The payment system in Indonesia has undergone significant changes to date. Starting from the barter system to the existence of an electronic payment system. This change is caused by the development of technology, which has an impact on changing people's lifestyles. The payment system has been known to the public since 2014 when Bank Indonesia issued the National Non-Cash Movement (GNNT) policy. This policy aims to create a cashless society eco-system while at the same time introducing the advantages of electronic payments to the public. Electronic payments are considered safer, more efficient, and easier to track. However, electronic payments are also inseparable from their shortcomings. The electronic payment system, which is relatively new in Indonesia, will face several problems, especially with the legal system. Until now, there has been no law specifically regulating electronic payment systems, specifically E-wallet. This legal vacuum will cause problems both in terms of security and legal protection for users. This study aims to find out the problems that will arise from the E-wallet and provide solutions to the problems raised from a legal perspective. The research method used is normative juridical, using a conceptual approach and a statutory approach to review E-wallets in Indonesia. The results of this study indicate that several problems arise from electronic payments. Therefore, regulations are needed to protect user security, oversee the smooth implementation of E-wallet and maintain Indonesia's economic stability.

Hukum merupakan produk yang muncul dari sebuah proses dan tahapan yang panjang. Proses yang panjang tersebut akan melewati sebuah forum politik sehingga hukum merupakan produk dari politik. Politik hukum dapat diartikan sebagai kegiatan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan tujuan hukum Negara Indonesia politik hukum memainkan peran yang penting. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai keterkaitan antara politik hukum dengan pembentukan hukum yang responsif dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pemikiran peneliti guna untuk menjawab permasalahan yang ada berkaitan dengan politik hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia secara langsung akan berhubungan dengan hukum responsif ditinjau dari perspektif politik hukum. Politik hukum berperan penting dalam membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif.

Companies don't always make a profit and taking loans from banks or other companies to ensure smooth business operations can put a company's existence in danger. Failure to repay loans can lead to bankruptcy, declared by the competent commercial court upon request of the creditor or debtor. The ease with which bankruptcy requirements are regulated under Indonesian law can lead to economic problems. This study seeks to examine the differences between bankruptcy laws in Indonesia and the United States, the challenges in implementing an insolvency test in Indonesia, and the benefits of such a test. The research method used is normative-juridical, employing a conceptual and statutory approach to assess the benefits and obstacles of implementing insolvency tests in Indonesia. The findings suggest that applying insolvency tests can have a positive impact on economic growth, including reducing the number of bankrupt companies and decreasing unemployment, which contributes to development. As a result, it's necessary to modify Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations to enable the use of insolvency tests in bankruptcy applications in Indonesia.

Pasal multitafsir atau kerap dikenal sebagai pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik merupakan permasalahan yang sudah lama berada di Indonesia. Pasal karet tersebut tentunya menunjukan bahwa terdapat pasal yang tidak tercerminkan dalam asas pembentukan perundang-undangan yang seharusnya dianut secara mutlak dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peneliti akan membahas mengenai pasal-pasal yang dianggap multitafsir dalam undang-undang tersebut beserta dampak-dampak yang akan diakibatkan karena pasal karet tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi untuk pemecahan masalah yang timbul akibat pasal karet yang terkandung dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasal karet yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik memiliki dampak buruk terhadap perkembangan Indonesia sehingga untuk turut ijut serta dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik maka timbul sebuah gagasan yang akan dituangkan dalam penelitian ini.

Penulisan artikel ini ditujukan untuk memberikan menjelaskan dampak penyebaran dari Covid-19 terhadap sistem pendidikan dan sanitasi air Indonesia. Yang menjadi titik ketertarikan tim penulis adalah dimana kedua poin pembahasan merupakan dua dari sekian tujuan dari program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Program tersebut memiliki visi untuk menyejahterakan kehidupan manusia secara global. Indonesia merupakan salah satu pihak yang telah menandatangani persetujuan tersebut. Artinya, Indonesia telah bersedia untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Sustainable Development Goals. Di sisi lain, Covid-19 telah dinyatakan sebagai bencana global dan telah menimbulkan dampak dalam upaya perwujudan program tersebut. Dalam penelitian ini tim penulis akan membahas mengenai Tujuan ke-4 (empat) dan 6 (enam) Sustainable Development Goals, yaitu pendidikan yang layak serta air bersih dan sanitasi yang layak. Adapun metode pengolahan dan analisis data yang digunakan merupakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana Covid-19 mempengaruhi tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Sustainable Development Goals, sehingga untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Sustainable Development Goals, maka timbul sebuah gagasan yang dituangkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan penelitian ini, solusi untuk dari artikel ini adalah bermaksud sebagai pemecah masalah yang ditemui akibat Pandemi Covid-19.