Pada masa sekarang ini perjanjian yang memuat klausula baku antara konsumen dengan pelaku usaha dapat dengan mudah ditemukan. Harus dapat diakui bahwa klausula baku sangat membantu kelancaran perdangangan. Namun hal ini menutup proses negosiasi antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga memungkinkan bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggungjawabnya Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menguji bahan-bahan dokumen dan bahan pustaka. Data dianalisis kualitatif-normatif, yaitu menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) selaku badan atau Lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen serta melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Kata kunci: BPSK, Klausula Baku, Konsumen   Today, agreements containing standard clauses between consumers and business actors can be easily found. It must be admitted that standard clauses really help the smooth running of trade. However, this closes the negotiation process between consumers and business actors so that it is possible for business actors to transfer their responsibilities. Research uses empirical juridical methods, namely analyzing problems by combining legal materials with primary data. The data collection method uses the library research method by testing document materials and library materials. The data were analyzed qualitatively-normative, namely interpreting and constructing statements contained in statutory regulations documents. The result of the research is that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection gives authority to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) as the agency or institution in charge and authority in resolving consumer disputes and supervising the inclusion of standard clauses. Keyword: BPSK, Standard Clause, Consumer

Kelurahan atau Desa merupakan salah satu unsur kewilayahan terkecil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Walaupun demikian, Desa/Kelurahan mempunyai peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan. Profil Desa merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi Data Dasar Keluarga, Potensi Sumber daya Alam, Suber daya Manusia, Kelembagaan, Prasarana dan Sarana, serta Perkembangan Kemajuan & Permasalahan yang dihadapi Kelurahan/desa. Data profil desa / kelurahan tersebut perlu didayagunakan untuk mendorong pertumbuhan perkembangan desa/kelurahan, sebagai proses perencanaan dalam menyusun program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan Universita Buana Perjuangan Karawang di Kelurahan Nagasari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat yang mengusung tema “Profil Desa Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” telah melakukan gambaran umum profil Desa/Kelurahan Nagasari meliputi Potensi Desa, Pedidikan, Kesehatan, Lapangan Kerja, keagamaan, industry kecil, Lembaga pemberdayaan masyarakat, pendapatan daerah, dan lain-lain, yang diharapkan potensi desa dapat diketahui oleh masayrakat umum dan terlebih dapat dikembangkan sebagai nilai lebih untuk desa. Kata Kunci: Desa/Keluarahan Nagasari, Profil Desa, Pembangunan Berkelanjutan Village is one of the smallest territorial elements in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). However, the village has a strategic role in achieving development goals. The Village Profile is a comprehensive picture of the character of the village which includes Basic Family Data, Natural Resource Potential, Human Resources, Institutions, Infrastructure and Facilities, as well as the Development of Progress & Problems facing the village. The village profile data needs to be utilized to encourage the growth of village development, as a planning process in formulating development programs and community welfare. Real Work Lecture (KKN) conducted by Universita Buana Perjuangan Karawang in Nagasari Village, Karawang Regency, West Java Province which carries the theme "Village Profile for Sustainable Development Goals" has carried out an overview of the Nagasari Village profile including Village Potential, Education, Health, Employment, Religion, small industry, community empowerment institutions, regional income, and others, it is hoped that the potential of the village can be known by the general public and moreover it can be developed as an added value for the village. Keywords: Nagasari Village, Village Profile, Sustainable Development

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas analytical skill bagi siswa program kelas akselerasi di MTsN 2 Probolinggo. Maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut peneliti melakukan penelitian di MTsN 2 Probolinggo dengan metode penelitian kualitatif dan jenis deskriptif analisis. Populasi dan sampel menggunakan purposive sampling yakni kepada 33 siswa kelas IX A1 MTsN 2 Probolinggo. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, angket dan studi dokumentasi mengenai objek penelitian. Upaya MTsN 2 Probolinggo dalam meningkatkan analytical skill pada kelas akselerasi dengan diadakan Program literasi membaca, menggunakan metode pembelajaran kelompok atau diskusi, dan metode presentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analytical skill pada kelas program akselerasi di MTsN 2 Probolinggo sangat efektif. Dengan program literasi membaca siswa dapat membedakan fakta dan opini, membaca cepat, dan siswa memiliki rasa ingin tau yang tinggi. Dan dengan menggunakan metode pembelajaran berkelompok atau diskusi siswa dapat mengemukakan pendapat ketika kegiatan diskusi dan dapat menanggapi opini teman, hal ini tentunya akan membuat siswa dapat berpikir kritis. Dan dengan adanya presentasi siswa dapat menjawab pertanyaan dari teman lain dan siswa mampu berpikir secara terbuka

Corporate social responsibility merupakan kewajiban dari peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada setiap perusahaan agar memperhatikan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. Tujuan corporate social responsibility adalah untuk ikut berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan melakuka pembangunan secara berkesinambungan bersama pemerintah daerah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana impelentasi kewajiban hukum perusahaan dalam memberikan corporate social responsibility di kabupaten karawang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Kesimpulan yang diperoleh adalah belum adanya kesadaran hukum bagi perusahaan di Kabupaten Karawang untuk memberikan corporate social responsibility kepada lingkungan dan Kabupaten Karawang pada umumnya. Padahal menurut ketentuan perundang-undangan perusahaan wajib memberikan corporate social responsibility sebagai kewajibannya untuk melakukan pembangunan ekonomi dan masyarakat yang ada di suatu daerah. Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Perusahaan dan Kewajiban Hukum

Perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Khususperjanjian secara tertulis dapat dituangkan dalam bentuk akta baik akta otentik danakta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian utangpiutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan serta bagaimana kekuatanhukum dari perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawahtangan. Metedologi yang digunakan adalah yuridis normatif dan dikaji denganpendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan dikaitkan denganpermasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian adalah bahwa selama para pihakyang membuat akta perjanjian utang piutang dalam bentuk akta di bawah tangansesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersirat dalam pasal 1320KUHPerdata, maka perjanjian utang piutang tersebut memiliki kekuatan hukumyang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sertamemiliki kekuatan pembuktian selama isi dan tanda tangan yang terdapat dalamakta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Akta di bawah Tangan, Utang Piutang The agreement is basically not bound by a certain form. Specifically, a writtenagreement can be stated in the form of a deed, both authentic deed and private deed, which have dif erent evidentiary powers. The problem of this research is how thevalidity of the debt agreement made in the form of a deed under the hand and how thelegal force of the debt agreement is made in the form of a deed under the hand. Themethodology used is normative juridical and is reviewed with the statute approach andis related to the problems discussed. The results of the study are that as long as theparties who make the debt agreement deed in the form of an underhand deed inaccordance with the terms of the validity of the agreement as implied in article 1320 ofthe Civil Code, the debt agreement has binding legal force as law for the partiesinvolved. make it. And has the power of proof as long as the contents and signaturescontained in the deed are recognized by the parties who made the deed Legal Power, Deed Under Hand, Accounts Payabl