Program pengabdian kepada masyarakat KKN-Tematik memiliki tujuan yaitu kompetensi guru di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami peningkatan; sekolah pada mitra sudah memiliki multimedia pembelajaran interaktif yang siap untuk diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas; menjadi citra pada sekolah mitra semakin baik karena sudah menggunakan pembelajaran berbasis TIK. Lembaga yang menjadi mitra program KKN-Tematik ini adalan sekolah-sekolah yang berada pada Pemerintah Kelurahan Wawombalata Kota Kendari. Mekanisme pelaksanaan dalam kegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Metode yang digunakan berupa metode ceramah, metode diskusi, wawancara, survey dan metode praktek lapangan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa (1) guru sekolah sasaran telah memiliki pengetahuan tentang konsep multimedia pembelajaran interaktif dan penggunaan aplikasi Articulate Storyline, (2) guru sekolah sasaran telah memiliki pengetahuan dalam mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif dengan aplikasi Articulate Storyline, (3) guru sekolah sasaran telah memiliki multimedia pembelajaran interaktif yang dapat diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran.Kata kunci: Pemberdayaan Guru, Multimedia Pembelajaran Interaktif, Articulate Storyline

Permasalahan prioritas mitra adalah para santri dan santriwati belum pernah mendapatkan edukasi terkait pandemik COVID-19 di pesantren. Sehingga mitra kurang mengetahui protokol kesehatan selama pandemik COVID-19; dan kurangnya fasilitas penunjang protokol kesehatan di lingkungan pesantren. Tujuan program ini adalah mengedukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam pencegahan COVID-19. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu pemberian penyuluhan kepada para santri mengenai perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, dilakukan pemutaran video terkait cara pencegahan penyebaran Covid-19 melalui link Youtube pada saat penyuluhan di lokasi mitra. Keberlanjutan program setelah program ini selesai sepenuhnya dikembalikan kepada peserta dalam hal ini santri dan santriwati serta ustadz dan ustadzah yang mengikuti pelatihan. Terlihat bahwa ada hasil positif dalam hal perbaikan dan peningkatan pola pikir dalam hal ini untuk membiasakan diri menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat utamanya di masa pandemik COVID-19. Terlihat pula bahwa peserta sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Mitra juga mengharapkan adanya kegiatan sosialisasi seperti ini dimasa mendatang.Keywords: Covid-19, Edukasi PHBS, Pesantren

ABSTRAK: Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1)  Apa yang melatarbelakangi terbentuknya Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton? 2) Bagaimana proses terbentuknya Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton? 3) Bagaimana perkembangan Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton (1981-2017)?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Helium Sjamsuddin  dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (Kritik Sumber), Historiografi (penulisan sejarah). Dalam kajian pustaka penelitian ini menggunakan konsep sejarah, konsep  pemerintahan daerah, konsep kelurahan, konsep perkembangan, dan syarat terbentuknya kelurahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Latar belakang terbentuknya Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dilihat dari beberapa faktor yaitu: a) Faktor jumlah penduduk, b) Faktor luas wilayah, c) Faktor sosial budaya, d) Faktor potensi kelurahan, e) Sarana dan prasarana. 2) Proses terbentuknya Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah a) Diawali dengan musyawarah Organisasi LKMD sekarang disebut LPM beserta kepala lingkungan Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, b) Dari hasil musyawarah memutuskan bahwa harus ada yang mengusulkan terkait adanya pemekaran Kelurahan Takimpo, dalam proses pengusulan tersebut waktu yang dibutuhkan untuk memperjuangkan terbentuknya  Kelurahan Takimpo 1 tahun 2 bulan, c) Sesudah pengusulan dilaksanakan dan disetujui kemudian  diadakan  kembali  musyawarah,  untuk   membahas  pembagian  batas-batas wilayah Kelurahan Kombeli dan Kelurahan Takimpo. 3) Perkembangan  Kelurahan  Takimpo  Kecamatan  Pasarwajo  Kabupaten  Buton dari tahun  1981-2017  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan: a) Dalam bidang ekonomi masyarakat Kelurahan Takimpo mengalami kemajuan demikian pula  dengan  profesi-profesi  lain  makin  hari  makin nampak, misalnya, petani, pedagang dan pekerjaan lain yang dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk menghidupi keluarganya. b) Dalam bidang politik Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton diawali dengan penunjukkan lurah pertama yaitu La Kabona, hingga kepala kelurahan saat ini yaitu La Dila, c) Dalam bidang sarana dan prasarana antara lain Benteng Lipu Ogena, SDN 1 Takimpo, SDN 2 Takimpo, Masjid, dan pasar. Kata Kunci: Latar Belakang, Proses dan Perkembangan

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) Bentuk-Bentuk Adat Perkawinan Orang Muna di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna. dan, (2) Proses Pelaksanaan Adat Perkawinan Orang Muna di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dan merupakan jenis penelitian sejarah yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan strukturis. Sumber data yang di gunakan terdiri dari sumber tertulis, sumber lisan dan sumber visual. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) heuristik atau pengumpulan sumber (2) kritik sumber, dan (3) historiografi. Temuan hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (1) Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Orang Muna di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo mengenal 4 (empat) bentuk perkawinan adat, yaitu: (a) Gaa Angkanemata atau kawin pinang, (b) Gaa Pofileigho atau kawin lari, (c) Gaa Katapuatau kawin ikat/tunangan, dan (d) Gaa Kaintara/Kaghombuni atau kawin paksa. (2) Proses Pelaksanaan Adat Perkawinan Orang Muna di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna masih berjalan sebagaimana pelaksanaan perkawinan suku Muna pada umumnya, meskipun waktu pelaksanaannya di persingkat atau ada yang di rangkaikan tetapi tiap tahapan pelaksanaan tetap di lakukan. Adapun proses pelaksanaan perkawinan Gaa Angakanemata yang di maksud meliputi 14 (empat belas) tahapan sebagai berikut: (a) Dekamata, (b) Dempali-mpali, (c) Defenagho tungguno karete, (d) Kafeena, (e) Kataburi, (f) Paniwi(g) Adhati balano/Sara-sara, (h) Lolino ghawi, Kaokanuha dan Kafoatoha, (j) Penyerahan adat Matano kenta, (k) Katangka, (l) Kafelesau, (m) Kafewanui, (n) Kasukogho, (o) Kafosulino katulu. Pelaksanaan perkawinan Gaa Pofileigho ada 4 proses tahapan sebagai berikut: (a) Dofofoepe, (b) Katandugho, (c) Katangka, (d) Kafosulino katulu. Kata Kunci: Adat, Perkawinan, Orang Muna ABSTRACT: The purpose of this study is to describe: (1) Traditional Forms of Muna Marriage in the Village of Laimpi, Kabawo District, Muna Regency. and, (2) The Process of the Implementation of the Customary Marriage of Muna in the Village of Laimpi, Kabawo District, Muna Regency. This research was conducted in Laimpi Subdistrict, Kabawo District, Muna Regency and is a kind of descriptive qualitative historical research using a structuralist approach. Sources of data used consisted of written sources, oral sources and visual sources. The method used in this study consisted of: (1) heuristics or collection of sources (2) source criticism, and (3) historiography. The findings of this study state that: (1) Forms of Muna Customary Marriage in Laimpi Sub-District Kabawo District recognize 4 (four) forms of traditional marriage, namely: (a) Gaa Angkanemata or mating, (b) Gaa Pofileigho or elopement , (c) Gaa Katapu or marriage / engagement, and (d) Gaa Kaintara / Kaghombuni or forced marriage. (2) The process of the implementation of customary marriage of Muna people in Laimpi Village, Kabawo District, Muna Regency is still running as the implementation of Muna marriages in general, even though the implementation time is shortened or there is a framework, but every stage of implementation is still carried out. The marriage process of Gaa Angakanemata is meant to cover 14 (fourteen) stages as follows: (a) Dekamata, (b) Dempali-mpali, (c) Defenagho tungguno karete, (d) Kafeena, (e) Kataburi, (f) Kataburi, (f) ) Paniwi (g) Adhati balano / Sara-sara, (h) Lolino ghawi, Kaokanuha and Kafoatoha, (j) Submission of traditional Matano kenta, (k) Katangka, (l) Kafelesau, (m) Kafewanui, (n) Kasukogho, (o) Kafosulino katulu. The marriage of Gaa Pofileigho consists of 4 stages: (a) Dofofoepe, (b) Katandugho, (c) Katangka, (d) Kafosulino katulu. Keywords: Custom, Marriage, Mun People

ABSTRAK: Fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana latar belakang pelaksanaan program KB di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan? 2) Bagaimana proses perkembangan pelaksanaan program KB di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan 2004-2016? 3) Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program KB di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan? 4) Faktor-faktor yang menghambat program KB di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Heuristik (pengumpulan sumber), Kritik sumber (eksternal dan internal), Historiografi (penulisan sejarah) yang terdiri yakni 1) penafsiran (interprestasi), 2) penjelasan (eksplanasi), 3) penyajian (ekspose). Dalam kajian pustaka penelitian ini teori sejarah, konsep kebijakan pemerintahan, konsep pelaksanaan kebijakan publik, konsep program KB. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Pelaksanaan program KB di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dilatar belakangi oleh: a) Pada tahun 1980 program KB masuk di Kabupaten Konawe Selatan Kecamatan Tinanggea. Walaupun mendapat sedikit pertentangan dari masyarakat b) Pada tahun 1980-1990 program KB masih dalam pengenalan kepada masyarakat setempat tentang KB dan alat kontrasepsi. c) Hingga memasuki tahun 2000 program KB ini sudah memasuki era kemandirian hingga sampai sekarang karena program KB sudah dianggap menjadi kebutuhan warga setempat. 2) Perkembangan pelaksanaan program KB di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan 2004-2016: a) Masuknya program KB di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan program KB. b) Para PLKB/PKB berusaha meyakinkan warga sekitar dengan cara sosialisasi door to door tentang program KB. c) Hingga tahun 2004-2016 peningkatan terjadi karena masyarakat sudah mengetahui manfaat dari program KB. dari era kemandirian ini sesuai peraturan Pemerintah alat-alat kontrasepsi yang secara gratis hanya disediakan untuk warga prasejahtra di tandai dengan tanda Lingkaran Biru (LIBI), sedangkan warga yang non prasejahtra alat-alat kontrasepsi ini harus di perjual belikan dengan adanya tanda Lingkaran Mas (LIMAS). 3) Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program KB di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan: a) Kelancaran komunikasi kepada warga setempat. b) Sumber daya. c) Disposisi/sikap pelaksana. d) Struktur Biroksasi. 4) Faktor faktor yang menghambat pelaksanaan program KB di Kecamatan Tinanggea: a) Sosial-Budaya. b) Pengetahuan c) Sikap d) Pendapatan Keluarga e) Efek Samping Penggunaan alat kontrasepsi. Kata Kunci: Sejarah, Pelaksanaan, KB  ABSTRACT: The focus of the problems examined in this study are: 1) What is the background of the implementation of the family planning program in Tinanggea District, Konawe Selatan Regency? 2) What is the process of developing the implementation of family planning programs in Tinanggea Subdistrict, Konawe Selatan District 2004-2016? 3) What factors support the implementation of family planning programs in Tinanggea Subdistrict, Konawe Selatan District? 4) What factors hinder the family planning program in Tinanggea Subdistrict, Konawe Selatan District? The method used in this research is the historical method with the following stages: Heuristic (gathering of sources), Criticism of sources (external and internal), Historiography (history writing) consisting of 1) interpretation (interpretation), 2) explanation (explanation) ), 3) presentation. In this research literature review historical theory, the concept of government policy, the concept of implementing public policy, the concept of family planning programs. The results of this study indicate that 1) The implementation of family planning programs in Tinanggea Subdistrict, Konawe Selatan District is motivated by: a) In 1980, the KB program was entered in Konawe Selatan District Tinanggea Subdistrict. Although there was little opposition from the community b) In 1980-1990 the family planning program was still in the introduction to the local community about family planning and contraception. c) Until entering the year 2000 the family planning program has entered the era of independence until now because the family planning program has been considered to be the needs of local residents. 2) Development of the implementation of family planning programs in Tinanggea Subdistrict, Konawe Selatan District 2004-2016: a) The inclusion of family planning programs in Tinanggea Subdistrict, Konawe Selatan District many people disagreed with the family planning program. b) PLKB / PKB tries to convince local residents by way of door-to-door socialization about family planning programs. c) Until 2004-2016 the increase occurred because the community already knew the benefits of the family planning program. from this era of independence in accordance with Government regulations contraception which is free only provided for prehistoric citizens marked with the Blue Circle (LIBI), while residents who are non-prehistoric contraceptive devices must be sold with the presence of the Circle of Mas (LIMAS) ). 3) Factors that support the implementation of family planning programs in Tinanggea District, Konawe Selatan District: a) Smooth communication with local residents. b) Resources. c) Disposition / attitude of implementers. d) Bureau structure. 4) Factors that hinder the implementation of family planning programs in Tinanggea District: a) Socio-Culture. b) Knowledge c) Attitudes d) Family Income e) Side Effects of the use of contraceptives. Keywords: History, Implementation, KB