This paper describes the intervention of customary law in the resolution of cases of violence against women and children -especially the intervention that is considered to be able to give justice to the victims. Settlement cases selected by the families of the victims of the indigenous peoples are not limited to cases which are brought to the formal judicial forum. Non-formal mechanisms (through elders I. PendahuluanPada masyarakat adat Indonesia, ada nilai-nilai dalam adat yang masih berlaku secara signifikan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan dalam masyarakat, nilai-nilai tersebut juga dimaknai ulang oleh anggota masyarakat tersebut. Pemaknaan ulang tersebut memberikan dampak yang beragam. Salah satu contohnya adalah pemaknaan ulang yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur terhadap 'belis'. Di Nusa Tenggara Timur, dikenal sistem belis dalam meminang. Belis, diumpamakan sebagai mahar. Bentuk belis yang ditetapkan itu terdiri dari mata uang logam (terbuat dari emas, perak, maupun tembaga), ternak (kerbau dan babi), kain tenun. Pada praktik selanjutnya, akibat dari perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, sistem belis ini kemudian diberi makna berbeda. Belis, justeru menempatkan perempuan tidak ubahnya komoditas dagang. Perempuan yang akan dinikahi, seolah-olah diberi harga tertentu oleh keluarganya. Harga tersebut yang harus dibayar oleh pihak laki-laki.Banyak kasus kemudian terjadi di tengah masyarakat akibat dari pemberlakuan belis ini, Pertama, anggota masyarakat yang menghindari penebusan belis melakukan kawin lari dan keluar dari kampungnya. Mereka melakukan hal tersebut disebabkan karena tingginya belis yang ditetapkan oleh adat. Akibat kedua, kehidupan perempuan yang menikah di luar wilayah adat menjadi amat rentan. Mereka sering menjadi korban kekerasan karena pada umumnya suami menganggap telah lepas dari kewajiban adat dan merasa bebas dan berhak melakukan kekerasan pada istrinya tanpa diberatkan oleh sanksi adat.Di sisi lain, perempuan yang menikah secara adat dan tetap tinggal di dalam lingkup masyarakat adatnya juga rentan terhadap kekerasan. Kerentanan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, suami yang membayarkan belis merasa telah membayar lunas untuk memperoleh isterinya. Akibatnya suami sering bertindak semena-mena terhadap isteri, termasuk juga melakukan kekerasan. Kedua, dari aspek masyarakat adat sendiri, ada hal justru melestarikan tindak kekerasan yang dilakukan lakilaki terhadap perempuan. Tidak jarang sanksi adat yang dijatuhkan oleh tetua adat juga tidak menghiraukan kepentingan perempuan yang menjadi korban. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual berbentuk perkosaan, seringkali perempuan korban perkosaan dinikahkan dengan pelaku. Pertimbangannya adalah semata untuk menebus kesalahan dan

This paper argues that the Safe House institution is a "meeting point" between the legal state and the customs of society in negotiating and pursuing women's justice in the gender-based violence (GBV) judicial process in Timor Leste. A Safe House is an institution that is networked with other institutions in a Safe House System (SHS) to protect and help women victims achieve justice from domestic violence through the judicial process. The SHS not only helps women victim with legal matters but also supports their mental and physical health and strengthen their relationship with their family and society. From the perspectives of anthropology and legal pluralism, an institution can be one approach to unraveling the complexities of social and cultural structures that exist in society and the complexity of the legal state that governs them. This paper is based on research consisting of documents analysis and interviews with a number of informants involved in the judicial process of gender-based domestic violence in Timor Leste. In addition to interviews, the research was also based on observations in a safe house in one of the rural areas in Timor Leste.

No abstract

No abstract

No abstract