This paper describes the intervention of customary law in the resolution of cases of violence against women and children -especially the intervention that is considered to be able to give justice to the victims. Settlement cases selected by the families of the victims of the indigenous peoples are not limited to cases which are brought to the formal judicial forum. Non-formal mechanisms (through elders I. PendahuluanPada masyarakat adat Indonesia, ada nilai-nilai dalam adat yang masih berlaku secara signifikan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan dalam masyarakat, nilai-nilai tersebut juga dimaknai ulang oleh anggota masyarakat tersebut. Pemaknaan ulang tersebut memberikan dampak yang beragam. Salah satu contohnya adalah pemaknaan ulang yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur terhadap 'belis'. Di Nusa Tenggara Timur, dikenal sistem belis dalam meminang. Belis, diumpamakan sebagai mahar. Bentuk belis yang ditetapkan itu terdiri dari mata uang logam (terbuat dari emas, perak, maupun tembaga), ternak (kerbau dan babi), kain tenun. Pada praktik selanjutnya, akibat dari perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, sistem belis ini kemudian diberi makna berbeda. Belis, justeru menempatkan perempuan tidak ubahnya komoditas dagang. Perempuan yang akan dinikahi, seolah-olah diberi harga tertentu oleh keluarganya. Harga tersebut yang harus dibayar oleh pihak laki-laki.Banyak kasus kemudian terjadi di tengah masyarakat akibat dari pemberlakuan belis ini, Pertama, anggota masyarakat yang menghindari penebusan belis melakukan kawin lari dan keluar dari kampungnya. Mereka melakukan hal tersebut disebabkan karena tingginya belis yang ditetapkan oleh adat. Akibat kedua, kehidupan perempuan yang menikah di luar wilayah adat menjadi amat rentan. Mereka sering menjadi korban kekerasan karena pada umumnya suami menganggap telah lepas dari kewajiban adat dan merasa bebas dan berhak melakukan kekerasan pada istrinya tanpa diberatkan oleh sanksi adat.Di sisi lain, perempuan yang menikah secara adat dan tetap tinggal di dalam lingkup masyarakat adatnya juga rentan terhadap kekerasan. Kerentanan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, suami yang membayarkan belis merasa telah membayar lunas untuk memperoleh isterinya. Akibatnya suami sering bertindak semena-mena terhadap isteri, termasuk juga melakukan kekerasan. Kedua, dari aspek masyarakat adat sendiri, ada hal justru melestarikan tindak kekerasan yang dilakukan lakilaki terhadap perempuan. Tidak jarang sanksi adat yang dijatuhkan oleh tetua adat juga tidak menghiraukan kepentingan perempuan yang menjadi korban. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual berbentuk perkosaan, seringkali perempuan korban perkosaan dinikahkan dengan pelaku. Pertimbangannya adalah semata untuk menebus kesalahan dan

Men and women have equal rights, duties, and degrees in protecting and fighting for the rights of environment. However, in fact, it is men who dominate most conservation and environmental management activities. Even though, women’s roles in environmental conservation activities are also no less great than men’s given their high sense of empathy and care for the environment. This makes women taking more actions to protect the environment itself, but they often get so many threats, physical harass, even murder threats from those who feel threatened by their actions; and it already happened for a long time, and it still does until now. This should be overcome as soon as possible to prevent more women be the next victim. This research used SWOT analysis to determine the strategies for protecting women environmental activists in urban areas. The SWOT calculation results indicate that there is a need for progressive rules in guaranteeing women’s rights so as to be able to engage in the process of environmental conservation in their respective regions.

Abstrak Train safety is currently among the top priority of Indonesian public transportation issues. Many people have largely been depending on the train as their means of transportation particularly in Jakarta and its satellite cities. However, data shown that the numbers of train-related accident in Indonesia have been considerably high. A high number of train-related accidents is an indicator of the vulnerability of train stifety regulation in I. PendahuluanPertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di Indonesia khususnya di Pulau Jawa menyebabkan berbagai permasalahan, di antaranya di bidang transportasi. Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi darat yang tidak seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut antara lain menimbulkan kemacetan di sebagian besar ruas jalan di daerah perkotaan dan juga berkontribusi langsung pada peningkatan frekwensi kecelakaan lalu lintas. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah terse but adalah dengan mengembangkan sarana transportasi darat seperti penyediaan jasa angkutan kereta api yang mampu mengangkut banyak penumpang dan mengurangi kemacetan di jalan raya. Jasa angkutan kereta api menjadi salah satu andalan transportasi darat yang terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.Prioritas terhadap pembangunan transportasi darat khususnya perkeretaapian di Indonesia antara lain didasari oleh: (1) keunggulannya sebagai salah satu subsistem angkutan darat yang mempunyai kemampuan angkut penumpang dalam jumlah besar; (2) jangkauan lintasan yang dilayaninya cukup jauh dengan biaya yang relatif terjangkau ; dan (3) jadwal keberangkatan dan kedatangan pada stasiun-stasiun tertentu telah diatur di mana dalam perjalanannya tidak dapat berhenti dengan sembarangan seperti kendaraan angkutan darat lainnya yang pad a akhimya memicu terjadinya kemacetan. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian juga dapat dilakukan melalui investasi jangka panjang sehingga pad a saat ini mulai banyak investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya dibidang perkeretaapian.' Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh angkutan kereta api ini ternyata belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan bahkan kecelakaan kereta api masih sering terjadi. Menurut studi yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan bekerjasama dengan PT. Daya Makara UI, sejak tahun 2000-2006 jumlah kecelakaan kereta api 1.1 02 kali dengan jumlah korban meninggal 523 orang, luka berat 688 orang, dan luka ringan 582 orang. Selain kerugian materiil, kecelakaan tersebut mengakibatkan kerugian lainnya yang tidak dapat dinilai seperti biaya sosial (social cost), biaya santunan asuransi, dan biaya-biaya non-materiillainnya.Keselamatan transportasi darat, khususnya kereta api, masih sangat memprihatinkan, baik dari aspek kebijakan maupun implementasinya. Dalam ketentuan terse but tanggung jawab pengelolaan perkeretaapian tidak harus semuanya berada di bawah pemerintah pusat, tetapi dapat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, terutama untuk pelayanan penumpang regional dan lokal. Hal ini dimaksudkan untuk mendek...

No abstract