Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu kelima yang dilaksanakan pada era transisi demokrasi, sekaligus pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia melaksanakan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden-wakil presiden. Keberhasilan pelaksanan pemilu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kondisi pemangku kepentingan (stakeholders) di segala bidang, khususnya bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Namun, masih banyak persoalan yang muncul dan berpotensi mengancam pelaksanaan pemilu demokratis. Oleh karena itu, pemetaan kondisi lintas bidang menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 perlu dilakukan untuk menghasilkan gambaran utuh terkait dengan peta kondisi stakeholders. Kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang relatif baik dan stabil mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis. Bertolak dari kondisi tersebut di atas, bunga rampai ini mengkaji dinamika sosial dan politik yang terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Bunga rampai ini juga memuat hasil analisis yang komprehensif terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Analisis tersebut diperlukan untuk menjadi landasan dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam kaitannya untuk meminimalisasi potensi ancaman pemilu menuju terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi.

In the 2019 election, the proportion of women elected to Indonesia’s People’s Representative Assembly ( Dewan Perwakilan Rakyat, DPR) increased significantly to almost 21 per cent. In this article, we ask whether an institutional innovation – the introduction of simultaneous presidential and legislative elections – contributed to this change. We examine the election results, demonstrating that, overall, women candidates did particularly well in provinces where the presidential candidate nominated by their party won a majority of the vote. Having established quantitatively a connection between results of the presidential elections and outcomes for women legislative candidates, we turn to our qualitative findings to seek a mechanism explaining this outcome. We argue that the simultaneous elections helped women candidates by easing their access to voters who supported one of the presidential candidates, but who were undecided on the legislative election. Rather than imposing additional burdens on female candidates, simultaneous elections assisted them.

Abstract-Democracy and Islamic interpretation toward representation of women in politics is still a debate. Indonesia is one example of democratic countries with Muslim majority population. Although the Indonesian constitution guarantees the equal rights between women and men, the proportion of women's representation is lower than the critical mass. However, the proportion of women's legislators is a result of the recruitment systems conducted by the political parties. Therefore, this paper evaluates the recruitment systems of candidates for the Indonesian parliament in two -Islamic and Muslim-basedparties, the Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera-PKS) and the National Awakening Party (Partai Kebangkitan Bangsa-PKB) in Indonesia. This paper argues that those parties have not had special treatments to enhance women's chances of winning parliamentary seats in elections. As the aim of PKS and PKB is to win the votes, they tend to nominate those who have experience and capacity, such as the incumbents and senior cadres. However, the Islamic interpretations do not matter. PKS allows women to be members of parliament as they are not considered to be leaders in such a role and PKB does not have special requirements regarding religion.

AbstrakPerempuan yang menempati separoh lebih jumlah pemilih merupakan target suara besar yang disasar oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi pada Pemilu Serentak 2019 ini. Upaya mobilisasi suara perempuan dilakukan melalui penyematan label ‘emak-emak’dan ‘ibu bangsa’. Emak-emak adalah sebutan bagi perempuan pendukung paslon penantang sedangkan ibu bangsa merupakan panggilan untuk perempuan yang berada di barisan kubu petahana. Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih. Tidak ada yang lebih konkrit dari yang lain, kedua istilah tersebut sama-sama mendomestikasi peran perempuan. Melalui label emak-emak maupun ibu bangsa, kedua kubu seolah menegaskan bahwa perempuan harus menjadi ibu/emak yang tugasnya hanya di ranah domestik. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat. Selain itu, terbatasnya akses informasi bagi perempuan ditambah dengan platform parpol yang belum sensitif gender menempatkan perempuan sebagai obyek kampanye yang dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan suara pemilih perempuan lain dengan memanfaatkan identitas bersama sebagai perempuan. Kata kunci: perempuan, pemilu, emak-emak, ibu bangsa