AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan reformasibirokrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan dinas Kependudukan danCatatan Sipil di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dan Untuk mengetahuiupaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KotaBandar Lampung dan Kota Metro untuk meningkatkan pelayanan publik dalamrangka reformasi birokrasi.Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu untukmempelajari secara intensif tentang penyelenggaraan pelayanan publik sebagaiimplementasi reformasi birokrasi yang dilakukan dinas Kependudukan danCatatan Sipil di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dan pengumpulandatanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Adapun informan penelitian terdiri dari 10 orang. Analisis data menggunakanTeknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis datakualitatif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Reformasi birokrasi dibidang pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik padaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandar Lampung dan Kota Metrotelah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dalamrangka reformasi birokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip yaitu; pelayananitu harus menyasar kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan kualitaskesejahteran masyarakat, Pelayanan harus adil tanpa membedakan golongan,Kredibel, Kompeten, dan Cepat, dan Terjangkau dari semua lapisan Masyarakat,serta Ramah, Nyaman dan iklas dalam memberikan pelayananKata Kunci Kunci: Reformasi,Birokrasi,Kependudukan

Brunei Darussalam which embraces Islamic law reform must be carried out in line with what is the goal of Islamic law itself, which is to fulfill the demands of the instincts of human life, and must be based on maslahah which is in line with the principles of maqoshid al-shari'ah and in accordance with the objectives law in the legal system. The formulation of the problem in this article was related to the age limit of marriage in Brunei Darussalam in the perspective of law and politics. The purpose of this research was to understand the legal and political review of the legal determination of the age limit of marriage in Brunei Darussalam. The research type was library research, by collecting data obtained from library research sourced from several books, theses, journals and articles related to the title to be discussed. This research used a juridical, normative, philosophical, and historical approach that served as the answer and solution to the problems that exist in the community and state. The results of this research were that the application of the concept of maslahah to the minimum age limit for marriages in Brunei Darusslam had not been carried out optimally because the country had local wisdom that was still considered in accordance with the context of their respective countries. In the political perspective of legal regulations the minimum age of marriage in Brunei Darussalam still needed to be improved in its justice, legal certainty, and legal usefulness.

Tujuan penelitian dalam artikel ini menganalisis sistem investasi dengan skema ponzi serta pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut, sehingga fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem dan pandangan hukum Islam terhadap investasi dengan skema ponzi? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang sumber data-datanya berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan penelitian/ karya tulis ilmiah. Prosedur pengumpulan data penelitian kepustakaan ini adalah Fatwa Dewan Syariah No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dan UU No. 7 Tahun 2014 Penelitian ini bersifat deskripsi analitik kemudian menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa investasi dengan skema ponzi adalah skema memberikan penawaran keuntungan yang tinggi sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan investasi, dengan cara meminta pembayaran diawal sebagai bentuk biaya administrasi, dan uang ini akan diputarkan untuk membayar anggota lain sehingga anggota baru tidak mendapatkan keuntungan. Sistem ini akan terus berputar sampai tidak ada lagi anggota yang bergabung. Dalam hukum Islam investasi ini dilarang serta hukumnya haram karena mengandung unsur gharar serta investasi yang didalamnya terdapat najsy (penawaran palsu), bai al-ma’dum (melakukan penjualan atas barang yang belum ada wujudnya), insider trading (menyebarluaskan informasi yang menyesatkan). Sedangkan dalam hukum positif investasi ini dinyatakan ilegal karena terdapat unsur penipuan dan memakai konsep piramida seperti yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.Kata Kunci: Investasi, Skema Ponzi, Hukum Islam dan Hukum Positif

Mediation in Islam is known as Islâh and hakam. When a dispute or dispute occurs, the disputing parties make peace efforts by appointing a judge. In the case of divorce, the function and efforts to reconcile are the obligations of the judge as a mediator which must be carried out based on Supreme Court Regulation no. 01 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. Therefore, peace efforts are sought through mediation in the Religious Courts so that couples who want to divorce cancel their intentions and reconcile. However, the reality is that the success rate of mediation in divorce cases is still relatively low. This is evidenced by the number of cases that end in the trial process, compared to the success of the Mediation process. The purpose of this study was to analyze the implementation of divorce case mediation based on Perma No. 1 of 2016. As well as analyzing Islamic law on the implementation of mediation in divorce cases at the Gedong Tataan Religious Court and the Pringsewu Religious Court. The method used in this research is descriptive qualitative with theological, juridical normative and sociological approaches, with the object of research being the Gedong Tataan Religious Court and the Pringsewu Religious Court in Lampung. The primary data in this study were obtained from interviews with the Mediator Judge. The secondary data used is the report on the success and failure of the mediation implementation recorded in the final report and the Case Investigation Information System (SIPP). The results obtained from the research that the implementation of mediation at the Gedong Tataan and Pringsewu Religious Courts, based on PERMA No. 1 of 2016, but the implementation of mediation cannot be said to be optimal or not effective, because the success of mediating divorce cases is still relatively low. Mediation or Islah in resolving domestic conflicts actually contains benefits, namely maintaining the objectives of Islamic law (maqasid al-syariah), namely maintaining religion, soul, mind, lineage, and property. Maqashid sharia in mediation is hifd al-nasl (keeping offspring)