Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan aparatur desa dalam menjalankan fungsinya sebagai eksekutor pengambil keputusan dan pemberi pelayanan bagi kepentingan kesejahteraan desa, di Desa Galanti, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan  depth interview, observasi dan dokumentasi. Studi ini menunjukkan bahwa Aparatur Pemerintah Desa telah menjalankan peranannya dengan baik yang mana baik kepala desa maupun BPD  berupaya memberikan dukungan yang terbaik kepada masyarakat desa di berbagai bidang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang telah ditentukan. Aparatur Pemerintah Desa memberikan pelayanan seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, menghubungi dan mendatangkan pelayanan pertanian dan kesehatan sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi warganya.

Article 24 of the 1945 Constitution only on structure but not on institutional functions where there are still many institutions/agencies in the government that carry out judicial functions. The regulation has led to the emergence of several independent institutions to carry out judicial functions, one of which is a special election court. The research used is normative research with an approach that focuses on the theoretical approach, the statutory approach, the case approach and is described in a qualitative descriptive form. The special election judiciary as an independent institution that will be formed is again from the law that aspires to, namely an institution that is free from intervention and can carry out judicial functions and disputes over the results of the elections. This special court is under the jurisdiction of the Supreme Court and will take the form of ad hoc. Its authority is to examine and adjudicate disputes over election results.

Pemilu merupakan sarana yang sifatnya demokratis dalam memilih para wakil rakyat eksekutif dan legislative. Sering kali masalah dalam pemilu menjadi salah satu problem dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif efisien, jujur dan adil, karena akan menghasilkan penyelesaian masalah yang tidak kuat dengan adanya beberapa lembaga yang menangani permasalahan pemilu sehingga ada potensi tumpang tindih dalam hal putusan lembaga yang satu dengan yang lainnya. oleh sebab itu diperlukan suatu pelembagaan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu secara efektif, seperti membentuk peradilan khusus pemilu. Sebelum adanya undang-undang tentang peradilan khusus maka selama itu pula akan terjadi kekosongan hukum. Badan peradilan khusus hanya disebutkan dalam undang-undang Pilkada, tetapi tidak dijabarkan secara lanjut tentang kedudukan serta strukturnya. Oleh sebab itu, pengesahan peraturan tentang badan peradilan khusus sangat diperlukan demi mengisi kekosongan hukum. Pada penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajianya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penilitian yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, taraf singkronisasi perbandingan hukum dan sejarah hukum. Oleh sebab itu, maka Perppu merupakan jawaban dari permasalahan. Hal ini yang dapat diharapkan untuk menambah terang solusi atas permasalahan terkait pemilu, maka pentingnya pembentukan badan peradilan khusus pemilu melalui Perppu yang memiliki ruang lingkup serta materi muatan yang sama dengan undang-undang, ditambah lagi waktu pembuatan Perppu yang lebih cepat dibandingkan dengan undang-undang,akan tetapi harus dalam keadaan “kegentingan yang memaksa”.

The source of political rights inherent in human rights and political rights are also closely related to power. Meanwhile, corruptors who abuse their power are only sentenced to an average of 2 years and 2 months in prison during 2016; In 2013 the average sentence was 2 years 11 months; in 2014 2 years 8 months; and 2015 only 2 years 2 months. There needs to be a formulation of the provisions of the regulations as a basis for integrating and harmonizing judges' decisions on the revocation of political rights or it is also necessary to formulate a special criminal system to eradicate corruption crimes. Therefore, this study aims to examine what things underlie the enforcement of the deprivation of the political rights of the convicted of corruption in judge's decision and formulation of the criminal law system regarding the deprivation of political rights of convicted of corruption in judge's decision?. This research was conducted using a type of sociological juridical research approach. The result of the research is the abolition of political rights for corruption convicts, when examined from the juridical, sociological, and human rights aspects. It must become a standard in the punishment of corruption, considering that several formulations of the criminal law system currently exist in the criminal act of corruption which is still relatively light because the several sanctions given to date have not minimized acts of corruption.

Article 38 Paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 concerning Local Government as amended by Law No. 9 of 2015 concerning the second Amendment to Law No. 23 of 2014 concerning Local Government is contrary to Article 20A Paragraph (1), Article 21 and Article 22D paragraph (1) of the 1945 Constitution. Where the proposal for regional expansion proposed by Governor is takeover of authority. In the 1945 Constitution has been regulated in a limitative manner the authority given to the DPR and DPD institutionally the power to form the law and give authority to the President to submit a draft law. Author examines legal analysis of the authority of the DPR and DPD in the process of regional expansion. Type of research is normative research and qualitative descriptive form. The authority of the DPR and DPD in the process of regional expansion as regulated has been constitutionally harmed, namely the right to submit a draft law related to regional expansion and participate together to discuss the draft law which results in the process of regional expansion cannot be submitted by the DPR and DPD which has a legislative function.