<p>Recognition of the exixtence of bendega as a traditional instituion in the Province of Bali is getting stroger after the issuance of Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 tahun 2017 tentang Bendega. Even though i tis located as a traditional institution, bendega still given space to innovate in economic activities without ignoring the value of local wisdom. In Desa Adat Tuban, i tis found that there are groups of local people who are still pursuing the fishing profession. In addtion, this community group is also innovating in economic activities by utilizing the coastal areas which are Forest Park Conservation area Tahura.</p><p>The objectives of this study are (1) the find out and analyze the legal position of fishing groups in Desa Adat Tuban after issuance of Peraturan Daerah Provinsi Bali No 11 Tahun 2017 tentang Bendega; (2) knowing and analyzing the state’s recognition of fishermen groups in Desa Adat Tuban as the legal subject in charge of management of coastal areas.</p><p>This research is an empirical legal research. Using primary data obtained  hrough observation an interview techniques. The secondary data is the collected<br />thorugh a literature study. All data collected is the analyzed qualitatively. The output of this research is a secintific journal with ISSN. In connection with the TKT research, the target that can be achieved in this study is TKT 3 in accordance with the indicators that have been determined.</p>

Traditional village is a unit of customary law community in Bali which has territory, position, original structure, traditional rights, own assets, traditions, and social manners of community life from generation to generation. One of the values ​​of local wisdom that can be implemented in economic activities is Sad Kerthi, namely the six main sources of welfare/happiness of human life. The Kerthi Bali Economy is an economy to realize an Independent Bali in the Economic Sector, built and developed based on the values ​​of Sad Kerthi's philosophy. Because the principle of Kerthi Bali Economics is a new concept, the researcher analyzes the contents and phenomena described in the Kerthi Bali Economics book and is associated with other economics references. At this stage will produce an indicator in measuring the economic principles of Kerthi Bali. There are 11 economic principles of Kerthi Bali that are harmonious with nature, culture and people. The development model used by the researcher uses the Waterfall Model. In this study, researchers used several stages in the waterfall model, including requirements, design, implementation, verification, and maintenance. The system design uses MySQL as the database as well as PHP and HTML for basic programming. This research succeeded in developing the Application of the Kerthi Bali Economy in a Web-Based Geospatial Visualization Information System. Testing the system using the Black Box Testing method, which produces all the pages tested in accordance with the expected results.

The scientific paper entitled fingerprint role in uncovering criminal investigation at Polda Bali. The method used is the method of empirical research with normative and empirical approaches, legal materials used are the primary legal materials do research at Polda Bali and secondary legal materials using literature and official documents. The investigation by the police is to obtain the truth based on actual facts. One of the investigation conducted by the police using fingerprint identification. Fingerprints have two properties namely latent fingerprint and a real fingerprint. Methods fingerprints obtained by gathering evidence at crime scenes. But the weakness of the fingerprint that is easily damaged and quickly disappear, therefore the police must stand guard the crime scene in order to collect fingerprint evidence.

The first discussion is related to the theoretical study of handling criminal cases through the economic approach of law that the Economic Analysis of Law theory or what is referred to as the application of economic theory to legal analysis is a theory that uses economic concepts to explain the effects of the law itself. Several economic concepts used in the study of criminal law policies are: Cost-Benefit Analysis, Behavioral theory, Efficiency-Pareto Optimal. The second discussion is related to the policy of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in handling cases of corruption with small losses (patty corruption) with a benefit approach that the Indonesian Attorney General's Office in carrying out its duties and functions, especially in terms of handling corruption cases, issued several internal regulations related to efforts to eradicate corruption through a beneficial approach, namely: Circular Letter of the Junior Attorney General for Special Crimes Number: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dated 18 May 2010, Circular Letter of the Junior Attorney General for Special Crimes No: B-765/F/Fd/04/2018 20 April 2018 May 2018, Circular Letter of the Junior Attorney General for Special Crimes Number: B-945/F/Fjp/05/2018 May 04, 2018.     Pembahasan pertama terkait dengan kajian teoritis penanganan perkara pidana melalui pendekatan economyapproach of law bahwa Teori Economy Analysis of Law atau yang disebut sebagai aplikasi teori ekonomi  untuk analisis hukum merupakan teori yang mempergunakan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan efek dari hukum itu sendiri. Beberapa konsep ekonomi yang dipergunakan dalam kajian kebijakan hukum  pidana yaitu : Cost-Benefit Analysis, Behavioral theory, Efisiensi-Pareto Optimal. Pembahasan kedua terkait dengan kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (pattycorruption) dengan pendekatan kemanfaatan bahwa Bahwa Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal Penanganan perkara tindak pidana korupsi mengeluarkan beberapa aturan internal yang berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan kemanfaatan, yaitu : Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No : B-765/F/Fd/04/201820 April 2018 Mei 2018, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-945/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam kenyataannya, perkawinan tidak selalu berjalan harmonis, terkadang sebuah rumah tangga mendapatkan konflik keluarga yang jika tidak bisa diatasi akan menimbulkan perceraian. Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri, begitu juga hubungan orang tua dan anak yang berubah menjadi pengasuhan. Karena itu, jika perkawinan dipecahkan oleh hakim maka harus pula diatur tentang pemeliharaan terhadap anak terutama anak yang masih dibawah umur. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah kepastian hukum terhadap hak asuh anak dari pasangan cerai beda agama dan bagaimanakahkonsekuensi pasca terjadi cerai beda agama terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang pada pokoknya dilakukan dengan cara meneliti suatu aturan perundang-undangan, asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan menganalisa data sekunder.             Hasilnya adalah bahwa kepastian hukum terhadap hak asuh anak dari pasangan cerai beda agama yaitu perceraian tidak lepas dari dampak negatif, dimana anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya seorang atau ibunya seorang. Konsekuensi pasca terjadinya cerai beda agama terhadap anak yaitu munculnya kewajiban memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Kewajiban memelihara anak setelah perceraian dalam istilah fikih disebut hadanah.Secara yuridis normatif, keutamaan ibu mengasuh anak secara eksplisit diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hakim dapat menggunakan ketentuan tersebut sebagai salah satu landasan hukum dan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara