasil analisis menunjukkan bahwa pada jejaring stakeholder terdapat beberapa aktor yang memiliki peran dalam pengelolaan sumberadaya lokal namun masih didominasi unsur pemerintah. Sementara pada nilai degree centrality untuk mengukur tingkat  popularitas, nilai closeness centrality untuk mengukur tingkat kedekatan suatu stakholders dan nilai betweness centrality untuk melihat gambaran dominasi stakeholder dinyatakan bawah stakeholders Bappeda Kota Ternate, Bappeda Kota Tidore Kepulauan dan Bappeda Halmahera Barat menjadi stakeholder dominan sementara para petani, nelayan dan pekerja wisata dan pengusaha belum memiliki peran dan dominasi yang maksimal dalam pengelolaan sumberdaya lokal.

Implementasi kebijakan desentralisasi seringkali menimbulkan implikasi konflik sosial yang berkaitan dengan perebutan tapal batas wilayah otonomi dengan dalil mempertahankan identitas wilayah, namun tidak sedikit konflik perebutan wilayah merupakan by design untuk kepentingan tertentu. Analisis tulisan ini menggunakan pendekan grounded theory untuk menganalisis beberapa temuan di lapangan yang berkaitan dengan konflik perebutan wilayah antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara dengan tujuan untuk mengungkapkan bagaimana konflik tapal batas wilayah antara kabupaten Halmahera Utara dan Halamhera Barat tersebut  bisa terjadi dan bagaimana peran aktor kebijakan dalam mendesain konflik tersebut.